Oleh : Lia Apriliawati

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah


Di tengah perjuangan melawan pandemi dan resesi ekonomi, mencuat berbagai kasus yang menjerat lembaga keuangan negara salah satunya yaitu Asuransi Jiwasraya (Persero). Skandal ini melibatkan beberapa petinggi di dalamnya. Kasus ini berawal ketika Asuransi Jiwasraya tidak mampu membayar kewajiban terhadap nasabah (Polis Asuransi) dan mengalami kerugian serta utang dalam jumlah besar, sehingga pemerintah berencana memberikan suntikan dana sebesar 22 Trilyun kepada Jiwasraya.

Dilansir oleh Kompas.com – Direktur Eksekutif Institute For Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengkritik langkah DPR RI dan pemerintah menyetujui penyuntikan dana 22 Trilyun ke PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Ini menurut saya kejahatan yang berjemaah walaupun DPR enggak ikut menikmati uang Jiwasraya, tapi DPR menyetujui penyelesaian dari (kasus) Jiwasraya dengan cara-cara yang tidak beradab.” kata Enny.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) Said Didu menyatakan bahwa pihaknya menolak suntikan modal untuk PT. Asuransi Jiwasraya. “KAMI menolak secara tegas penggunaan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT.Jiwasraya.” ujar Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2020).

Di tengah resesi yang melanda, pemerintah lebih memilih untuk menyelamatkan polis dengan menyuntikkan dana yang berasal dari utang dan pajak rakyat, ketimbang menanggulangi wabah sampai tuntas.

Semestinya resesi dijadikan momentum untuk merubah sistem ekonomi, bukan dengan menghidupkan sektor ekonomi ribawi yang di dalamnya banyak terdapat kezaliman terhadap rakyat dan bisa semakin memperburuk kondisi ekonomi. Karena dengan menghidupkan sektor ribawi merupakan “Pernyataan tidak langsung” dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan azab dari Allah Ta’ala. Dari Ibnu Abbas R.a, Rasulullah saw. bersabda:

“Apabila telah marak perzinaan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah”. (HR. Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi)

Di negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, negara hadir bukan sebagai pelayan melainkan sebagai regulator saja, dimana sistem ekonomi seperti ini tidak menjamin keberlangsungan hidup masyarakat baik pendidikan, kesehatan, masa tua dan sebagainya. Namun negara justru memberikan peluang kepada investor melalui lembaga seperti asuransi untuk memanfaatkan kondisi ini. Walhasil, sektor ini menjadi yang dikomersalisasikan dan hanya mampu dinikmati oleh sebagian masyarakat yang memiliki harta.

Berbanding terbalik dengan Islam, dimana negara dengan sistem Islam yaitu Khilafah Islamiyyah memandang jaminan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara dan tidak akan dilimpahkan pada pihak swasta, mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan dasar publik bagi seluruh warganya tanpa kecuali.

Sebagaimana hadist Nabi saw.:

“Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan diri dan keluarganya aman, fisiknya sehat dan ia mempunyai makanan untuk hari itu, maka seolah-olah ia mendapatkan dunia.” (HR. At-Tarmidzi)

Dalam Daulah Khilafah para calon orangtua tidak perlu membayar asuransi jiwa atau masa tua mereka seperti di negara dengan siatem kapitalis, karena kehidupan masa senja mereka ditanggung oleh anak-anak atau walinya, jika tidak ada maka oleh kerabat dekatnya atau ahli warisnya dan jika tidak ada, maka negara wajib menanggungnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab yang memutuskan untuk membebaskan seorang Yahudi Ahlu Dzimah tua renta dari pembayaran jizyah. Daulah Khilafah wajib memberikan pemenuhan baik kesehatan, pendidikan, keamanan, hari tua dan sebagainya secara gratis yang ditanggung oleh Baitul Maal yang bersumber dari kekayaan umum seperti tambang emas dan kekayaan milik negara seperti kharaj dan lain-lain.

Dalam khilafah tidak ada tempat bagi lembaga asuransi baik itu kesehatan, pendidikan, hari tua dan sebagainya. Maupun lembaga keuangan seperti bank dan sejenisnya yang dianggap bisa menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Hanya penerapan syariat secara kafah dalam naungan Daulah Khilafah yang mampu menjamin kesejahteraan umat.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top