Oleh : Dwi Sri Utari, S.Pd

(Aktivis Politik Islam)


Tuli aspirasi rakyat, buta penderitaan rakyat. Sebuah istilah yang disematkan pada sebuah sistem bernegara yang menyebutkan kedaulatan ada di tangan rakyat namun kerap kali melegalisasi perundangan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Istilah ini kembali muncul setelah lembaga legislatif yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di negara dengan sistem demokrasi ini mensahkan UU Cipta Kerja. Dimana, meskipun mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat sebab adanya pasal-pasal yang dianggap merugikan kaum buruh dan pekerja ini, namun UU sapu jagat ini tetap diketuk palu.

Bagaikan dikejar setoran, UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan oleh wakil rakyat pada sidang dadakan di Senayan meskipun drafnya belum tuntas. Sontak saja, hal tersebut memancing reaksi di tengah masyarakat. Berbagai elemen masyarakat melakukan aksi demo besar-besaran di berbagai daerah, baik dari kalangan buruh dan karyawan, para mahasiswa bahkan sampai kaum pelajar. Semua bersuara yang sama yakni menolak UU tersebut atas dasar  banyaknya pasal yang dianggap menyengsarakan rakyat. Seperti dihilangkannya pesangon, dihapuskannya UMP, UMK, dan UMSP, upah buruh yang dihitung per jam hingga dihapuskannya hak cuti tanpa kompensasi. Serta masih banyak lagi pasal lain yang dinilai mengeksploitasi dan menindas buruh.

Apabila UU ini nampak merugikan rakyat, lalu siapakah pihak yang diuntungkan? 

Sejak awal, RUU ini memang terasa pro pengusaha. Hal tersebut nampak dari Satgas Omnibus Law yang dibentuk oleh Menteri Perekonomian Hartarto dimana mayoritas adalah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Sehingga wajar apabila UU ini dibuat condong pada kepentingan pengusaha meskipun dengan mengorbankan rakyat. Selain itu, UU ini juga nampak dilandasi tingginya motif politik dan ekonomi penguasa. Dimana penguasa masih mengandalkan faktor menarik datangnya investasi asing ke negara ini dengan alasan strategi membangun negara yang secara substansi hal tersebut memang kebiasaan rezim-rezim kapitalis. Faktanya, selama ini keuntungan investasi tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Namun disedot kembali oleh mereka para investor asing. Sebaliknya, rakyat lagi-lagi menjadi pihak yang dirugikan, baik akibat lahan yang dirampas dan dialihfungsikan ke pertambangan maupun perkebunan hingga lingkungan alam yang diekspolitasi sehingga tak jarang menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalih investasi akan membuka lapangan kerja juga nyatanya hanya ilusi. Terlebih ketika regulasi dibuat justru memudahkan masuknya para pekerja asing

Slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akhirnya terbukti tidak lagi relevan dengan fungsi dewan legislatif di negara ini. Demokrasi sebagai sistem yang secara makna berarti kedaulatan berada di tangan rakyat nyatanya hanya jargon kosong. Sebab pengusahalah yang nampak berkuasa. Nampaknya, demokrasi dimanfaatkan sebagai alat bagi kalangan elit penguasa dan pengusaha untuk mendapatkan legitimasi rakyat. Dengan kewenangan yang dimilikinya, mereka membuat aturan yang sesuai dengan kepentingannya bukan kepentingan rakyat. Sehingga, tidak keliru apabila dikatakan oligarki pemilik modal pendukung rezimlah yang berkuasa.

Demikianlah yang terjadi akibat penerapan sistem yang memberikan ruang bagi para oligarki tersebut dapat berkuasa. Sistem demokrasi telah meniscayakan hak membuat hukum berada di tangan manusia. Inilah yang diduga sebagai akar persoalannya. Pasalnya, manusia adalah makhluk yang tak lepas dari tarikan hawa nafsu. Karena itu wajar jika kemudian banyak UU, keputusan hukum atau peraturan yang lahir dari lembaga legislatif lebih mewakili kepentingan mereka para oligarki pemilik modal yang jumlahnya segelintir dan sebaliknya merugikan mayoritas rakyat. Akibatnya, rakyat sering tertindas justru dalam sistem demokrasi.

Sekalipun dalam regulasinya demokrasi menyediakan ruang untuk melakukan gugatan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat ketidaksetujuan terhadap UU yang telah disahkan. Faktanya, kebanyakan tuntutan kandas di MK. Setelah itu rakyat tidak dapat berbuat apa-apa selain dengan terpaksa harus legowo menerima legalisasi hukum yang menzaliminya. Ketertindasan tersebut akan terus dialami rakyat selama masih bertahan di sistem yang justru menjadi pangkal persoalan yang dialami rakyat.

Bila penguasa dengan sistem negara yang demikian nampak sudah tidak bisa mengurusi rakyat. Maka kezaliman melalui legalisasi aturan hanya akan dapat dihentikan dengan "move on" dari sistem tersebut dan beralih pada sistem yang lebih mampu mengurusi rakyat dengan adil. Sedangkan tidak ada yang lebih mampu mengurusi manusia selain dari penciptanya. Sang Pencipta di samping menciptakan manusia sebagai penduduk bumi, juga telah menetapkan seperangkat aturan yang difungsikan sebagai petunjuk hidup demi tercapainya kemaslahatan umat manusia. 

Aturan tersebut tercakup dalam sistem hidup yang dimiliki oleh Islam. Dalam sistem Islam tidak akan ada ruang bagi segelintir elite untuk membuat hukum demi kepentingan dan hawa nafsunya, sebagaimana dalam sistem demokrasi. Sebab yang berdaulat membuat dan menentukan hukum hanyalah Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Melalui keagungan hukum syariat yang terkait ketenagakerjaan, ekonomi, politik, sosial, pidana dan sebagainya. Semua hukum yang berasal dari syariat Islam  akan mampu melindungi kemaslahatan umat manusia secara adil.

Wallahu a’lam bishshawab.

 
Top