Oleh : Samsinar
Member Akademi Menulis Kreatif


Tok! Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja akhirnya sah menjadi Undang-Undang dengan ketokan palu dari DPR pada Senin (5/10/2020). RUU ini pun sah menjadi UU Ciptaker. DPR sahkan RUU Ciptaker tanpa memperhatikan aspirasi penolakan publik. DPR mengesahkan di tengah malam saat rakyat tengah tertidur. Nampaknya mereka begitu tergesa-gesa, sehingga mengharuskan mereka begadang demi pengesahan RUU tersebut.

Keputusan pemerintah mengesahkan UU ini terkesan buru-buru. RUU yang sepatutnya dibawa dalam rapat paripurna pada 08/10/2020 dipercepat menjadi 05/10/2020. Keputusan mereka pun menuai polemik di tengah masyarakat. Buruh dan elemen mahasiswa turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka menolak UU Cipta Kerja dengan melakukan demo. Demo yang dilakukan serentak hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Dilansir oleh www.republika.co.id, Kamis, 08/10/2020. Sekretaris Jenderal DPP GMNI Sujahri Somar menyampaikan terjadinya aksi massa yang cukup besar menandakan masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah dan DPR. Pendemo menyatakan sikap menolak UU Ciptaker yang baru disahkan karena dianggap lebih memihak ke investor daripada rakyat kecil.
GMNI bersama forum Cipayung Plus nasional melakukan aksi karena menganggap UU Ciptaker tidak sesuai dengan semangat Pancasila, khususnya sila ke-5. GMNI mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU tersebut. "UU ini sangat tidak sesuai dengan semangat pancasila dan pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja ini berpotensi mengebiri hak hidup masyarakat kecil dan menguntungkan para investor dan oligarki," ujar Sujahri.

Pengkhianatan DPR dan pemerintah secara sistematis memenangkan kepentingan kaum kapitalis sejatinya hanya terjadi dalam sistem demokrasi. Sistem buatan manusia yang memandang bahwa kebahagiaan adalah memperoleh materi sebanyak-banyaknya. Sehingga pandangan orang-orang tak terkecuali para elit politik adalah bagaimana caranya mendapatkan materi terbanyak. Bagaimana pun caranya akan ditempuh asalkan mendatangkan materi sebanyak-banyaknya. Pemikiran dipenuhi dengan duit, tanpa memikirkan bagaimana nasib rakyat kecil.

Berbagai cara akan ditempuh sekalipun itu merugikan orang banyak atau rakyat. Slogan pemerintahan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya sekedar slogan yang tak bernilai. Sebab tak terealisasi dalam kenyataan. Yang ada hanyalah dari korporasi, oleh korporasi dan untuk korporasi. Semua untuk kepentingan korporasi. Sekalipun mereka menyatakan pengesahan UU ini untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, namun masyarakat awam pun tahu hal tersebut hanyalah basa-basi rezim demokrasi.

Watak pemerintahan sistem demokrasi sejatinya telah nampak nyata. Kesejahteraan bagi rakyat hanyalah nomor sekian. Yang utama adalah kesejahteraan bagi para kapital pemilik modal yang telah menanamkan investasi dalam sebuah negara. Sehingga kesejahteraan yang digadang-gadang untuk rakyat tidak akan pernah terealisasi.

Pengkhianatan pemerintah sejatinya hanya ada dalam sistem yang menuhankan uang, yakni sistem kapitalisme. Sebab sistem ini mengajarkan bahwa muara dari setiap aktivitas adalah uang. Pengkhianatan ini tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Sebab sistem pemerintahan Islam yakni khilafah adalah sistem pemerintahan yang dijalankan atas dasar keimanan kepada Allah Sang Pencipta. Ketika iman menjadi dasar dibangunnya suatu perbuatan, maka tak ada lagi kebijakan yang merugikan orang lain. Sehingga semua kebijakan akan mendatangkan kebaikan.

Dalam masalah perburuhan, Islam pun mengaturnya dengan aturan yang sangat pro terhadap rakyat atau pekerja/buruh. Kepentingan, kesejahteraan dan keamanan mereka akan mendapat jaminan dari negara. Para pemimpinnya akan melayani umat dengan sepenuh hati. Sebab pemimpin dalam Islam adalah pelayan bagi rakyat. Segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah akan pro rakyat sebab semua kebijakan dibuat berdasarkan hukum syariat Islam, bukan atas dasar kepentingan manusia.

Persoalan gaji buruh dalam negara khilafah diatur hanya berdasarkan standar Islam yakni sesuai syariah. Tidak dibenarkan menunda atau bahkan mengubah gaji buruh sekehendak majikan. Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaki, “Berilah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.” 

Menerima gaji sesuai beban tugas/pekerjaan adalah hak setiap pekerja. Mereka berhak menerima gajinya tatkala sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Majikan atau bos dan pekerja harus menepati akad mereka.
Gaji yang diberikan haruslah gaji yang layak sesuai dengan beban kerja mereka (Pekerja/buruh). Jauh hari sebelumnya, Rasulullah saw. telah menyampaikan tentang pentingnya kelayakan upah/gaji pekerja. “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu. Sehingga barangsiapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan pada mereka tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim). 

Mereka (para pekerja/buruh) tidak akan hidup kekurangan, sebab pemberian gaji dijamin ketepatannya oleh negara. Negara akan mengawasi para pengusaha yang memiliki pekerja atau buruh agar senantiasa memberi upah tepat waktu dan sesuai kadar beban tugas yang telah dikerjakannya. Jika gaji mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka (para pekerja) negara akan memberi santunan dari Baitul Mal. Dengan demikian kesejahteraan hidup para pekerja atau buruh akan terjamin. Mereka juga tidak akan dipusingkan memikirkan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka dan juga biaya kesehatan, sebab semuanya itu telah dijamin (gratis) oleh negara.

Kesejahteraan ini hanya akan dapat dirasakan di bawah naungan negara Khilafah Islamiyah. Sebab itu, saatnyalah kita bersatu memperjuangkan penegakan daulah khilafah. Sehingga tatkala daulah khilafah itu tegak, tidak ada lagi ketimpangan yang menimpa rakyat termasuk para buruh atau pekerja.

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top