Oleh : Ani Hadianti S.K.M

(Pemerhati Masalah Sosial Lalembuu, Sulawesi Tenggara) 

 

Gale saputra (9) hanya bisa terbaring tanpa daya di atas tempat tidur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas, kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Dia ditemani oleh seorang perempuan muda bernama Sri Endang yang merupakan relawan kemanusiaan, dan atas inisiatifnya Gale dibawa ke RSUD.

Menurut endang, Selama proses perawatan di RSUD Bahteramas, seluruh biaya Gale ditanggung oleh PJKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) yang merupakan himpunan relawan kemanusiaan , hingga dinyatakan benar-benar sembuh dan sehat. (zonasultra.com, 04/11/2020)

Gizi buruk akan tetap ada, jika sistem yang diterapkan di negeri gemah ripah loh jinawi ini adalah sistem kapitalisme.  

Dalam doktrin kapitalisme, negara harus seminimal mungkin menangani urusan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah wajar jika negeri yang kaya akan sumber daya alam (SDA) masih juga ada rakyatnya yang mengalami gizi buruk. Masih ada Gale lainnya di negeri ini yang butuh penanganan khusus akibat gizi buruk. 

Berawal dari kemiskinan, susahnya mendapat pekerjaan bagi masyarakat yang sudah berkeluarga, ataupun rendahnya pendapatan ekonomi keluarga mengakibatkan kurangnya asupan makanan yang bergizi bagi anggota keluarga terutama anak-anak dalam masa pertumbuhan.

Tentu saja ironi, negeri kaya SDA tetapi rakyat miskin. Ini karena sistem yang memiskinkan rakyat. Dalam sistem ekonomi kapitalis, aktivitas ekonomi semuanya akan digerakkan oleh sektor swasta termasuk pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan maupun keamanan. Kekuatan yang menggerakkan aktivitas ekonomi swasta adalah mekanisme pasar, yaitu adanya the invisible hands (tangan-tangan yang tidak kelihatan), yang akan senantiasa mengatur titik temu antara kekuatan penawaran dan permintaan secara otomatis.

Akibatnya kebutuhan primer  masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk diberikan dengan mudah, murah bahkan gratis kepada rakyatnya, tidak terjadi. Pihak swasta yang memiliki modal (kapital) akan dipermudah untuk mengelola perekonomian, yang tidak memiliki modal harus siap menjadi sapi perah. Dan rakyatlah yang menjadi korban, dan semakin miskin dan semakin susah.

Berbeda dengan sistem kapitalis yang menyerahkan pengelolaan perekonomian kepada swasta atau individu. Dalam sistem ekonomi Islam, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan pokok masyarakat berupa kesehatan, pendidikan dan keamanan menjadi tanggung jawab negara. Secara konseptual maupun praktikal jaminan tersebut telah dinyatakan oleh Rasulullah saw. Dan dilaksanakan oleh beliau sebagai kepala negara. Kebijakan ini diikuti oleh para khalifah setelah beliau mulai Khulafaur Rasyidin ra. sampai khalifah terakhir. 

Dalam praktiknya jaminan yang diberikan dalam Islam dikelompokkan menjadi dua: jaminan kebutuhan pokok setiap individu dan jaminan kebutuhan pokok masyarakat. Jaminan kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan individu tanpa melihat usia, waktu, maupun kondisi. Jaminan kebutuhan pokok masyarakat adalah kebutuhan yang mutlak harus disediakan oleh negara secara langsung. Dengan itu setiap anggota masyarakat tanpa kecuali berkesempatan untuk bisa merasakannya saat membutuhkan, seperti jaminan kesehatan.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok individu dalam bentuk sandang, pangan dan papan, negara memberikan jaminan dalam bentuk mekanisme tidak langsung. Artinya, negara berusaha mendorong dan memfasilitasi setiap individu untuk bekerja terlebih dahulu secara mandiri sesuai dengan kemampuan. Mekanisme tidak langsung ini dengan beberapa tahap di antaranya: pertama, memerintahkan setiap kepala keluarga bekerja (mencari nafkah hukumnya wajib). Kedua, mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Ketiga, mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu (QS. 2: 233). Keempat, jika ada orang yang tidak mampu, sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi kewajiban negara (Baitul Mal). Dalam hal ini negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum, juga harta zakat. Jaminan pemenuhan tersebut diberikan oleh negara kepada seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim.

Dalam praktiknya Rasulullah saw. Sebagai kepala negara pernah memberikan bantuan kepada salah seorang rakyatnya yang membutuhkan dengan memberi dia dua dirham dan beliau mengatakan, “Gunakanlah satu dirham untuk makan dan satu dirham lainnya untuk membeli kapak, lalu bekerjalah dengannya”.  Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau.

Semoga tidak ada lagi “Gale” berikutnya akibat dari kemiskinan yang sistemik. 

WalLâhu a’lam.

 
Top