Oleh : Aminah Darminah, S.Pd.I.

(Komunitas Penulis Ideologis)


Wabah Corona tidak menghalangi anggota legislatif untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna DPR RI 5 Oktober 2020. Kontan saja pengesahan Undang-Undang ini mengundang banyak penolakan dari seluruh elemen masyarakat, terutama para buruh. 

Banyak pasal-pasal bermasalah di dalam UU ini, yang ditengarai menguntungkan para investor dan pemilik modal. Para buruh melakukan mogok kerja memprotes UU tersebut.

Berbagai serikat buruh akan menggelar aksi sepanjang 6-8 Oktober 2020 untuk menanggapi disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan "Buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law Cipta Kerja antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup". Ia juga menyebutkan beberapa tuntutan lainnya seperti karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun, waktu kerja yang tidak boleh eksploitatif, serta cuti dan hak upah cuti tidak boleh hilang. (Tempo.co, 5/10/2020)

Tidak hanya kalangan buruh yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, bahkan anggota dewan sendiri memberikan banyak catatan terhadap UU ini. Juru bicara PKS Amin Ak mengatakan, "Secara substansi fraksi PKS menilai RUU ini bertentangan dengan politik hukum dan kebangsaan". "Adanya liberalisasi Sumber Daya Alam melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dalam investasi", imbuh Amin. Ia juga mengatakan pengusaha sangat diuntungkan dan buruh dirugikan terkait hubungan kerja dan pesangon. (CNBCIndonesia, 5/10/2020)

Kehidupan buruh dari waktu ke waktu jauh dari kata sejahtera apalagi makmur. Ditambah Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja nasib buruh semakin memprihatinkan, tenaga dieksploitasi sementara upah yang didapat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Hak-hak mereka sebagai warga negara untuk hidup layak jauh panggang dari api. Gaji yang minim sementara kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi harus ditanggung sendiri oleh para buruh melalui pungutan resmi yang diterapkan perusahan tempat bekerja. 

Ketika negara mengadopsi sistem kapitalis sebagai pondasi ekonomi, strategi pembangunan ekonominya bertumpu pada tenaga para pekerja. Jika pengusaha mau untung, terpaksa harus memeras pekerjanya dengan upah yang rendah.  

Dalam sistem kapitalis negara berfungsi sebagai regulator, akibatnya  negara abai terhadap jaminan pemenuhan kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang dan papan. Begitu juga jaminan kebutuhan dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan keamanan. 

Pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar diserahkan kepada para pekerja. Ketika negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru berkolaborasi dengan para korporasi lahirlah kezaliman yang legal lewat UU.

Dalam Islam tidak ada istilah buruh, setiap orang yang bekerja baik sektor jasa atau tenaga disebut pekerja. kedudukannya sama antara majikan dan pekerja. Negara akan memberikan perlakuan yang sama antara majikan dan pekerja. 

Islam memiliki mekanisme untuk menyejahterakan para pekerja:

Pertama, negara wajib menjamin kebutuhan warga negaranya muslim maupun non muslim. Individu per individu. Negara menjamin kesejahteraan para pekerja dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya yaitu pangan, sandang dan papan. Sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Negara tidak akan mengalihkan pemenuhan kebutuhan dasar kepada pihak swasta karena itu tugas negara dalam rangka mengurusi seluruh urusan umat.

Kedua, hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan kemitraan, saling menguntung baik majikan maupun pekerjanya sesuai dengan hukum ijarotul ajir, tidak saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Jika ada salah satu pihak yang terzalimi maka penyelesaiannya melalui qodi (hakim) untuk diberi sanksi secara adil. 

Ketiga, penetapan upah. Dalam Islam penetapan upah seorang pekerja merupakan kompensasi dari jasa atau tenaga yang dicurahkan pekerja yang akan disesuaikan dengan nilai manfaatnya bukan hasil produksi. Perkiraan upah bagi seorang pekerja harus dikembalikan kepada ahli bukan dikembalikan pada perkiraan seorang majikan (mustakjir). Para ahli akan meneliti keseluruhan jasa pekerja secara umum, bukan hanya meneliti satu kondisi saja. 

Jika negara berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai pelayan rakyat yang berkewajiban menjamin tersedianya kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar rakyat, maka para pekerja tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, upah yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehar-hari, tidak dipusingkan dengan berbagai iuran seperti iuran BPJS, membayar komite sekolah, biaya transportasi, biaya komunikasi. 

Demikianlah cara Islam menyejahterakan para pekerja, Sumber Daya Alam yang dimiliki dikelola negara dan sepenuhnya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Negara tidak akan menyerahkan kekayaan alamnya kepada investor baik dalam negeri maupun asing. 

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top