Kleptokrasi di Negara Demokrasi


Oleh : Diah (Mahasiswi Subang)


Demokrasi sejatinya hanya sebuah teori yang paling indah yang didambakan masyarakat dan rakyat yang kini ternyata ternodai oleh maling-maling berdasi pejabat pemerintah. Negara-negara yang seperti itu yang awalnya adalah negara dengan azas demokrasi kini telah berubah menjadi negara yang terjangkit wabah klepto.


Klepto atau kleptomania merupakan kondisi di mana seseorang mengalami dorongan konsisten untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Namun di alam demokrasi ini dikenal dengan kleptokrasi. 


Kleptokrasi sesungguhnya tidak sekedar ditunjukan oleh perilaku korup para pejabat atau wakil rakyat. Tetapi hal ini melekat dalam sistem demokrasi, karena memang selalu didominasi oleh kekuatan para pemilik modal yang kemudian selalu sukses "mencuri" kedaulatan rakyat atas nama demokrasi.


Terlihat salah satunya dalam kebijakan pemerintah mensahkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang menjadi polemik di masyarakat, akan tetapi pemerintah tetap bersikeras mensahkan dengan klaim demokrasi dimana segala keputusan hukum selalu didasarkan pada prinsip suara mayoritas rakyat, padahal dalam praktiknya parlemen selalu dikuasai oleh segelintir elite politik, para pemilik modal atau keduanya. Lantas siapakah yang menjadi rakyat dan siapakah yang menjadi wakil dalam sistem demokrasi? 


Jelas dengan disahkan nya UU Omnibus law Cipta Kerja menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada para pemilik modal. Direktur YLBHI Asfinawati menilai, UU Omnibuslaw Cipta Kerja membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi salah satu contohnya peluang itu terlihat dari pemberian kewenangan kepada polisi untuk memberikan izin usaha serta pengawasan terhadap bidang usaha dan pengamanan. Prilaku koruptif ini diduga akan kian kuat dengan kongkalikongnya penguasa dengan pengusaha. Ini bisa dilihat juga dengan pelemahan KPK dengan lahirnya UU KPK yang baru, dan masih banyak lagi kebijakan yang melahirkan UU yang bermasalah dan terbukti tidak pro rakyat.


Kondisi indonesia saat ini adalah sebagai negara yang dihegemoni para klepto (baca: maling uang negara). Kemudian yang berkuasa di indonesia adalah para pemilik modal dan segelintir orang yang bermental maling. Dengan demikian masa depan ideal untuk negeri ini hanya akan menjadi angan-angan dalam sistem demokrasi ini.


Sesungguhnya, pangkal dari permasalahan negeri ini adalah penerapan sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Sekularisme meniscayakan penolakan terhadap campur tangan tuhan (agama) dalam mengatur kehidupan. Karena itu dalam sistem sekuler hukum-hukum Allah SWT senantiasa dipinggirkan bahkan dicampakan. Hal inilah yang menjadikan manusia bebas melakukan apapun yang diinginkan bahkan hal-hal kriminal sekalipun demi memperkaya diri sendiri.


Hanya Islam yang mampu melindungi kekayaan milik umum. Serta melindungi dari jarahan para klepto asing Aseng yang mengeruk habis Sumber daya alam negeri ini. 


Sistem Islam akan menjadi junnah pelindung bagi para penduduk muslim ataupun non muslim, keamanan harta dan perlindungan jiwa akan di jaga keselamatannya. Sehingga terhindar dari para kleptokrasi.

Wallahu a'lam bishawab

 
Top