Oleh : Ummu Abror
Pengajar


Kemiskinan seolah menjadi persoalan yang paling mendasar di berbagai negara. Bahkan hal ini juga dialami oleh negara yang mempunyai potensi kekayaan alam yang melimpah seperti Indonesia. 
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan meluncurkan program Desa Cahaya.

Dilansir dari Pikiranrakyat.com pada Senin (26/9/2020) hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Tisna Umaran pada Peresmian Desa Cakap, Agamis, Sehat Berdaya (Cahaya) di Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan.

“Kami berharap, bantuan yang diberikan berupa pemberdayaan ekonomi baik fisik maupun non fisik, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga dapat mempercepat pengentasan kesenjangan ekonomi masyarakat,” katanya.  

Untuk merealisasikan program itu, Sumaryadi menjelaskan, seluruh pegawai PLN yang beragama Islam menyerahkan 2.5 persen dari penghasilan setiap bulannya kepada Yayasan Baitul Mal (YBM).
Program Desa Cahaya ini bersumber dari zakat yang dikumpulkan para pegawai secara ikhlas. 2.5 persen ini kami alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan kesehatan masyarakat sendiri,” katanya.

Pihaknya juga berharap dengan adanya program tersebut, dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menangani kemiskinan. 

Namun apakah tepat jika program Desa Cahaya ini dipilih untuk  menyelesaikan masalah kemiskinan?  Ketika hendak menyelesaikan suatu masalah, tentu harus sesuai dengan apa yang menjadi penyebabnya. Begitu pula dengan menyelesaikan problem kemiskinan. Lantas, apa sebetulnya yang menjadi penyebab problem kemiskinan di negeri yang sangat kaya akan Sumber Daya Alamnya ini?

Jika kita memperhatikan berbagai kebijakan dan aturan yang diterapkan di negeri ini, maka kita bisa melihat indikasi adanya penerapan prinsip sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini menitikberatkan pada konsep monopoli, kebebasan kepemilikan dan mekanisme pasar. Seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Sistem kapitalisme membuka peluang yang sangat lebar bagi para pengusaha beriman lemah atau investor asing untuk menjarah Sumber Daya Alam negeri ini. 

Akibatnya, ketimpangan sosial sering kali terjadi. Sebab, kepemilikan modal inilah yang menjadikan harta dan kekayaan negara berputar pada lingkungan orang-orang kaya saja.

Sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Kondisi ini seolah menjadi angin segar yang memberi harapan di tengah-tengah kebingungan yang dihadapi pemerintah saat ini dalam mengentaskan kemiskinan. Hanya saja selanjutnya muncul dua pertanyaan.

Pertama, apakah potensi zakat ini betul-betul bisa direalisasikan? Pasalnya, kewajiban membayar zakat merupakan aturan Islam, bukan aturan negara. Dalam sistem sekuler, negara tidak berhak memaksa masyarakat untuk membayar zakat. Ditambah dengan beban pajak yang diwajibkan negara menjadikan masyarakat semakin enggan membayar zakat, sebab merasa cukup dengan membayar pajak. 

Dalam sistem sekuler, optimalisasi zakat merupakan hal yang sulit diwujudkan.
Upaya melakukan inovasi digital dalam menjaring dana zakat, termasuk shodaqoh infak hingga wakaf juga tidak akan membuahkan hasil yang signifikan. Sebab problemnya bukan sekadar masalah teknis. Namun lebih kepada problem idiologis.

Kedua, bagaimana kedudukan zakat dalam Islam sendiri? Apakah menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan kemiskinan? Apakah dana zakat boleh disalurkan selain kepada delapan asnaf yang telah ditetapkan syariat?

Dalam Islam, zakat hanyalah salah satu pos pemasukan Baitul Mal dari sekian banyak sumber pendapatan negara. Islam telah memberikan aturan dengan sangat rinci, dari mana saja negara bisa memperoleh pemasukan dan kemana saja pos-pos pemasukan itu boleh dikeluarkan.

Pos zakat misalnya, hanya boleh dikeluarkan untuk delapan asnaf sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari’at, Allah Swt. Berfirman:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah: 60).

Maka potensi zakat tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan, selama sistem kapitalisme ini masih ada. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mencari solusi mendasar untuk menyelesaikan problem kemiskinan ini. Yaitu dengan kembali menerapkan syari’at Islam secara kaffah dalam sistem khilafah. Sebuah solusi yang bersumber dari Allah Swt. Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan kita. 
Wallahu a’lam bishshawwab.
 
Top