Oleh : Ummu Syakira

Praktisi Kesehatan


Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law yang baru disahkan DPR menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja menyinggung berbagai hal salah satunya sertifikasi produk halal yang digunakan masyarakat. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki UU Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. 

Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law terkait produk halal, misal pengertian sertifikat halal. UU Cipta Kerja menambah pasal 4A yang menyatakan, sertifikasi halal bagi pelaku UMKM didasarkan pada pernyataan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan Proses Produk Halal (PPH). Mekanisme PPH ditetapkan berdasarkan mekanisme halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

UMKM juga tidak perlu membayar sertifikasi halal. Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law menghapus syarat auditor halal. Sebelumnya UU nomor 33 tahun 2014 ada beberapa syarat untuk auditor halal yaitu wajib beragama Islam, WNI, berwawasan luas terkait kehalalan produk dan syariat agama. Auditor juga wajib berpendidikan minimal S1 bidang bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi.

Dengan dihapusnya syarat ini maka peluang untuk menjadi auditor halal terbuka lebih lebar. Sebelumnya pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan untuk PPH sesuai UU Jaminan Produk Halal. Jika tidak melaksanakan aturan ini, pengusaha terancam sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda. Sanksi ini diubah dalam RUU Cipta menjadi hanya sanksi administratif tanpa dijelaskan lebih detail.

UU Cipta Kerja pasal 29 menyatakan, Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal paling lama satu hari kerja. Permohonan sertifikat halal dilengkapi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Permohonan Sertifikat Halal diajukan pengusaha kepada BPJPH. Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law mengatur khusus pelaku usaha yang ingin melakukan perpanjangan sertifikasi halal, tanpa mengubah PPH dan komposisi. BPJPH bisa langsung menerbitkan perpanjangan sertifikasi halal tanpa perlu melakukan sidang fatwa halal.

Dari fakta tersebut, nampak sekali pemerintah mau mempermudah sertifikasi produk halal dengan berbagai upaya melalui payung hukum UU Omnibus Law. Bagi umat Islam ini tentu hal yang mengkhawatirkan, pasalnya sangkut paut halal haram dalam sebuah produk yang dimakan atau dipakai ini berkaitan dengan pahala dan dosa. sebagaimana yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, "Hai Manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, yang halal dan yang thoyyib. Dan janganlah kamu menuruti jejak setan (yang suka melanggar atau melampaui batas). Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata." (QS. al-Baqarah : 168)

Dalam ayat yang lain, "Diharamkan bagi kamu sekalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak atas nama Allah, binatang yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya, dan diharamkan juga bagimu binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala." (QS. al-Maidah : 3)

Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram, artinya dilarang, atau tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Sehingga penentuan halal haram terhadap suatu produk haruslah dilakukan dengan hati-hati tanpa tendensi karena berkaitan dengan pahala dan dosa.

Namun, demikian sulit menjaga hal itu saat ini, karena umat Islam meski mayoritas namun mereka telah terkungkung oleh sistem kapitalisme sekuler yang menaungi kehidupan mereka. Wajarlah kemudian lahir UU Omnibus Law dari rahimnya yang merubah aturan penetapan halal haram sehingga mudah dan tidak harus dilakukan oleh MUI sebagaimana wewenangnya selama ini. Karena dalam tubuh MUI ada para ulama yang paham syariat Islam sebagai bekal menentukan halal haramnya suatu produk. 

Ketika kemudian pelaku penentu halal dipermudah dengan tujuan demi kepentingan bisnis atau ekonomi. Tentu ini bukan tudingan tanpa alasan. Karena realita telah menunjukkan demikian, yakni termuat di antara pasal yang ada dalam UU Omnibus Law. Miris bukan, itulah efek domino dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang menjadi rahim lahirnya UU Omnibus Law. 

Seharusnya ini segera disadari oleh umat Islam. Sistem kapitalisme sekuler telah menjadi biang keladi lahirnya UU yang menyepelekan halal haram suatu produk. Satu demi satu kefasadan akan terus dilahirkan oleh sistem ini karena memang berasaskan pada pemisahan agama dalam aturan negara. Masihkan kita akan berdiam diri dalam Kungkungan sistem rusak ini? Padahal aturan adalah suatu hal yang mutlak diperlukan agar umat mendapat jaminan halal atas semua produk yang dikonsumsinya.

Islam menggariskan bahwa urusan umat semacam ini adalah tanggung jawab negara sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap agama. Rasulullah saw. bersabda terkait dengan tanggung jawab pemimpin negara: “Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.“ (HR Muslim) 

“Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.“ (HR. Muslim dan Ahmad)

Laits bin Abi Sulaim meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab pernah menulis surat kepada para wali yang memimpin daerah, memerintahkan agar mereka membunuh babi dan membayar harganya dengan mengurangi pembayaran jizyah dari non muslim (Al Amwaal, Abu Ubaid hal. 265). Ini dalam rangka melindungi umat dari mengkonsumsi dan memperjualbelikan zat yang telah diharamkan. 

Negara yang akan mampu mengemban amanah ini adalah negara yang berpijak pada penerapan syariat Islam. Bukan negara sekuler yang mencari keuntungan dan membisniskan kepentingan warganya. Ini berarti perjuangan umat untuk mendapatkan jaminan produk halal hanya akan selesai dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyyah. Tidakkah kita takut dengan peringatan Allah jika terus berdiam di sistem ini sebagaimana dalam firmanNya, “Barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS. Thaha : 123-124) 

Padahal kesempitan hidup itu sudah kita rasakan. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan pada kita pelajaran berharga akibat jauhnya kita dari syariat Allah yang kita rasakan hingga saat ini. Luasnya pengangguran, sulitnya belajar daring, kenakalan remaja yang semakin mengganas, dan bertambahnya korban jiwa akibat virus ini terus terjadi hingga saat ini. Inilah yang seharusnya  membuat kita segera berpaling mencampakkan sistem kapitalisme sekuler untuk berhijrah pada negara yang menerapkan hukum Allah Yakni Daulah Khilafah Islamiyyah, agar terwujud firman-Nya, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. al-A’raf : 96)

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top