Oleh : Sulastri

(Pemerhati Masalah Publik)


Menjadi penanda usia sudah satu tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintah. Sejumlah produk legislasi berupa undang-undang lahir di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. (Kompas.com, 20 /10/2020)

Kompas.com mencatat, setidaknya ada tiga undang-undang kontroversial yang disetujui pemerintah dan DPR meski menimbulkan polemik. Ketiga undang-undang itu adalah revisi UU Mineral dan Batu Bara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Inilah pil pahit yang harus kembali ditelan oleh masyarakat sebagai hadiah istimewa di hari tepat satu tahun kepemimpinan Jokowi-Makruf Amin. Hal tersebut pun disambut dengan aksi demo dari elemen mahasiswa dari berbagai daerah.

Protes terhadap Omnibus Law RUU Ciptaker juga disuarakan  oleh kelompok gabungan organisasi masyarakat sipil, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), mereka memandang proses penyusunan dan substansi draf Omnibus Law RUU Ciptaker justru mematikan demokrasi. Selain politik, sisi ekonomi, ekologi, dan tatanan hukum juga terabaikan. (CNN Indonesia, 22/02/2020)

Mereka menyatakan bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker lebih mencerminkan kepentingan bisnis dibandingkan kepentingan rakyat. Kelahirannya pun didorong menjadi sebuah regulasi yang mengacak-acak sistem demokrasi ekonomi dan lebih bersifat kapitalistik.

Di lain sisi, publik memberi rapor merah bagi pemerintahan Jokowi-Makruf. Pertama, produk hukum pro oligarki kapital. Hal ini tampak terlihat jelas dari disahkannya UU Minerba dan Omnibus Law Ciptaker. Banyak terdapat pasal yang justru menguntungkan lingkaran oligarki.

Kedua, Pembuatan UU minim aspirasi publik. Penilaian ini tercermin dalam proses pembuatan UU yang terkesan secepat kilat dan dipaksakan. dibuat dalam waktu yang sangat singkat dan disahkan di tengah malam. Hak konstitusi rakyat pun dirampas, mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan UU tersebut.

Ketiga, kebijakan bertentangan dengan keinginan publik. Saat masyarakat menolak berbagai UU kontroversial tersebut, pemerintah malah seolah tutup telinga tak menghiraukan rakyatnya. Ibarat perjalanan rakyat ke kanan, pemerintah malah berjalan ke kiri. Ini mengakibatkan jurang pemisah antara rakyat dan penguasanya semakin lebar menganga. 

Keempat, cenderung antikritik. Ini dibuktikan dengan adanya pihak yang menolak UU Omnibus Law dijerat dengan UU ITE. Ada yang dituduh penyebar hoak, ada pula yang dituduh sebagai dalang demo.

Inilah wajah asli demokrasi. Sistem yang katanya dari rakyat, oleh rakyat,  untuk rakyat. Sistem yang proses politiknya berbiaya mahal tentunya harus membuat paslon memiliki cukup modal. Modal yang tak sedikit ini jelas membutuhkan penyokong  yang punya dompet tebal. Siapa yang memodali? Tentu orang -orang yang punya uang dan kepentingan.

Demokrasi pula adalah sistem yang berasal dari akal manusia. Lahir dari ideologi kapitalis-sekuler (memisahkan antara agama dengan kehidupan) dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Walaupun kenyataannya jauh panggang dari api. Ini terbukti hampir di seluruh negeri yang menerapkan sistem ini. Rakyatnya justru jauh dari kata sejahtera dan bisa dilihat dari hanya segelintir orang saja yang merasakan hidup sejahtera yaitu para kapital (pemodal).

Demikian pula dalam masalah hukum yang diterapkan. Demokrasi malah dijadikan jalan untuk memaksakan UU yang menjamin aliran kekayaan ke Barat dan penguasaan berbagai kekayaan dan sumber daya alam oleh para kapitalis asing. UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU BPJS dan yang teranyar Omnibus Law UU Ciptaker dan sejumlah UU lainnya yang menguntungkan Barat. Sudah diketahui secara luas pembuatannya disetir dan dipengaruhi oleh Barat. Melalui mekanisme demokrasi pula, penguasaan atas kekayaan alam oleh asing bisa dilegalkan dan dijamin.

Demokrasi menghasilkan UU deskriminatif dan tidak adil. Sebab dalam demokrasi, UU dibuat oleh parlemen yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Itulah mengapa UU yang dihasilkan dalam sistem demokrasi lebih banyak berpihak kepada pihak yang kuat secara politik dan kuat secara finansial. Melalui UU dan peraturan yang dibuat secara demokratis, kelas ekonomi dan politik yang berkuasa bisa terus melipatgandakan kekayaannya, termasuk dari penguasaan atas kekayaan alam. 

Di dalam Islam sesungguhnya demokrasi adalah sistem yang sangat bertentangan. Hal ini karena demokrasi menghilangkan peranan Sang Pencipta dalam membuat hukum. Meski sebagian masyarakat beranggapan bahwa demokrasi adalah sistem yang paling mirip dengan Islam. Namun, kenyataannya sungguh jauh berbeda. Hukum demokrasi berasal dari pemikiran manusia. Sejenius apa pun manusia itu, tetap berpotensi melakukan kesalahan, bersifat kurang dan masih tergantung pada sesuatu yang lain, dan pastilah akan ada banyak kelemahan pada sistem buatan manusia.

Di dalam Islam, kedaulatan adalah milik As Syari' yaitu Allah Ta'ala. Maka, manusia hanya menjalankan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan Allah dalam syariatnya. Penguasa hanya melaksanakan dan menjalankan syariat Allah sebagai hukum yang berlaku atas manusia.

Penggalian hukumnya pun berasal dari Al-Qur'an dan Sunah. Dilakukan melalui proses ijtihad. Apa yang sudah ditetapkan nash dan qath'i (pasti), maka tidak perlu dan tidak boleh ada ijtihad dan tidak perlu ditetapkan oleh khalifah. Namun, dalam perkara yang sifatnya zhanni (dugaan), syariat membolehkan khalifah berijtihad atau mengadopsi pendapat yang paling kuat dari seorang mujtahid. Setiap masalah bisa dengan cepat ada solusinya.

Keunggulan lainnya bila menyimpang, maka Mahkamah Madzalim bisa memutuskan benar salahnya. Dengan begitu, UU yang diadopsi khalifah tidak keluar dari syariat Islam. Inilah keunggulan sistem Islam yang tidak ada pada sistem selainnya. Selain memiliki banyak keunggulan, hal tersebut juga merupakan kewajiban yang harus diupayakan oleh seluruh kaum muslim. Karena memang kita tidak boleh mengadopsi hukum selain hukum Allah. Bagi Allahlah Sang Penetap Hukum atas manusia. Hal ini ditegaskan dalam firmannya QS. al-An'am ayat 57.

Wallahu a’lam bishshawab.

 
Top