Oleh : Sriyanti

Ibu rumah tangga, pegiat literasi


Pilkada serentak akan kembali digelar beberapa bulan ke depan meski pandemi belum usai. Para kandidat peserta Pilkada pun gencar melakukan kampanye politik mereka. Dengan memberikan berbagai program kerja dan janji kepada masyarakat ketika mereka terpilih kelak. Fenomena ini ibarat musim di alam demokrasi. Musim rakyat didekati, diberi janji dan solusi. Di setiap pelosok daerah yang ada di Nusantara.


Salahsatunya sebagaimana dilansir oleh idntimes.com pada Jumat, 2 Oktober 2020, Pasangan Calon (Paslon) Bupati Bandung nomor urut 3, Dadang Supriatna dan Syahrul Gunawan, memberikan janji politiknya dengan memperkenalkan kartu tani. Ini akan diberikan kepada para petani jika mereka terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung nanti. Menurut Kang DS (sapaan akrab Dadang Supriatna), kartu ini digagas atas dasar keprihatinannya terhadap kondisi para petani di Kabupaten Bandung. Masih banyak petani yang mengalami kerugian ketika musim panen tiba karena hasil pertanian mereka dihargai murah oleh para tengkulak. Ke depannya melalui program ini, pemerintah akan menyiapkan segala bentuk kebutuhan para petani. Mulai dari sebelum proses hingga sesudah proses penanaman.


Untuk program ini tak tanggung-tanggung Kang DS menganggarkan dana sebesar Rp 50 miliar per tahun. Dalam program ini pemerintah menjanjikan akan mampu turun tangan membantu para petani. Salah satu contohnya dengan membangun kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan ritel-ritel minimarket dan supermarket yang ada di Kabupaten Bandung, untuk memasarkan hasil pertanian. Namun dengan program ini bukan berarti pemerintah ingin menghilangkan para tengkulak, tetapi pemerintah akan mengkolaborasikan para tengkulak dan petani agar tidak ada yang dirugikan.


Bertani memang merupakan profesi sebagian besar dari penduduk negeri ini, karena itu pula Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Oleh sebab itu sektor pertanian sangat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Namun yang terjadi saat ini, kondisi para petani masih jauh dari kata sejahtera, terutama bagi petani penggarap dan buruh tani.


Buruh tani harus rela mendapatkan upah yang sangat minim. Sebagai contoh buruh tani yang ada di Pangalengan Kabupaten Bandung. Untuk setengah hari mereka hanya mendapatkan upah Rp17.000 untuk buruh wanita dan Rp20.000 untuk buruh laki-laki. (PikiranRakyat.com, 14/09/2016)


Pun demikian apa yang terjadi pada para petani penggarap yang memiliki lahan, terbatasnya dana dan relasi pasar menjerumuskan mereka pada lingkaran setan alur produksi dan pemasaran hasil pertanian.


Mahalnya harga sarana penunjang produksi pertanian seperti, bibit unggul, pupuk serta penunjang lainnya menjadi problem bagi para petani untuk mengolah lahan mereka.


Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para pemilik modal untuk memberikan solusi dengan meminjamkan uang pada petani. Dan ini yang menyebabkan banyak dari petani yang terlilit utang pada rentenir.


Tak hanya itu, minimnya relasi pemasaran hasil pertanian dan alur pendistribusian yang berbelit pun menjadi satu di antara sekian kendala yang sulit untuk diurai.


Hasil panen dari petani umumnya tidak langsung sampai pada konsumen. Biasanya mereka menjualnya kepada tengkulak terlebih dahulu. Meski petani kerap merasa tidak puas dengan harga yang ditentukan tengkulak, tetapi keberadaan tengkulak dibutuhkan oleh petani karena kebanyakan para pedagang besar biasanya tidak mau membeli dengan jumlah yang sedikit karena pertimbangan biaya pengiriman yang cukup mahal.


Sekelumit permasalahan yang dialami para petani di atas telah mengakar hingga sulit tersolusikan. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya demi meningkatkan sektor pertanian termasuk tingkat kesejahteraan para petani.


Jika persoalan ini dicermati lebih mendalam, mengapa terjadi demikian? Ini disebabkan karena solusi yang dilakukan pemerintah belum sampai menyentuh akar permasalannya. Masalah ini merupakan cabang yang berakar pada diterapkannya sistem kapitalisme, termasuk dalam sektor pertanian.


Dalam sistem ini peran negara terpinggirkan, negara hanya berfungsi sebagai regulator. Sementara operator diserahkan pada korporasi. Hal inilah yang menyebabkan penguasaan rantai distribusi, termasuk distribusi hasil pertanian hingga harga ada dalam kendali mereka. Maka dari itu solusi yang dijanjikan sebagaimana fakta di atas tidak akan mampu mewujudkam kesejahteraan, karena solusi ini tidak menyentuh akar persoalan yang sifatnya sistemik. 


Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem yang akan mampu memecahkan persoalan ini. Sistem itu adalah sistem pemerintahan Islam, yang dibangun atas landasan akidah Islam yang berasal dari Sang Maha Pencipta dan Pengatur Allah Swt. Selain sebagai agama, Islam merupakan sebuah mabda, yang memancarkan seperangkat aturan yang sempurna dan menyeluruh. Untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam aspek kehidupan, tidak terkecuali masalah dalam sektor pertanian.


Dalam sistem pemerintahan Islam, seluruh bidang kehidupan yang akan menunjang terwujudnya kesejahteraan umat, wajib dikelola oleh negara. Dengan menyandarkannya pada syariat Islam. Termasuk di dalamnya terkait masalah pertanian.


Di sektor ini, mekanisme pengelolaan pertanian dari hulu hingga ke hilir akan diatur secara langsung oleh negara. Dilakukan sebagai bentuk periayahan (pengurusan) rakyat yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.


Sistem pemerintahan Islam memandang bahwa asas dari pertanian adalah lahan. Ketika lahan dikelola dengan aturan yang benar, maka semua problem seputar pertanian akan terselesaikan.


Islam menetapkan kepemilikan lahan pertanian sejalan dengan pengelolaannya. Bagi siapa saja yang mampu mengelolanya, maka dia berhak memiliki seluas apa pun. Namun bagi yang tidak mampu, lemah, dan malas memproduktifkannya, maka hilanglah kepemilikannya.


Hal ini terlihat pada tiga hukum terkait lahan, yakni hukum menghidupkan tanah mati, larangan menelantarkan lahan lebih dari tiga tahun, dan larangan menyewakan lahan pertanian.


Islam menetapkan setiap tanah mati (tanah yang tidak tampak dimiliki seseorang dan tidak ada tanda-tanda pengelolaan di atasnya) apabila dihidupkan seseorang maka menjadi miliknya. Sesuai sabda Rasulullah saw.


 “Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu.” (HR Bukhari)


Mengenai larangan menelantarkan lahan lebih dari tiga tahun, adalah berdasarkan ijmak sahabat berdasarkan kebijakan khalifah Umar bin Khaththab yang mengatakan. “Orang yang memagari tanah tidak berhak lagi atas tanah tersebut, setelah menelantarkannya  selama tiga tahun.”


Sedangkan larangan menyewakan lahan pertanian, berdasar sabda Rasulullah saw.


 “Siapa saja yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya. Apabila dia menelantarkannya, maka hendaknya tanahnya diambil darinya.” (HR Bukhari)


Ketiga hukum di atas, akan menjamin tersebarnya lahan kepada orang yang mampu mengelolanya dan akan terhindar dari banyaknya lahan-lahan yang menganggur.


Karena lahan pertanian tidak boleh ditelantarkan, maka negara akan memberikan berbagai dukungan dan bantuan kepada petani seperti sarana produksi pertanian, infrastruktur penunjang, modal, teknologi dan lain sebagainya. Untuk memaksimalkan pengelolaan lahan.


Kemudian negara akan mendorong pelaksanaan riset oleh lembaga riset untuk menghasilkan bibit unggul dan berbagai teknologi dan inovasi yang dibutuhkan petani. Ini semua dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan anggaran biaya yang diambil dari kas negara yaitu Baitulmal. Produk yang dihasilkan akan ditujukan bagi kemaslahatan petani, bahkan untuk petani yang tidak mampu bisa dibagikan secara gratis.


Dalam proses pendistribusian dan penetapan harga, dilakukan secara adil dan saling rida antara produsen (petani) dengan pedagang. Pemerintah hadir sebagai pengawas dengan kebijakannya dalam hal ini adalah dengan tidak melakukan penetapan harga, melakukan operasi pasar syar’i dan menghilangkan berbagai pungutan pajak barang.


Pengawasan juga dilakukan kepada pedagang dengan cara melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel dan lain sebagainya, disertai dengan penegakkan hukum secara tegas sesuai sanksi dalam Islam.


Sistem pemerintahan Islam akan menghapus pasar komoditas yang juga menyebabkan kecurangan dalam pembentukan harga.


Politik ekonomi Islam yang sahih, yang dijalankan oleh pemerintahan yang amanah dan sebagai pelayan serta pelindung rakyat, menjadi jaminan bagi berjalannya sektor pertanian. Keberadaan mekanisme yang sahih yang dibutuhkan petani dari pada subsidi dana yang hanya bersifat sementara. Dengan sistem yang sahih ini kesejahteraan akan benar-benar terwujud.


Oleh karena itu tak ada solusi lain untuk mengatasi seluruh persoalan, termasuk masalah pertanian kecuali dengan menerapkan paradigma dan konsep Islam.


Waallahu a'lam bi ash-shawab.

 
Top