Oleh : Khotimah

Ibu Rumah Tangga dan Member AMK


"Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." (HR. Muslim dan Ahmad)

Kutipan hadist tersebut menjadi salah satu doa yang selalu Rasulullah saw. panjatkan, untuk menjadi suatu pengingat bagi para pemimpin agar senantiasa adil dalam mengurusi rakyat. Mampu membawa perubahan yang lebih baik atas negerinya. Namun hal itu belum sama sekali terwujud  dalam sistem kepemimpinan saat ini. Pemerintah yang seharusnya hadir dalam memenuhi kesejahteraan bagi rakyat justru memberi beban kian bertambah. Bagaimana tidak? Setelah rakyat dihimpit dengan kenaikan harga-harga kebutuhan dan keharusan membayar pajak tiap bulannya, kini dana umat berupa wakaf menjadi incaran untuk dijadikan sumber  pendapatan negara.

Dalam sebuah konferensi pers usai webinar strategis bertajuk Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia, Sri Mulyani membidik partisipasi pengumpulan dana wakaf yang lebih besar dari masyarakat kelas menengah Indonesia, khususnya generasi muda alias milenial. Ia menyebut kesadaran kalangan ini terhadap instrumen wakaf tengah meningkat sehingga bisa dijadikan sumber keuangan baru untuk memenuhi pembiayaan dari dalam negeri. Sri Mulyani mendasarkan hal ini dari realisasi pengumpulan dana instrumen wakaf kalangan menengah Indonesia tahun ini senilai Rp 217 triliun, atau setara 3,4 persen total Produk Domestik Bruto (PDB). Data ini menunjukkan ada partisipasi yang cukup besar dari kalangan menengah dan jumlahnya bisa ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk kelas menengah di Indonesia yang saat ini mencapai 74 juta orang. Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani pada konferensi yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Kantor Wakil Presiden. (CNNIndonesia.com, Sabtu, 24/10/2020)

Hal tersebut diperkuat oleh pemerintah dengan mempersiapkan instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (dana abadi  wakaf tunai), hingga inisiasi Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT) yang dipelopori Wakil Presiden Ma'ruf  Amin. Wakil Presiden mengungkapkan bahwa langkah ini untuk bisa memulihkan kembali ekonomi nasional akibat  pandemi Covid-19.

Kesejahteraan yang dijanjikan hanyalah ilusi, begitulah kiranya kata-kata yang layak menjadi gambaran pada negeri  yang krisis kesejahteraan dan keadilan saat ini. Sangat nampak di hadapan rakyat beban hidup semakin sulit, tapi tak ada satupun solusi yang serius untuk menangani perekonomian negeri ini. Kondisi yang aman dan nyaman untuk mereka sulit didapat, apalagi bagi pengusung kebenaran. Mereka yang menyuarakan kebenaran dan menuntut keadilan dengan mudahnya digebuk, bahkan ajaran-ajaran Islam dijadikan sesuatu yang menakutkan di hadapan rakyat khususnya kaum muslim. Sehingga banyak kita dapati yang benar dianggap salah, sebaliknya yang salah dianggap benar. Banyak berhembus slogan yang semua itu hanya ilusi. "Semua sama di mata hukum", namun pada faktanya sulit untuk diwujudkan karena sistem demokrasi sekuler yang  dianut saat ini.

Inilah karakter asli dari penguasa yang ada dalam sistem demokrasi. Saat diberi kewenangan untuk berkuasa dan membuat aturan, maka akan menerapkan aturan yang dirasa menguntungkan, namun jika tidak, maka akan dicampakkan. Untuk meloloskan aturan itu, legitimasi agama pun dicari untuk mencapai kepentingannya. Jangan salahkan rakyat jika kepercayaan terhadap keadilan penguasa kian terkikis, karena hukum yang diterapkan terkesan tebang  pilih.

Sistem demokrasi sekuler berdiri di atas pemisahan agama dari negara, dimana agama hanya dijadikan pengatur ibadah mahdah saja antara seorang hamba dengan penciptanya. Namun untuk urusan publik diserahkan kepada akal manusia untuk mengaturnya. Terlebih dalam sistem ini tidak menjadikan standar halal dan haram dalam menilai suatu penerapan hukum dan perbuatan. Melainkan segala sesuatunya dinilai atas dasar keuntungan. Sehingga dapat dipastikan hawa nafsu yang akan lebih mendominasi. Akibatnya, hukum Allah Swt. dicampakkan dengan alasan sudah tidak relevan dengan zaman. Maka kita banyak menyaksikan diskriminasi terhadap ajaran-ajaran Islam. Namun untuk urusan dana, umat menjadi incaran. Demikianlah demokrasi kapitalis, selalu mendapat cara memoles wajah agar terkesan merakyat. Selama sistem ini diterapkan, maka mustahil kesejahteraan dan keadilan bisa terwujud.

Karena seperti yang sudah  dipahami sebagian kaum muslim, kesejahteraan hakiki hanya bisa diraih dalam sistem Islam. Islam adalah agama yang turunkan Allah Swt. dimana di dalamnya mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, maupun dalam segi hukum dan peradilan. Jadi mustahil dalam sistem Islam, seorang penguasa hanya mementingkan keuntungan karena yang dijadikan landasan hukumnya adalah akidah dimana hanya Allah saja yang wajib disembah sekaligus Maha Pengatur. Hukum Allah sebaik-baik Pengatur, sehingga di dalamnya semua aturan diterapkan tanpa tebang pilih. Seperti yang terjadi saat ini, syariatnya ditolak namun dana umat menjadi salah satu wacana untuk kas pemasukan negara. Seperti halnya wakaf sendiri, syara' telah menetapkan hukumnya sunnah, tidak wajib. Rasulullah saw. pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab tentang tanah Khaibar: 

"Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya." (HR. Bukhari Muslim)

Dari sini bisa disimpulkan bahwa hukum wakaf adalah sunnah, merupakan perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam agama Islam.  Oleh karenanya tidaklah benar kalau wakaf dijadikan pemasukan kas negara tiap bulannya, dengan alasan untuk infrastuktur. Bukankah kebutuhan umat lebih utama? Pemerintah saat ini sudah kehabisan cara setelah diguncang dengan pandemi Covid-19, yang mengakibatkan perekonomian melemah. Membidik dana abadi wakaf menjadi langkah alternatif pemerintah karena beresiko rendah dibandingkan harus menambah hutang baru. Apalagi karakter yang dimiliki umat muslim sangat filantropis dan peduli terhadap  sesama.

Dalam pandangan Islam, negara tidak akan memberatkan rakyat. Kalaupun ada dharibah/pajak itu hanya diambil dari rakyat yang agniya saja. Negara akan meminta bagi muslim yang kaya saja. Itupun ketika pos-pos keuangan negara kosong dan dalam keadaan mendesak karena negara mengalami bencana. Sifatnya pun hanya insidental (sementara).

Negara dalam Islam hanya mengandalkan sumber-sumber pendapatan dari Baitul Mal yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti fai, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, zakat (khusus untuk 8 asnaf), dan pendapatan dari harta milik umum yaitu : air (sungai, laut, danau), api (minyak bumi, batu bara, gas) dan juga ladang (hutan dan padang rumput). Jika semua itu dikelola dengan baik oleh negara, kemudian hasilnya digunakan untuk memenuhi hajat hidup rakyat. Maka rakyat tak akan lagi terbebani, kesejahteraan pun akan didapat, karena keberkahan-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya:

"Jika saja penduduk negeri beriman dan bertakwa, Kami pasti akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (Kami)  sehingga Kami menyiksa mereka karena perbuatan yang mereka lakukan itu." (QS. al-A'raf [7] : 96)

Kurang lebih 13 abad sejarah telah mencatat kesejahteraan dan keadilan yang pernah diterapkan dalam peradaban negara Islam dengan gemilang. Tak akan mampu dibandingkan dengan peradaban manapun. Inilah gambaran yang sesungguhnya dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang hakiki ketika manusia menjalankan hukum Allah Swt., dalam seluruh aspek kehidupan. Sudah saatnya kembali pada Islam dan syariatnya, janganlah umat muslim khususnya bagi penguasa yang diamanahi mengurusi rakyat  pilah-pilih untuk menetapkan syariat dari Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Sebagaimana dalam firman-Nya:

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (QS. al-Ahzab[33] : 36)

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top