Oleh : Ruri R

Aktivitas : Ibu Rumah Tangga


Sebagaimana dilansir detik.com (30/9/2020), ratusan kios di Pasar Sehat Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dieksekusi untuk pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu). Menurut detik.com usai pembacaan penetapan eksekusi lahan oleh petugas Pengadilan Negeri Bale Bandung dua alat berat langsung merobohkan satu persatu kios di pasar tersebut. Seperti diketahui, ada 169 kios yang dieksekusi. Saat dilakukan eksekusi kios itu sudah ditinggalkan oleh para pedagang. Kuasa Hukum PT Biladi Karya Abadi (PT BKA) Wardjojo mengatakan, eksekusi lahan ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Detik.com menyebutkan ganti rugi lahan Pasar Sehat Cileunyi telah mendapatkan putusan incrah Nomor : 238/Pdt.G/2018/PN.Blb. Namun telah terjadi pelanggaran prinsip hukum dan tindakan sewenang-wenang pada saat BPN Kabupaten Bandung selaku termohon eksekusi menolak melaksanakan isi putusan tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak dapat melakukan sita eksekusi terhadap aset negara yang dikuasai BPN sehingga PT Biladi Karya Abadi selaku pemilik lahan dirugikan.

Wardjojo juga menjelaskan bahwa selain itu, pada asasnya putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) wajib dilaksanakan sesuai dictum putusan. Karena pihak BPN Kabupaten Bandung, selaku ketua pelaksana pengadaan tanah tidak bersedia membayar, dengan alasan tidak ada anggaran untuk pergantian ganti rugi pembebasan tanah Cisumdawu karena yang memiliki hak untuk anggaran itu PUPR. Kemudian perkara ini tentang ganti rugi ini sudah ditetapkan oleh pengadilan, namun putusan pengadilan tidak dijalankan pihak BPN Kabupaten Bandung dengan alasan tidak ada anggaran untuk itu, namun apapun putusannya mestinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan. Tetapi eksekusi ini berdasarkan permohonan KJPP, nah penerapan ganti rugi dari KJPP ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tapi tetap menjalankan dengan alasan percepatan pembangunan," tambahnya. Meski eksekusi lahan sudah dilakukan, PT Biladi Karya Abadi mengajukan ggugatan baru terhadap BPN dan PUPR, Perkara Nomor : 167/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Nomor : 123/PDT/2020/PT.BDG. Sekarang oleh BPN dan PUPR diajukan kasasi, sehingga perkara berlarut-larut yang merugikan semua pihak.

Jalan raya sebagai salah satu fasilitas publik sangat dibutuhkan  dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup rakyat. Pengadaan fasilitas umum ini merupakan tugas dan kewajiban pemerintah..  Namun betapa miris, pembangunannya tak jarang mendzalimi rakyat kecil sebagaimana menimpa  para pedagang di Pasar Sehat Cileunyi. Mereka sudah menyatakan keberatan namun  eksekusi tetap terjadi. Sungguh suara rakyat tak dipedulikan lagi.  

Kejadian ini sekali lagi menampakkan buruknya watak sistem kapitalis. Kepentingan umum dianggap lebih penting dari pada kepemilikan individu rakyat sehingga tesewenang-wenangan yang terjadi dianggap kelaziman. Tak hanya dalam aspek hukum yang bisa ditarik ulur dengan pengajuan banding dan  kasasi, namun juga dalam menempatkan prioritas pembangunan jalan atau sarana umum lain. Pembangunan infrastruktur seringkali hanya untuk memenuhi kebutuhan para pemodal dan produsen. Sementara rakyat kecil yang harus kehilangan lahan tak mendapat kompensasi memadai. 


Kondisi ini berbeda dengan sistem Islam,  negara yang menerapkan Islam secara kaffah yakni  khilafah. Khalifah akan mempersiapkan dana untuk pembangunan infrastuktur yang berasal dari Baitul mal, bukan berasal dari hutang sebagaimana yang saat ini terjadi di negeri kita. Infrastruktur identik dengan prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama penyelenggaraan suatu proses. Infratruktur itu sendiri bisa di bagi menjadi 3 bagian besar yaitu :

1. Infrastruktur keras ( physical hard infrastructure)

    Meliputi jalan raya, kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan dan saluran irigasi

2. Infrastruktur keras non-fisik ( non-physical hard infrastructure)

   Berkaitan dengan fungsi utilitas umum, seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi     pengolaan air dan jaringan pipa penyalur, pasokan air dan jaringan telekomunikasi (telepon dan internet), dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel, dan gas berikut pipa distribusinya. 

3. Infrastruktur lunak ( soft infrastructure )

   Biasa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai , norma ( khususnya yang telah dikembangkan dan di kodifikasi menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta fasilitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khusunya pemerintah.


Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk kategori milik umum seperti jalan raya  harus dikelola oleh negara dan dibiaya dari dana milik umum. Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban  negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan  urusan mereka. 

Dari sisi  jangka waktu pengadaannya infrastruktur dalam islam dibagi menjadi dua jenis: (i) Infrastuktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan menundanya akan menimbulkan bahaya atau dharar bagi umat. Misal, satu kampung atau komunitas tertentu belum memiliki jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, saluran air minum. (ii) Infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya misalnya jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan,  perluasan masjid dll.

Infrastruktur kategori pertama harus dibangun dengan mengerahkan segala sumber daya. Adapun yang kedua tidak boleh dibangun jika negara tidak memiliki dana sehingga tidak dibolehkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan jalan utang dan pajak. Jadi infrastruktur kategori yang kedua hanya boleh dibangun ketika dana APBN atau Baitul Mal mencukupi.

 Dalam Islam dipastikan rencana pembangunan  dirancang dengan benar dan matang, memprioritaskan jaminan keselamatan dan kenyamanan rakyat, eksekusi lahan yang tidak memaksa, sehingga negara ketika melaksanakan  pembangunan tidak  mengakibatkan dharar bagi rakyat. Hukum Islam dengan kesempurnaannya mengatur kehidupan manusia hingga terwujud kehidupan tentram dan sejahtera bagi semua. Sudah saatnya kita kembali kepada aturan Islam karena hanya Islam lah yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kehidupan.


Wallahu'alam bi-ash shawab.

 
Top