By : Milda S.Pd 
(Pemerhati Sosial Masyarakat)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Totok Dwi Widiantoro menilai UU Cipta Kerja mengeksploitasi sumber daya negara, baik alam dan manusia. Ini dilihat dari berbagai pasal yang diatur dalam UU yang diharapkan mendongkrak investasi itu.

"Spirit dan semangat UU ini berorientasi utama pada ekstraksi. Jadi mengejar kepentingan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam, termasuk manusia," katanya melalui konferensi pers daring yang digelar FH UGM, Selasa (6/10).

Dalam lingkup hukum lingkungan, ia menyebut UU Cipta Kerja mereduksi aspek kehati-hatian. Ini diduga dengan diubahnya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

Mengacu pada bagian ketiga UU Cipta Kerja pada paragraf pertama, Pasal 13 bagian tersebut mengatur persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan.

(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006160926-32-555036/pakar-uu-ciptaker-sarat-eksploitasi-sda-hingga-manusia)

Miris, di tengah kondisi negeri masih dirundung duka yang mendalam akibat wabah covid-19 yang tak kunjung usai karena telah banyak menelan korban baik masyarakat maupun tenaga medis.

Menjadi perhatian besar oleh para penguasa saat ini untuk mencari solusi dalam penanganan wabah covid-19. Namun faktanya kebijakan penguasa seakan tidak peduli dengan nyawa rakyatnya akibat keganasan wabah virus ini, sehingga wabah sangat mustahil akan berakhir.

Kedzoliman penguasa semakin nyata dialami oleh rakyat. Sebab derita itu semakin bertambah dengan adanya kebijakan penguasa mengesahkan UU Ciptaker yang telah banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Pasalnya UU Ciptaker tersebut menjadi peluang bagi asing untuk bebas mengeksploitasi SDA (Sumber Daya Alam) yang ada di negeri ini, yang menguntungkan para investor, pengusaha dan penguasa. Sementara itu, pihak yang paling dirugikan dan disengsarakan adalah para buruh dan seluruh rakyat.

Buruh maupun rakyat kecil, mereka hanya menginginkan pekerjaan yang layak dengan mendapat gaji (imbalan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun lagi-lagi banyaknya buruh di PHK oleh perusahaan, tidak hanya itu masih banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal, dan ini juga perlu perhatian oleh penguasa.

Selain itu kerusakan alam pun terjadi dihampir setiap wilayah akibat tangan para pemilik modal yang sebenarnya hanya ingin mendapatkan banyak materi tanpa memperdulikan alam maupun masyarakat. disaat kerusakan alam penguasa pun berdalih ingin membuka lapangan kerja untuk para pekerja yang membutuhkan. Namun nyatanya hal itu hanyalah ilusi semata.

Inilah bukti ketidakadilan di negeri ini akibat sistem sekulerisme-kapitalis disaat rakyat kecil menjerit demi penghidupan yang layak namun di negerinya sendiri justru tidak mendapat perhatian oleh penguasa. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam telah diterapkan oleh negara melalui berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok rakyat dan disertai pemenuhan kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Negara Khilafah juga menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya agar kepala keluarga bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang begitu melimpah seperti batu bara, emas, minyak bumi, kelapa sawit, hasil laut, hasil hutan dan lain sebagainya. Mestinya segala bentuk kekayaan alam ini bisa membuat rakyat sejahtera karena sumber kekayaan alam pada dasarnya milik rakyat dan bukan hanya milik segelintir orang seperti penguasa maupun pengusaha. Namun pada faktanya semua ini tidak mampu mensejahterakan rakyatnya.

Rasulullah SAW telah mengingatkan para penguasa dzholim dalam sebuah hadits :

أَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ

“Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka.” (HR. Ahmad)

Dalam riwayat lain, Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً ثُمَّ لَمْ يُحِطْهَا بِنُصْحٍ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ. متفق عليه. وفي لفظ : يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاسِ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

“Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan adanya hadis diatas seharusnya para pemimpin memuhasabah diri dalam mengambil sebuah kebijakan.

Negeri ini memang masih perlu dibenahi dalam segala aspek, terutama sistem pemerintahan demi memenuhi kehidupan yang layak, tidak hanya berlaku pada manusia  tetapi juga pada makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan sumber daya alam.

Untuk memenuhi semua kebutuhan makhluk hidup maka perlu adanya sistem yang mampu menyelesaikan problem yang saat ini belum mampu teratasi. Dan sepak terjang Islam dalam mengatasi segala bentuk permasalahan telah terbukti sejak zaman kenabian dan di lanjutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi dan telah tercatat dalam tinta emas kegemilangan sistem Islam yang kita kenal dengan sistem khilafah.

Dengan demikian hanya dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah (khilafah) maka kedzholiman akan sirna dan terciptalah kesejahteraan, keadilan,dan keberkahan dari bumi dan langit.  Umat akan senantiasa diajak melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Wallahu A'alam Bishawab.

 
Top