Oleh : Mita Nur Annisa

(Pemerhati Sosial)


Kritis mengkritik sepertinya sangat anti dalam sistem demokrasi. Perihal menasihati atau sekadar mengoreksi sesuai dengan cara pandang Islam demi kebaikan negeri seolah tak sedikit pun diberi ruang. Apalagi jika aktivitas kritik tersebut tidak pro terhadap kebijakan penguasa maka akan berakhir di jeruji besi.

Namun dalam Islam, mengoreksi penguasa yang lalai, salah dan keliru, termasuk perkara yang ma’lûm. Dalam hadis dari Tamim al-Dari –radhiyaLlâhu ’anhu-, bahwa Nabi Muhammad –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam– bersabda: “Agama itu adalah nasihat. ”Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi–shallaLlâhu ’alayhi wa sallam– bersabda: Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad. Lafal Muslim)

Berbeda dengan sistem demokrasi yang anti dengan kritikan. Padahal kritik adalah bentuk dari kepedulian.

Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia (22/10/2020), Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan terdapat tiga indikator yang bisa mengonfirmasi ragam tudingan publik bahwa rezim Jokowi identik dengan orba.

Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari cara pemerintah merespons kritik publik, baik dari langkah mengondisikan media massa hingga mengkriminalisasi aktivis.

“Karena saya dengar media yang sengaja ditahan dalam arti membatasi pemberitaan dan sebagainya,” kata Khoirul saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (21/10). 

Indikator kedua, menurut Khoirul, bisa dilihat dari cara pemerintah memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menciptakan stabilitas keamanan dan politik. Menurutnya, indikator ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah elemen masyarakat sipil.

“Memang bias, tapi faktanya dikonfirmasi oleh teman masyarakat sipil di NGO, media, dan salah satu media massa cukup klir memberikan penjelasan itu bagaimana aparat penegak hukum dimanfaatkan,” kata Direktur Eksekutif Romeo-Strategic Research and Consulting itu.

Indikator terakhir, menurut Khoirul, terlihat dari ‘perselingkuhan’ antara kekuatan bisnis dan kekuasaan yang semakin vulgar terjadi. Menurutnya, perselingkuhan itu telah terlihat terjadi sejak pengesahan revisi UU KPK hingga pengesahan UU Minerba dan UU Ciptaker.

Berangkat dari itu, Khoirul menilai, Jokowi semakin berjarak dengan rakyat di satu tahun pemerintahannya yang kedua. Menurutnya, sikap Jokowi ini kemungkinan lahir dari cara pandang politik terkait pembangunan dan kepercayaan diri bahwa gerakan sosial masyarakat mudah dijinakkan.

“Ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti presiden dengan dinamika sosial-politik di tengah masyarakat,” ucapnya.

Fakta tersebut menguatkan bahwa sejatinya sistem demokrasi sangat anti terhadap kritik. Apa yang telah pengamat sampaikan sudah menjelaskan fakta tersebut. Sesungguhnya kritikan tersebut menunjukkan adanya kebijakan yang tak sesuai dengan aturan Islam, zalim tehadap rakyat dan tidak pro rakyat. Katanya bebas berpendapat tapi anti dengan kritik. 

Kebebasan berpendapat yang selalu dilantangkan di hadapan publik, tapi dalam penerapannya justru membungkam suara rakyat yang mengkritik setiap kebijakan yang merenggut kesejahteraan rakyat. Seperti yang terlihat antinya sistem ini dari hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 79,6 % warga makin takut menyuarakan pendapatnya (Merdeka.com/25/10/2020).

Lahirnya UU ITE, Perpu ormas, RKUHP dalam Pasal 218 dan 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah beberapa produk hukum antikritik dengan alasan penegakan hukum. Sehingga siapa pun rezim yang berkuasa selama masih berpegang teguh dalam sistem demokrasi, maka suara rakyat terus diabaikan. Kecuali pada saat tertentu yakni pada acara pemilu. Penguasa akan melakukan segala cara mengumpulkan suara. Sampai pelosok, orang gila dan semua tak terkecuali, sebab pada saat itu ia butuh suara rakyat.

Tak dapat dipungkiri jika ada masyarakat berbeda pendapat dianggap sebagai ancaman. Walau hanya soal berbeda pemikiran maka penguasa akan mengurusnya lewat UU yang dibuat. Seperti perkara yang sudah banyak dilakukan oleh penguasa untuk pihak yang berdakwah khilafah dan para ustadz lurus. Jadi rakyat digunakan pada saat ada kepentingan yang bersangkutan dengan penguasa.

Dalam sistem Islam (khilafah) ada mekanisme kontrol (muhasabah) dan check and balance, baik yang dilakukan dari dalam maupun luar kekuasaan. Ada Majelis Umat yang melakukan fungsi muhasabah. Ada Mahkamah Mazhalim yang berfungsi menghilangkan kezaliman oknum penguasa, mulai dari khalifah sampai pejabat negara terendah.

Bahkan, ketika Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim tidak melaksanakan fungsinya, khilafah membuka ruang kepada partai politik hingga ulama dan umat untuk melakukan fungsi muhasabah, check and balance, bahkan sampai munabadzah bi as-ssayf (mengangkat senjata) untuk menghilangkan kezaliman yang ada.

Dalam sejarah kepemimpinan Islam, Khalifah Umar bin Khaththab menjadi sosok pemimpin yang selalu mendengar keluhan rakyat, bahkan hujan kritikan pun tak pernah diabaikannya.

Saat Khalifah Umar dalam perjalanan, seorang nenek tiba-tiba menghentikannya. Nenek itu langsung menceramahinya.

“Hei Umar, aku dulu mengenalmu sewaktu kau dipanggil Umair (Umar kecil), yang suka menakut-nakuti anak-anak di pasar Ukadz dengan tongkatmu. Maka hari-hari pun berlalu hingga kau disebut Umar, dan kini engkau Amirul Mukminin … Maka bertakwalah engkau kepada Allah atas rakyatmu! Barang siapa yang takut akan ancaman Allah, maka yang jauh (akhirat) akan terasa dekat. Barang siapa yang takut akan kematian tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, dan barang siapa yang yakin akan al-hisab (hari penghitungan), ia akan menghindari azab (Allah).”

Umar hanya terdiam mendengar perkataan sang nenek tua itu. Tak satu kata pun terucap dari mulutnya. Sampai-sampai Al-Jarud Al-Abidy yang menemani Umar merasa terganggu dengan sikap nenek tua itu. Al-Jarud berkata, “Hei Nenek, engkau telah berlebihan atas Amirul Mukminin.” 

“Biarkanlah ia …” cegah Umar ra kepada Al-Jarud. “Apa engkau tidak mengenalnya? Dialah Khaulah yang perkataannya didengar oleh Allah dari atas tujuh lapis langit, maka Umar lebih berhak untuk mendengarnya,” tutur Amirul Mukminin.

Bahkan dalam riwayat lain, Umar berkata, “Demi Allah, seandainya ia tidak meninggalkanku sampai malam tiba, aku akan terus mendengarkannya sampai ia menunaikan keinginannya. Kecuali jika datang waktu salat, aku akan salat lalu kembali padanya, sampai ia menuntaskan keinginannya.”

Amirul Mukminin tak segan-segan untuk memohon maaf jika telah merasa lalai. Ia lalu menuntaskan hajat rakyat yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagai Khalifah, ia bahkan pernah memikul sendiri karung gandum dan menyerahkannya pada seorang janda di ujung kota.

Seorang pemimpin hendaknya mempunyai pendengaran yang peka terhadap keluhan, bahkan kritikan rakyatnya. Ia menyadari betul, kekuasaannya hanyalah amanah yang harus ia tunaikan kepada para pemiliknya, yaitu rakyat yang dipimpinnya.

Khalifah Umar bukanlah tipe pemimpin yang haus sanjungan. Sebab, ia selalu mengingat firman Allah Swt.,

“Janganlah sekali-kali kamu menyangka, orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.” (QS. Ali ‘Imran : 188)

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top