Oleh: Silmi Dhiyaulhaq, S.Pd
Praktisi Pendidikan


Akhir-akhir ini rakyat mulai mengeluhkan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat. Rakyat merasa kebebasan berbicara mulai dibungkam. Lembaga Indikator Politik Indonesia mencoba memotretnya melalui survei opini publik. Salah satu yang menjadi variabel yakni hak menyatakan pendapat.  

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pihaknya menanyakan setuju tidaknya responden dengan adanya pernyataan bahwa warga makin takut dalam menyatakan pendapat. Survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Sebanyak 79,6 persen publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat, 73,8 persen menyatakan makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes, dan 57,7 persen aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa (merdeka.com, 25/10/2020). 

Berdasarkan survei tersebut, mencuat tudingan bahwa sikap rezim saat ini  identik dengan rezim orde baru. Rentetan tudingan bahwa rezim Joko Widodo identik dengan zaman Orde Baru alias Orba di era Presiden ke-2 RI Soeharto terus terdengar di momen satu tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menggaung bersama aksi menolak UU Ciptaker, unjuk rasa di jalan, hingga ada yang mengupayakan melawan di Mahkamah Konstitusi (cnnindonesia.com). 

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan terdapat tiga indikator yang bisa mengonfirmasi ragam tudingan publik bahwa rezim Jokowi identik dengan orba. 
Pertama, pembatasan kebebasan sipil. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari cara pemerintah merespons kritik publik, baik dari langkah mengondisikan media massa hingga mengkriminalisasi aktivis. Kedua, menurut Khoirul, bisa dilihat dari cara pemerintah memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menciptakan stabilitas keamanan dan politik. Menurutnya, indikator ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah elemen masyarakat sipil. 

Ketiga, menurut Khoirul, terlihat dari 'perselingkuhan' antara kekuatan bisnis dan kekuasaan yang semakin vulgar terjadi. 
Menurutnya, perselingkuhan itu telah terlihat terjadi sejak pengesahan revisi UU KPK hingga pengesahan UU Minerba dan UU Ciptaker.

Sebagaimana kita ketahui, ruh dasar ideologi kapitalis adalah sekularis materialistik. Oleh karena itu, demokrasi akan melahirkan korporatokrasi yakni bentuk pemerintahan yang kewenangannya didominasi perusahaan-perusahaan besar. 

Fenomena ini kian menggejala di seantero dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dominasi korporasi atas pemerintahan ini telah diungkap oleh Presiden AS ke-19, Rutherford B. Hayes, yang berkuasa dari tahun 1877 hingga 1881. Quote-nya yang terkenal tentang demokrasi yakni: “It is a government of corporations, by corporations, and for corporations.” Hayes menegasikan kredo demokrasi ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat‘ (dailykos.com, 2011/12/7). 

Demikianlah sifat asli demokrasi. Ia tidak akan mengakomodasi kepentingan rakyat, apalagi kepentingan Islam. Kaum muslimin yang termakan kampanye demokrasi dan mencoba memaksakan ide bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, sesungguhnya sedang menghimpun ilusi. Bila AS akomodatif terhadap ‘demokrasi Islam’, sesungguhnya itu adalah upaya untuk menjerumuskan muslim dalam kesesatan politik.

Dalam sistem demokrasi, pengangkatan seorang pemimpin “wajib” melalui jalan pemilu dan pengambilan keputusan harus melibatkan banyak pihak, dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam sistem demokrasi, yang dijadikan acuan adalah sistem bukan kemampuan individu yang luar biasa. 

Studi Adam Przeworski dalam bukunya Sustainable Democracy (1999), memperlihatkan bahwa kontrol terhadap dominasi politik dilakukan melalui birokrasi oligarki untuk menjadikan partai sekadar mesin pendulang suara pemilih dan konstituennya. Birokrasi oligarki ini membentuk kartel yang berkewajiban untuk menentang para pesaingnya sekaligus untuk membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara para anggota kartel. 

Berdasarkan hal tersebut, sistem demokrasi melahirkan negara korporasi sekaligus oligarki, juga negara polisi (represi). Janji mewadahi perbedaan hanya retorika dan ilusi. Faktanya, sikap kritis rakyat terhadap pemerintah dibungkam bila mengganggu kepentingan korporasi. Terbukti banyak standar ganda dalam menyikapi kritik rakyat.  

Sementara itu, Islam sebagai agama yang diturunkan oleh AllahSwt, menetapkan bahwa sikap kritis dan mengoreksi penguasa bukan sekedar hak, melainkan kewajiban. Dalam sistem pemerintahan Islam-khilafah- bukan negara antikritik.

Islam menetapkan standar dan batasan yang baku dalam menyikapi perbedaan pandangan antara rakyat dengan penguasa. Tidak ada standar ganda dalam melihat perbedaan pendapat. 
Terdapat banyak hadis yang menunjukkan hukum wajibnya menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar. Karena itu, hadis-hadis ini juga menunjukkan hukum wajibnya mengawal penguasa untuk senantiasa melakukan kema’rufan serta mencegahnya dari perbuatan mungkar. 

Dari Umu ‘Atiyah dari Abi Sa’id yang menyatakan, Rasulullah saw. bersabda: “Sebaik-baik jihad adalah (menyatakan) kata-kata yang hak di depan penguasa yang zalim.”

Dari Abi Umamah yang menyatakan: “Ada seorang laki-laki, pada saat melakukan jumrah ula (melempar batu kerikil yang pertama), bertanya kepada Rasulullah:
 “Wahai Rasulullah, jihad apa yang paling baik?” Beliau diam. Maka ketika melakukan jumrah tsaniyah (melempar batu yang kedua), dia bertanya lagi, dan beliau pun diam. Dan ketika melakukan jumrah aqabah (melempar batu yang terakhir), lalu beliau memasukkan kaki beliau ke pelana kuda untuk menaikinya, beliau bertanya: “Mana orang yang tanya tadi?” Dia menjawab: “Aku (di sini) wahai Rasulullah.” Beliau menjawab: “(sebaik-baik jihad adalah) kata-kata hak yang disampaikan di depan penguasa yang zalim.”

Ini merupakan nash yang ditujukan kepada seorang penguasa, serta kewajiban untuk menyampaikan kata-kata yang haq kepadanya, atau mengoreksinya. Maka perjuangan untuk menentang para penguasa yang merampas hak-hak rakyat, atau mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada rakyat, atau melalaikan salah satu urusan mereka itu hukumnya fardu. Karena Allah SWT. telah memfardukannya, bahkan menganggapnya seperti jihad, malah sebaik-baik jihad. Hingga seakan-akan beliau bersabda:
 "Sebaik-baik jihad di sisi Allah adalah perjuangan menentang penguasa yang zalim." 
Dalil ini saja sebenarnya cukup untuk membuktikan, bahwa mengoreksi para penguasa hukumnya wajib. 

Rasulullah saw. telah mendorong agar menentang para penguasa yang zalim, apapun ancaman yang akan terjadi dalam rangka melakukannya, hingga mengakibatkan terbunuh sekalipun. Diriwayatkan dari Nabi saw. yang menyatakan:
“Penghulu para syuhada adalah Hamzah, serta orang yang berdiri di hadapan seorang penguasa yang zalim, lalu menasihatinya, kemudian dia dibunuh.”

Hadis ini merupakan bentuk pengungkapan yang paling tegas, yang mendorong agar berani menanggung semua resiko. Sekalipun resiko mati dalam rangka melakukan koreksi terhadap para penguasa, serta menentang mereka yang zalim itu.

Wallahu a'lam bishshawwab.
 
Top