Oleh : Durrotul Hikmah
(Aktivis Dakwah Remaja)

Pengesahan UU Ciptaker memang banyak menuai kontroversi di berbagai kalangan. Sejak awal memang mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Tetapi itulah mereka malah meneruskan pengesahannya bukannya mendengarkan kritikan dari rakyat. Mereka sepakat bahwa UU Ciptaker ini bukannya mengancam dari segi ekonomi tetapi juga akan mengancam keseimbangan alam dan lingkungan. Lantas saja banyak penolakan keras dan menggerakkan mereka untuk turun ke jalan untuk menyampaikan gagasan mereka terkait UU ini.

Namun sayangnya suara penolakan tersebut malahan di hentikan dengan mengirim aparat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, "Survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat 79,6 persen, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes 73,8 persen, dan aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa 57,7 persen," terangnya. (Merdeka.com, 25/10/2020 )

Rentetan tudingan bahwa rezim berkuasa identik dengan zaman Orde Baru alias Orba di era Presiden ke-2 RI, Soeharto terus terdengar di momen satu tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pernah menyinggung soal gaya otoriter orde baru  dalam dalil permohonan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan tersebut dipakai Tim Prabowo-Sandi merujuk pada pendapat Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School, Tim Lindsey, yang pernah menulis sebuah artikel yang berjudul, "Jokowi in Indonesia's 'Neo-New Order'.

Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana juga pernah menyinggung gaya orba di rezim yang berkuasa saat mengkritisi dugaan teror pada diskusi yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan topik pemberhentian presiden berujung pembatalan. Menurutnya, kejadian itu menunjukkan karakter otoritarianisme yang kembali muncul. (Cnnindonesia.com, 22/10/2020 )

Bukankah rakyat juga harus ikut andil dalam menyuarakan pendapatnya tetapi mengapa mereka malah dibungkam? Sistem demokrasi ini rupanya telah melahirkan negara korporasi dan represi. Mewadahi perbedaan hanya retorika.

Pengesahan UU Ciptaker beberapa minggu lalu memang bikin ngenes pasalnya point didalamnya banyak meresahkan dan bahkan mengancam dari berbagai aspek, pantas saja rakyat harus membela hak mereka untuk menyuarakan pendapatnya. Namun kenyataan pahit diterima oleh rakyat, demokrasi sama sekali tak memberikan ruang kebebasan bagi rakyat untuk menyuarakan gagasan mereka.

Inilah yang sedang terjadi saat ini. Sikap kritis rakyat  dibungkam bila mengganggu kepentingan korporasi. Terbukti banyak standar ganda dlm menyikapi kritik rakyat. Negara Demokrasi ini memang identik dengan Oligarki.
Itulah mereka yang mementingkan kepentingan modal sementara kepentingan rakyat sendiri mereka terlantarkan sungguh tega bukan? Itulah mengapa seharusnya rakyat sadar bahwa mereka hanya sebagai mainan mereka saja. Sistem demokrasi bukanlah sistem politik yang terbaik melainkan sistem yang zalim terhadap rakyatnya mereka menyembunyikan wajah-wajah zalimnya dibalik narasi kedaulatan rakyat.

Apalagi yang bisa diharapkan dari sistem zalim ini, saatnya kembali kepada sistem Islam yang terbukti telah berhasil membawa kesejahteraan bagi seluruh umat. Sistem pemerintahan Islam  bukan negara anti kritik. Islam menetapkan standar dan batasan yang baku dalam menyikapi perbedaan pandangan antara rakyat dengan hukum. Tidak ada standar ganda dalam melihat perbedaan pendapat. Rezim penguasa seharusnya belajar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar mau dikritik kesalahannya di hadapan umat. Tidak ada namanya kriminalisasi, bahkan perlakuan keji kepada rakyatnya yang menyampaikan kritik atas kebijakan yang dirasa zalim.

Bukankah sudah saatnya beralih ke sistem terbaik? Kembali kepada hukum-hukum Allah Swt yang Maha Sempurna. Hanya dengan hukumnya lah yang dapat menyelesaikan problematika umat sekarang dan pastinya akan memberi rasa aman dan damai. Hukum-hukum Allah juga bersifat tetap, berlaku bagi setiap masa dan umat. Ketika Islam tegak dan hukum Allah ditetapkan maka mereka senantiasa diliputi rasa kedamaian dan kebaikan.

Sebagaimana Firman Allah Swt :"Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa". ( TQS al-An'am : 153 ). Wallahu a'lam bis shawab

 
Top