Oleh : Umi Rizkyi

Komunitas Setajam Pena


Dilansir oleh kompas.com_ Jakarta, Koordinator Komite Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu menyatakan, bahwa pihaknya menolak suntikan modal untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Suntikan modal itu berasal dari uang rakyat dan sebaliknya digunakan untuk kepentingan yang mendesak," menurut Said Didu. "Kami menolak secara tegas dana tersebut dialihkan untuk penggunaan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT Jiwasraya" Ujarnya dalam keterangan tertulis Sabtu 3/10/2020.

Dia pun meminta agar dana tersebut dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid-19 dan membantu rakyat miskin dari dampak Covid-19. Pihaknya pun meminta pihak hukum agar membongkar tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus PT Jiwasraya. Bukan itu saja, pihaknya juga meminta pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kenangan (PPATK) membuka semua aliran dana PT Jiwasraya.

Dia berkata, "Terutama transaksi dan aliran dana yang mencurigakan dan tidak wajar". "Dan untuk penegak hukum agar menggunakan UU pencucian uang terhadap tersangka dan pihak terkait", jelasnya.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan memberikan suntikan modal berupa penyertaan modal (PMN) senilai Rp22 triliun. Wakil Ketua Komisi VI DPR Arya Bima mengatakan, "Suntikan modal sebesar Rp22 triliun diberikan secara bertahap dengan dua APBN yaitu Rp12 triliun pada 2021 dan Rp12 triliun pada 2022".

Seperti yang dilansir oleh Tribunnews.com Jumat (2/10/2020), "Opsi ini juga dari keinginan KAMI untuk mempunyai perusahaan asuransi terbesar Asia Tenggara dengan Holdingisasi" Jelas Arya.

Dari data di atas sesungguhnya makin menunjukkan bahwa semakin jatuhnya wibawa pemerintah di hadapan rakyat. Di mana saat ini rakyat berjuang di tengah pandemi Covid-19 yang berlangsung setengah tahun lebih ini. Maka dampaknya, 3,06 juta jiwa harus di-PHK (ditinjau dari data per 27 Mei 2020, cnnindonesia.com 20/7/2020). Akhirnya jumlah kemiskinan meningkat.

Sekarang jangankan pemerintah serius untuk menangani pandemi Covid-19, justru saat ini pemerintah lebih mementingkan penggelontoran dana ke perusahaan ribawi. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu sedang kolaps. Ini dikarenakan bukan uang untuk kemaslahatan rakyat/umat. Namun itu dikarenakan ulah para koruptor yang mengorupsi uang tersebut karena kerakusan para tikus berdasi.

Inilah akibatnya jika negara hanya berfungsi sebagai regulator semata, artinya negara hanya sebagai pengatur saja. Hal ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan bercokolnya sistem kapitalisme. Di mana di situ ada keuntungan, maka akan diambilnya,  bagaimana pun caranya. Pada saat ini, rakyat dipaksa untuk serba mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, sandang, pangan, papan dan lain-lain.

Hal ini sungguh berbeda, bagaimana indahnya Islam mengatur kehidupan. Baik individu, masyarakat bahkan negara. Inilah sistem khilafah, yang dipimpin oleh seorang khalifah. Di mana khilafah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap warga negaranya. Berlaku bagi muslim maupun non muslim.

Rasulullah saw. bersabda yang artinya, "Seorang imam/khalifah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari)

Jelas dalam perintah Rasulullah saw. di atas bahwa seorang pemimpin itu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Terutama kebutuhan pokok, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Dalam hal ini, khusus untuk kesehatan, pendidikan dan keamanan diberikan secara langsung oleh khilafah. Hal ini tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, lengkap dan berkualitas terbaik.

Hal ini tidak sulit bagi khilafah untuk merealisasikannya, karena khilafah memiliki sumber pendanaan yang luar biasa. Adapun sumber pendanaannya berasal dari tiga pos. Pos pertama dari pengelolaan harta milik umum (hasil migas, emas, perak, batubara, hasil hutan, lautan dan lain-lain). Pos kedua dari pengelolaan harta milik individu (jizyiah dan zakat). Dan yang ketiga dari pos harta milik negara (kharaj, anfal, ghanimah, tanah, bangunan dan lain-lain).

Dengan demikian, maka seluruh kebutuhan rakyatnya bisa terpenuhi. Jadi negara tidak butuh yang namanya ribawi (karena diharamkan oleh Allah) dalam mengatasi resesi yang dialami oleh negara. Jadi, kinilah saatnya kita menyongsong terbitnya khilafah. Karena hanya khilafah satu-satunya sistem yang mampu menyelesaikan segala problematika kehidupan yang dialami bangsa ini. Semoga khilafah akan segera kembali tegak memimpin dunia. Aamiin.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top