Oleh : Ummu Yusuf


Perburuhan dalam Islam dinamakan ijarah, yaitu akad/ kesepakatan atas suatu jasa dengan adanya imbalan/ kompensasi tertentu. Dalil-dalil baik dari Al-Quran, hadist, dan ijmak sahabat menunjukan kebolehan aktivitas perburuhan. Menurut syariah Islam ijarah adalah salah satu cara kepemilikan harta yang sah/ halal.


Dalam akad ijarah (perburuhan) ada beberapa rukun yang wajib diperhatikan: (1) Dua pihak yang berakad, yakni buruh dan majikan/perusahaan; (2) Ijab-kabul dari dua belah pihak, yakni buruh sebagai pemberi jasa dan majikan/perusahaan sebagai penerima manfaat/jasa; (3) Upah tertentu dari pihak majikan/perusahaan (4); Jasa/manfaat tertentu dari pihak buruh/pekerja. Semua jasa yang halal dalam Islam boleh  di-ijarah-kan. Sebaliknya, jasa-jasa yang haram terlarang pula untuk di-ijarah-kan.


Syariah Islam memberikan perlindungan kepada kaum buruh dengan mengingatkan para majikan/perusahaan sejumlah hal: Pertama, perusahaan harus menjelaskan jenis dan waktu pekerjaan serta besaran upahnya. Kedua, upah buruh tidak diukur dari standar hidup minimum di suatu daerah. Karena cara ini dipakai oleh sistem Kapitalisme yang mengakibatkan kaum buruh hidup dalam keadaan minim atau pas-pasan karena gaji mereka disesuaikan dengan standar hidup minimum tempat mereka bekerja.


 Dalam Islam, besaran upah sesuai dengan besaran jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaan, waktu bekerja dan tempat bekerja. 

Ketiga, perusahaan wajib memberikan upah dan hak-hak buruh sebagaimana akad yang telah disepakati, baik terkait besarannya maupun jadwal pembayarannya. Majikan/perusahaan haram  mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah. 


Negara wajib turun tangan menyelesaikan perselisihan buruh dengan majikan/perusahaan. Negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Akan tetapi, negara harus menimbang dan menyelesaikan permasalahan kedua pihak secara adil sesuai dengan ketentuan syariah Islam.


Di Tanah Air regulasi ketenagakerjaan sering justru berpihak kepada pengusaha atau investor. Dengan dalih menyuburkan iklim investasi, yakni agar para investor mau berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan, beragam regulasi dibuat untuk kepentingan mereka dengan meminggirkan kepentingan tenaga kerja. Para penguasa kapitalis menekan gaji pegawai agar mendapat keuntungan maksimal, namun mereka mengekspoitasi tenaga buruh untuk meningkatkan produksi demi keuntungan. Sedangkan, di kawasan Asia Tenggara, upah pekerja Indonesia lebih kecil dibandingkan Filipina, Laos, dan Kamboja. Jika UU Omnibus Law Cipta Kerja benar merugikan buruh, akan semakin terpuruklah nasib mereka di Tanah Air.


Pengusaha kapitalis akan membuka usaha di negara-negara berkembang yang memiliki bahan baku murah dan tenaga kerja yang bisa dibayar murah. Para pekerja terpaksa menerima tawaran upah karena kebutuhan nafkah sehingga terjadilah kesenjangan sosial yang amat dalam.


Inilah bedanya dengan negara dalam Islam. Khilafah Islam hadir untuk mengurusi dan melindungi kepentingan semua anggota masyarakat, baik pengusaha maupun pekerja. Khilafah adalah negara yang bertanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya. Khilafah yang menerapkan syariah Islam wajib menjamin kebutuhan hidup rakyat; memberikan lapangan pekerjaan, menjamin kebutuhan hidup seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjaga keamanan mereka.


Khilafah juga akan menertibkan para pengusaha yang berlaku zalim kepada para pekerja mereka. Bagi Khilafah, kesejahteraan rakyat di atas kepentingan para pengusaha. 


Wallahu'alam bisshawab

 
Top