Oleh : Nining

Ibu Rumah Tangga & Member AMK


Kekerasan anak masih saja terjadi baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, bahkan sepanjang tahun 2020 angka kekerasan anak semakin tinggi, hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur Andriyanto mengungkapkan masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2020. Data Sistem Informasi Online Kekerasan Ibu dan Anak (Simfoni) mengungkapkan adanya 1.358 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim, yang tercatat hingga 2 November 2020. (REPUBLIKA.CO.ID, Surabaya)

Data ini yang tercatat di Provinsi Jawa Timur, belum seluruhnya kasus ini dilaporkan oleh pihak terkait, dipastikan masih banyak lagi kasus kekerasan pada anak belum terungkap.

Seorang ibu pasti menginginkan anak-anaknya aman, nyaman dalam masa tumbuh kembang tanpa rasa kekhawatiran. Namun saat ini keinginan itu nampaknya sulit terealisasi, ancaman kekerasan secara fisik maupun non fisik siap mengintai dari berbagai arah, berbagai solusi penyelesaian pun sudah ditempuh namun semua solusi yang dilakukan tidak menyentuh akar masalah sehingga kasus kekerasan terus bertambah. Hal ini dikarenakan sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem buatan manusia yaitu sistem kapitalis sekuler, sistem ini meniadakan peran agama sebagai pondasi untuk memecahkan berbagai problematika kehidupan manusia termasuk kasus kekerasan anak, agama hanya ada dalam lingkup ibadah. Sistem ini tidak akan pernah mampu memberikan perlindungan pada anak secara paripurna. Inilah penyebab kasus kekerasan dan kejahatan anak terjadi, masalah ini akan terus ada dan tidak akan pernah selesai.

Bagaimana dengan Islam? Islam memiliki paradigma yang khas dalam menyelesaikan kasus kekerasan dan kejahatan pada anak. Tidak mungkin menyelesaikan kasus kekerasan dan kejahatan anak diserahkan kepada individu dan keluarga. Negara punya tanggung jawab besar untuk melindungi rakyatnya termasuk anak-anak. Nasib anak menjadi kewajiban negara untuk menjaminnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim)

Negara adalah benteng sesungguhnya yang melindungi anak-anak dari kejahatan. Mekanisme perlindungan dilakukan secara sistemik, melalui penerapan berbagai aturan, yaitu:

1. Penerapan sistem ekonomi Islam

Terpenuhinya kebutuhan dasar merupakan masalah asasi manusia. Karenanya, Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak agar para kepala keluarga dapat bekerja dan mampu menafkahi keluarganya. Sehingga tidak ada anak yang terlantar; krisis ekonomi yang memicu kekerasan anak oleh orangtua yang stress bisa dihindari; para perempuan akan fokus pada fungsi keibuannya (mengasuh, menjaga, dan mendidik anak) karena tidak dibebani tanggung jawab nafkah.

2. Penerapan sistem pendidikan

Negara wajib menetapkan kurikulum berdasarkan akidah Islam yang akan melahirkan individu bertakwa. Individu yang mampu melaksanakan seluruh kewajiban yang diberikan Allah dan terjaga dari kemaksiatan apa pun yang dilarang Allah. Salah satu hasil dari pendidikan ini adalah kesiapan orangtua untuk menjalankan salah satu amanahnya yaitu merawat dan mendidik anak-anak, serta mengantarkan mereka ke gerbang kedewasaan.

3. Penerapan sistem sosial

Negara wajib menerapkan sistem sosial yang akan menjamin interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan berlangsung sesuai ketentuan syariat. Di antara aturan tersebut adalah: perempuan diperintahkan untuk menutup aurat dan menjaga kesopanan, serta menjauhkan mereka dari eksploitasi seksual; larangan berkhalwat; larangan memperlihatkan dan menyebarkan perkataan serta perilaku yang mengandung erotisme dan kekerasan (pornografi dan pornoaksi) serta akan merangsang bergejolaknya naluri seksual. Ketika sistem sosial Islam diterapkan tidak akan muncul gejolak seksual yang liar memicu kasus pencabulan, perkosaan, serta kekerasan pada anak.

4. Pengaturan media massa

Berita dan informasi yang disampaikan media hanyalah konten yang membina ketakwaan dan menumbuhkan ketaatan. Apa pun yang akan melemahkan keimanan dan mendorong terjadinya pelanggaran hukum syara akan dilarang keras.

5. Penerapan sistem sanksi

Negara menjatuhkan hukuman tegas terhadap para pelaku kejahatan, termasuk orang-orang yang melakukan kekerasan dan penganiayaan anak. Hukuman yang tegas akan membuat jera orang yang terlanjur terjerumus pada kejahatan dan akan mencegah orang lain melakukan kemaksiatan tersebut.

Orangtua juga mempunyai peranan penting dalam menyayangi anak-anak, mendidiknya, serta menjaganya dari ancaman kekerasan, kejahatan, serta terjerumus pada azab neraka. (Lihat QS. at-Tahrim [66] : 6) 

Sementara, masyarakat juga wajib melindungi anak-anak dari kekerasan. Masyarakat wajib melakukan amar makruf nahi mungkar. Masyarakat tidak akan membiarkan kemaksiatan massif terjadi di sekitar mereka. Budaya saling menasehati tumbuh subur dalam masyarakat Islam. Jika ada kemaksiatan atau tampak ada potensi munculnya kejahatan, masyarakat tidak akan diam, mereka akan mencegahnya atau melaporkan pada pihak berwenang.

Masyarakat juga wajib mengontrol peranan negara sebagai pelindung rakyat. Jika ada indikasi bahwa negara abai terhadap kewajibannya atau negara tidak mengatur rakyat berdasarkan aturan Islam, maka masyarakat akan mengingatkannya.

Demikianlah Islam memandang masalah dan cara mengatasi masalah dengan cara yang khas, ini berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler yang tidak akan pernah tuntas mengatasi masalah. Oleh karena itu, kita harus memahami Islam dengan kafah, memperjuangkan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top