Ironi Negeri Kaya Raya yang Selalu Berutang


Oleh : Yani Rahmawati

(Ibu Generasi Peduli Umat)


Sampai saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir malah saat ini di berbagai wilayah mengalami peningkatan kembali atau berada di zona merah. Dalam menangani pandemi yang berlarut-larut ini pemerintah Indonesia melakukan pembiayaan dengan cara berutang ke berbagai negara.

Seperti yang dilansir Kompas.com (21/11/20). Pemerintah Indonesia menarik utang luar negeri dalam jumlah cukup besar dalam waktu relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu. Total utang baru Indonesia bertambah sebesar lebih dari Rp24,5 triliun.

Utang luar negeri tersebut berasal dari Australia Rp15,45 triliun dan dari Jerman Rp9,1 triliun. Pada tanggal 21 Oktober 2020 Jepang juga memberikan pinjaman utang sebesar Rp6,9 triliun.

Sejak awal pemerintah Indonesia menangani pandemi Covid-19 ini pembiayaannya salah satunya dengan cara berutang, dengan dikeluarkannya Perpu Corona pada akhir Maret lalu.

Bukan saja untuk penanggulangan pandemi Covid-19 Indonesia menarik utang dari luar negeri, tapi untuk hampir seluruh pembiayaan infrastruktur dibiayai dari hasil pinjaman utang luar negeri. Seperti proyek jalan tol sepanjang 350 km yang saat ini akan dilelang oleh pemerintah Indonesia, pembiayaannya pun berasal dari pinjaman utang luar negeri.

Belum lagi pemerintah Indonesia berencana menarik utang luar negeri sebesar US$ 25,36 miliar atau setara Rp360,25 triliun (kurs Rp 14.200/dolar AS) dalam kurun waktu tahun 2020-2024.  

Seperti yang dilansir cnnindonesia.com (13/11/2020).  Utang itu digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Hal ini tertuang pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2020-2024 yang dirilis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di situs resmi.

Memang demikianlah karakter dari  pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi kapitalis, bahwa dalam membangun negara menggunakan utang sebagai solusi dalam pembiayaannya. Walaupun Indonesia termasuk negara kaya raya yang melimpah ruah sumber daya alamnya tetap saja penguasannya tidak menggunakan sumber daya alam tersebut untuk kebutuhan rakyatnya, tapi justru memberikan peluang kepada para kapitalis untuk mengelola dan menikmatinya, hal ini tercermin dari UU PMA (Penanaman Modal Asing), UU Migas, UU SDA dan UU lainnya yang sangat jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah dan legislatif kepada para kapitalis.

Jebakan Utang Luar Negeri

Perlu disadari bahwa Utang Luar Negeri ribawi adalah strategi jebakan yang direncanakan asing & aseng untuk menguasai suatu negara. Ketika negara yang berutang tidak bisa membayar utang dengan bunga yang tinggi, maka mereka harus memberikan aset-aset strategisnya seperti infrastruktur dan berbagai SDA untuk dilelang pada swasta, khususnya pada asing & aseng hingga beralihlah kepemilikannya.

Indonesia saat ini merupakan negara yang mempunyai utang terbesar di dunia berada di peringkat ke-7, tentu ini bukan hal yang membanggakan tapi sebaliknya ini adalah bencana besar bagi rakyat Indonesia, karena jeratan utang ribawi ini akan memiliki konsekuensi yang di terima oleh bangsa Indonesia di antaranya adalah,  

1. Semakin menguatnya hegemoni para kapitalis mencengkram bangsa Indonesia, menjadikan hilangnya kedaulatan bangsa Indonesia.

2. Konsekuensi politik (adanya bargaining position), tentu saja karena Indonesia sebagai negara yang berutang maka posisinya akan lemah, dan akan dengan mudah melepaskan aset-aset yang dimiliki kepada lembaga-lembaga kreditur. Dan pengelolaan SDA diserahkan kepada negara pemberi utang.

3. Karena untuk melunasi utang dibutuhkan waktu yang lama, maka ketika jatuh tempo pembayarannya sangat besar akibat beban bunga yang besar.  

Padahal dari sejumlah utang yang diambil oleh pemerintah itu apakah penggunaannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat paling bawah atau tidak? atau malah hanya dirasakan oleh masyarakat golongan tertentu saja? yang mendapat keuntungan dari kondisi ini.

Sementara pembayarannya di masa mendatang, yang jatuh temponya berpuluh-puluh tahun dengan jumlah ribuan triliun akan dibebankan kepada generasi berikutnya, melalui pungutan pajak dan non pajak. Sungguh ironi yang terjadi pada negeri yang kaya raya akan sumber daya alamnya.

Sistem Islam dalam Menangani Utang

Negara yang menerapkan sistem Islam (khilafah) tidak memgambil utang luar negeri dalam melakukan pembangunan dan menghasilkan pendapatan negara, karena tahu utang ribawi selain haram juga bisa memgancam kedaulatan negara.

Pada saat-saat tertentu saja khilafah boleh berutang, namun dengan syarat tanpa riba. Misalnya pada saat kas negara (baitul mal) kosong, sementara negara harus melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan atas kaum muslim, misalnya membayarkan nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sebagainya.  

Khilafah (sistem Islam) mempunyai 3 pos pendapatan yang sangat besar (bukan dari pajak dan utang)

1. Fa'i/kharaj, pos ini tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara, yang meliputi harta yang tergolong fa'i bagi seluruh kaum muslim dan pemasukan dari sektor pajak (dharibah) yang diwajibkan bagi kaum muslim ketika pemasukan baitul mal tidak mencukupi.

2. Kepemilikan umum, SDA yang melimpah tergolong kepemilikan umum bukan milik negara, seperti, kereta api, instalasi air, listrik dan sebagainya.

(SDA = air, padang rumput, api, jalan umum, laut & sungai).

Barang tambang yang depositnya tidak terbatas (emas, perak, nikel, minyak bumi, gas alam dan lain-lain) negara tidak boleh memberikannya kepada asing / privatisasi.  Negara hanya berhak mengelola saja dan keuntungannya sepenuhnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Misalnya untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain.

3. Pos sedekah, pos ini tempat penyimpanan harta zakat (zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat buah-buahan, zakat ternak unta, sapi dan kambing), yang disalurkan kepada 8 asnaf sesuai firman Allah Swt.  

Skema pembiayaan ini menjadikan kas negara (baitul mal) relatif stabil dan tidak mudah defisit.

Islam pernah menorehkan kegemilangannya dengan menerapkan sistem Islam. Pada masa Daulah Abbasyiah, Khalifah Harun Arrasyid terkenal dengan kesejahteraan negerinya yang aman dan damai, sehingga saat itu sangat sulit menemukan orang untuk diberikan zakat, infak dan sedekah.

Riwayat mengatakan saat itu APBN selalu surplus sampai 900 juta dinar (jika dikonversi 1 gram emas = 1 juta rupiah). Maka surplus baitul mal sekitar Rp3.825 triliun.

Bandingkan dengan APBN Indonesia tahun 2020 Rp2.613 triliun, tentu masih besar surplusnya masa Khalifah Harun Arrasyid.

Masihkah kita ingin mempertahankan sistem demokrasi kapitalis ini yang selalu disetir asing dan aseng yang selalu menzalimi umat?

Sudah saatnya kita kembali kepada sistem yang memberi kemaslahatan umat dunia akhirat, sistem yang berasal dari Sang Pencipta Allah Swt., yaitu sistem Islam.

Wallahu a'lam bishshawab.