Oleh : Surfida, S.Pd.I

(Pemerhati Sosial)


Menyampaikan aspirasi di tempat umum, untuk mengoreksi kinerja penguasa adalah hal yang lumrah dalam sistem demokrasi. Hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Misalnya dalam pasal 28 UUD 1945 (Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan) dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum. 

Itulah landasannya, sehingga rakyat di negara ini menyampaikan aspirasinya di tempat umum. Sayangnya, kebolehan mengeluarkan pendapat tersebut semakin ke sini semakin sempit geraknya. Tak jarang yang melakukan aksi dikriminalisasi, terutama para aktivis yang lantang mengoreksi kebijakan penguasa negeri. Begitu juga dengan yang menyalurkan aspirasinya lewat tulisan ataupun media lainnya. Yang menyampaikan dituduh melanggar UU ITE dengan tuduhan ujaran kebencian, terlebih dia adalah pihak oposisi. 

Sempitnya gerak rakyat untuk menyampaikan aspirasi ini, dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Politik Indikator Indonesia. Lembaga ini mencoba memotret kondisi demokrasi di Indonesia melalui survei opini publik, yang menjadi variabel dari survei tersebut adalah hak menyatakan pendapat, pertanyaan selanjutnya tentang apakah responden setuju dengan pendapat bahwa warga makin sulit berdemonstrasi, setuju tidak bahwa aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa.

Lembaga Politik Indikator Indonesia pun menjumlahkan hasil survei sangat setuju dengan agak setuju. Hasilnya, mayoritas setuju bahwa kebebasan sipil mulai terganggu. Sebagaimana dikutip dari merdeka.com (25/10/2020), Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa, "Survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat 79,6 persen, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes 73,8 persen, dan aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa 57,7 persen."

Selain itu, banyak yang menuding bahwa rezim saat ini seperti pada masa orde baru. Tudingan tersebut muncul bukan hanya saat ini saja, tetapi sebelumnya juga pernah dilontarkan oleh tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal itu terkait dalil permohonan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan tersebut dipakai Tim Prabowo-Sandi merujuk pada pendapat Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School, Tim Lindsey, yang pernah menulis sebuah artikel yang berjudul, "Jokowi in Indonesia's 'Neo-New Order'. (cnnindonesia.com, 22/10/2020)

Tudingan serupa, juga datang dari Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Beliau menyinggung gaya orba di rezim Jokowi saat mengkritisi dugaan teror pada diskusi yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan topik pemberhentian presiden berujung pembatalan. Menurutnya, kejadian itu menunjukkan karakter otoritarianisme yang kembali muncul.

Ketika hak rakyat untuk menyuarakan haknya atau pendapatnya diamputasi, ini menunjukkan bahwa kebebasan yang selama ini digaungkan oleh sistem demokrasi hanya ilusi belaka. Seandainya kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut mendapat jaminan penuh dari UU, seharusnya rakyat atau mahasiswa yang turun ke jalan tidak dikriminalisasi, seperti yang terjadi baru-baru ini. Saat mahasiswa dan pelajar yang turun aksi tentang UU Cipta Kerja diancam. Ancaman tersebut antara lain, akan di Drop Out dari sekolah atau kampus, ketika mengurus SKCK dipersulit. 

Padahal sebelumnya, orang nomor satu di negara ini pernah mengatakan, bahwa dirinya kangen didemo. Akan tetapi, ketika rakyat turun ke jalan untuk menuntut haknya, karena kebijakan yang dikeluarkannya tidak berpihak kepada rakyat, Ia menghindar. Dan hanya menyampaikan agar masalah tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi. 

Namun, rakyat sudah memahami arah pernyataan tersebut, jika kasus-kasus diserahkan ke MK, sudah dipastikan penguasa akan menang karena MK juga di bawah kendali penguasa. Di sisi lain, yang diamanahkan untuk menjaga  jalannya aksi agar tidak ricuh, sering melakukan tindakan represif. Apalagi yang disuarakan itu menyinggung kepentingan para pemilik modal. Maka siap-siaplah dengan berbagai tuduhan, salah satunya bahwa aksi tersebut ditunggangi. Dari tindakan yang dilakukan terhadap rakyat tersebut, maka wajar rakyat menganggap bahwa arah kepemimpinan saat ini serupa dengan masa orde baru.

Hal itu senada dengan pandangan Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan terdapat tiga indikator yang bisa mengonfirmasi ragam tudingan publik bahwa rezim Jokowi identik dengan orba.

Pertama, pembatasan kebebasan sipil. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari cara pemerintah merespon kritik publik, baik dari langkah mengondisikan media massa hingga mengkriminalisasi aktivis.

Indikator kedua, menurut Khoirul, bisa dilihat dari cara pemerintah memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menciptakan stabilitas keamanan dan politik. Menurutnya, indikator ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah elemen masyarakat sipil.

Indikator terakhir, menurut Khoirul, terlihat dari 'perselingkuhan' antara kekuatan bisnis dan kekuasaan yang semakin vulgar terjadi. perselingkuhan itu telah terlihat sejak pengesahan revisi UU KPK hingga pengesahan UU Minerba dan UU Ciptaker. (cnnindonesis.com, 22/10/2020)

Apalagi yang bersuara itu adalah pihak oposisi atau yang menyuarakan agar kembali pada Islam sebagai solusi dari masalah yang terjadi saat ini, meraka langsung disebut radikal, anti pancasila, dan tidak memiliki kontribusi terhadap bangsa dan negara. Mereka ini langsung diproses penahanannya secepat kilat. Sedangkan yang berteman akrab dengan penguasa, prosesnya bagaikan siput yang berjalan (lambat) bahkan akan hilang ditelan kasus-kasus lain. Padahal, ujaran mereka kepada para ulama atau ujaran kebencian terhadap Islam sangat nyata, tetapi lagi-lagi kasusnya akan redup dengan pernyataan maaf dari para pelaku. 

Namun, tak perlu heran karena begitulah aturan yang dibuat oleh manusia akan menghasilkan represif dan anti kritik, jangan sampai tergeser dari kursi empuk kekuasaan. Hal ini sangat berbeda jika kita menerapkan sistem yang diturunkan oleh Sang Pencipta manusia. 

Sistem Islam Anti Kritik

Sistem Islam memang diturunkan oleh Allah, dan manusia hanya menjalankan sistem tersebut. Saat penguasa menjalankan roda kepemimpinan, pasti tidak akan luput dari kesalahan. Karenanya, kritik dan saran dari umat sangat dibutuhkan. Saran dan kritik tersebut tidak dianggap sebagai ancaman oleh penguasa. Sehingga seorang penguasa saat dikritik oleh umat melalui mejelis umat atau majelis syura’, akan menerima dan merasa senang. Asalkan yang dikritik adalah kebijakannya. Dalam Islam tidak dibolehkan menghina pribadi penguasa, sebab semua yang terkait fisik adalah ciptaan Allah Swt. yang tidak boleh dihina. Misalnya, fisiknya hitam, putih, kurus, gemuk, keriting, dan sebagainya.

Jika yang dimuhasabahi adalah kebijakannya, maka Islam membolehkannya. Karena  hal ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ketika kekuasaan itu ada di pundak mereka. Misalnya Rasulullah, saat Perang Uhud, beliau menyetujui pendapat para Sahabat yang menghendaki untuk menyongsong pasukan Quraisy di luar kota Madinah, meskipun beliau sendiri berpendapat sebaliknya. Sikapnya ini diikuti juga para sahabat, misalnya Khalifah Abu Bakar ra., ketika dibaiat menggantikan Rasulullah saw., berkhotbah meminta rakyat untuk mengkritiknya. “Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku.” (Abu Bakar ra.)

Demikian juga Khalifah Umar bin Khaththab ra. dalam khotbahnya setelah dilantik menjadi Khalifah pengganti Abu Bakar ash-Shiddiq ra., berkata di depan rakyatnya, “Apa yang akan kalian perbuat jika aku melakukan tindakan yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya?” Tidak ada yang menjawab. Semua mata hanya menatap beliau, hingga ketiga kalinya beliau mengulangi pertanyaannya, seorang pemuda bergegas berdiri, mengacungkan pedang dan berseru, “Jika engkau bertindak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, maka pedang ini akan kukalungkan ke lehermu!”

Mendengar hal tersebut, Khalifah Umar bin Khaththab tidak marah, justru beliau berkata, “Alhamdulillah yang telah menempatkan di negeri ini seseorang yang akan meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya.”

Begitulah penguasa dalam Islam, akan menerima setiap saran dan kritik dari umat. Seandainya sang lelaki yang pegang pedang tersebut hidup pada masa demokrasi ini mungkin langsung ditembak di tempat, dengan alasan membawa senjata tajam dan mengancam keberadaan pemimpin yang sah.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top