Menguak Tabir Politik Belah Bambu Amerika


Oleh : Rita Handayani

(Pengamat Kebijakan Publik)



Indonesia menjadi salah satu negara tujuan dalam rangkaian kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo ke Asia pada 25-30 Oktober mendatang. Pompeo direncanakan bertemu dengan Menlu RI Retno Marsudi dan menghadiri forum GP Ansor. (Suara.com, 23/10/2020)


Dari sekian pembahasan tentang isu pertahanan, keamanan, sosial dan politik. USA juga memanfaatkan sekelompok umat untuk kepentingan AS sendiri. Dengan mengangkat isu agama dan peradaban, Pompeo seolah peduli dengan nasib kaum muslimin. Ia membahas permasalahan tersebut bersama forum GP Anshor. Pembahasan ini terkait penindasan terhadap muslim Uighur oleh komunisme Tiongkok. Pompeo mengungkapkan bahwa dirinya kini menjadi penyambung lidah Muslim Uighur. (Jakselnews.com, 30/10/2020)


Namun yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa baru saat ini, kepedulian terhadap muslim Rohingnya, muncul? Apakah itu kepedulian yang tulus atau upaya ikut jualan isu komunis dengan menebar benih kebencian, rasisme dan tuduhan karena merasa terancam dan kalah bersaing dengan China?


Presiden AS Donald Trump menunjukan sikap pertentangan tentang isu etnis minoritas di China. Hal ini karena ia terungkap mendukung Presiden China Xi Jinping membuat kamp penahanan dan menandatangani Rancangan Undang-Undang untuk memberikan sanksi pada kasus yang sama. (Republika, 18/06/2020)


Inilah wajah bermuka dua negara adidaya. Pemimpin negara demokrasi. Ia membantu maupun berkunjung bukan demi kebaikan dan kesejahteraan negara yang dikunjungi. Dia tidak benar-benar peduli terhadap umat Islam atau umat agama lainnya. Watak negara kapitalis memanglah demikian hanya mampu bermain kotor, menebar racun kebencian terhadap saingan yang tidak bisa ditaklukannya.


Hal itu sebenarnya sudah disadari oleh para petinggi negeri, apalagi kemesraan para rezim dengan China masih kuat. Menlu Indonesia, Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Indonesia masih tetap berada pada posisi netral dengan politik bebas aktif.


Namun, tanpa berbasis ideologi Islam, mustahil bisa menolak agenda adidaya. Apalagi Indonesia yang merupakan negara pengikut (pengekor) negara besar dunia. Saat ini terhimpit dengan perseteruan dua negara raksasa yang bertikai. Kedua negara adidaya tersebut baik Amerika maupun China hanya akan memanfaatkan Indonesia demi kepentingan mereka sendiri.


Kerja sama dengan negara kapitalis tidak akan pernah menguntungkan dan mensejahterakan Indonesia. Karena sistem kapitalisme menjadikan penjajahan sebagai metode satu-satunya meraih hegemoni dan kapitalistiknya. Apalagi akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan umat Islam seperti Muslim Uighur dan yang lainnya.


Sekularisme yang merupakan induk semang demokrasi-kapitalis yakni, memisahkan aturan agama dari kehidupan dunia. Merupakan corak pemikiran mereka yang sudah mengakar dan mendarah daging. sehingga menempatkan umat Islam sebagai lawan yang harus diperhitungkan.


Itulah bukti bahwa umat Islam hanya menjadi korban politik belah bambu bagi AS. Indonesia sebenarnya mampu lepas dari dominasi negara adidaya tersebut. Andai saja, Indonesia menerima syariat Islam sebagai aturan negara.


Tinta emas peradaban mengukir sejarah, bahwasanya negara berbasis Islam mampu menjadi negara superpower selama berabad-abad lamanya memimpin dunia. Dengan kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah yang banyak diakui oleh non-muslim sekalipun. Raja Prancis, Francis I kala itu, meminta bantuan Khalifah Sulaiman Al-Qonuni untuk mengadapi pasukan Spanyol yang meyerang negaranya dan menawannya pada tahun 932H/1525M, tanpa imbalan apa pun.


Lantas, masih ragukah umat Islam saat ini untuk menggunakan Islam sebagai satu-satunya politik yang diterapkan dalam sistem pemerintahan.


Wallahu a'lam bishshawab.


 
Top