Oleh : Marita Handayani

(Ibu Rumah Tangga)


Dilansir oleh wartaekonomi.co.id (0/10/2020) Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut ketidakpuasan atas Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bisa ditempuh secara konstitusional.

"Ketidakpuasan atas UU Cipta Kerja bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi," kata Mahfud dalam konferensi pers virtualnya, Kamis malam (8/10/2020).

Adapun cara yang sesuai dengan konstitusi yang disampaikan Mahfud, jika dirincikan sebagai berikut: melalui proses pembuatan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan kepala daerah. Menurutnya, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menyalurkannya dengan proses pembuatan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

Kita ketahui bersama, bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 malam hari itu membuat masyarakat menjadi tak karuan.

Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok ada yang pro dan kontra terhadap UU tersebut. sehingga menimbulkan asumsi bahwa penguasa membuat undang-undang sekehendak mereka. Tentu yang mendapat dampak dari UU tersebut adalah orang kecil yang senantiasa menyambung hidup mereka dengan susah payah. Penolakan terus digencarkan setiap elemen masyarakat yang menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang normatif dalam UU yang disahkan secara mendadak itu.

Pada tanggal berikutnya dilakukan aksi unjuk rasa dari sebagian lapisan masyarakat yang menolak UU tersebut. Sebagian besar kaum buruh dan mahasiswa pun ikut menyuarakan penolakan UU tersebut.

Bisa kita sadari bersama bahwa UU yang menyengsarakan rakyat tersebut lahir dari demokrasi yang diagung-agungkan selama ini. Seolah tebang pilih masyarakat yang menyuarakan kontra atas UU tersebut ditindas semena-mena oleh penguasa.

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melalui jalur MK dalam menyelesaikan masalah ini. Namun rasanya hal tersebut hanya halusinasi belaka karena hakim MK itu sendiri dipilih oleh presiden yang notabenenya mencanangkan UU Cipta Kerja. 

Seolah masyarakat dibuat bingung. Padahal pemerintah sejatinya adalah yang bertanggung jawab mengayomi dan menjadi pelayan masyarakat. Akan tetapi sistem kapitalis yang menyelimuti dunia saat ini menjadikan penguasa haus akan kekuasaan, bukannya menjadi tameng masyarakat malah menjadikan masyarakat tumbal kekuasaan.

Rasanya akan sia-sia mengandalkan pergantian perorangan dalam pemerintahan tetapi sistem kapitalisme masih bercokol di dalamnya. Bukannya menjadi solusi malah semakin berat beban negara yang disibukkan oleh pergantian kepemimpinan. Padahal masalahnya bukan hanya pergantian kepemimpinan tapi sistem yang memang rusak yaitu kapitalisme.

Jika sistemnya masih memakai sistem jahiliyah (kapitalisme), siapapun dan bagaimanapun pemimpinnya akan menghasilkan hal yang sama yaitu kesengsaraan berupa kesenjangan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Lalu apakah solusinya?

Tidak ada sistem yang lebih ideal sebagai satu-satunya solusi dari kerusakan sistem saat ini. Adapun sistem yang harus diterapkan adalah sistem Islam yaitu khilafah. Khilafah adalah sistem yang bersumber dari Sang Penguasa langit dan bumi yang akan memberikan maslahat pada setiap elemen masyarakat di muka bumi. 

Khilafah akan menghadirkan peraturan yang adil dan menghindari kepentingan sebagian kelompok. Karena keadilan adalah hak setiap rakyat.

Jadikan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai undang-undang terbaik yang Allah Swt. ciptakan untuk manusia di muka bumi.

Dengan adanya penerapan aturan Islam secara menyeluruh maka akan menghantarkan keberkahan yang menyelimuti setiap jengkal negeri ini.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top