Oleh : Echi Aulia

Pegiat Literasi dan Member AMK


Rakyat Indonesia dihebohkan dengan diketuknya palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah sah menjadi undang-undang. Pasca disahkan, rakyat sadar bergerak menolak Omnibus Law UU Ciptaker. Dari sini jelas terbaca bahwa ini bukanlah untuk rakyat.

Persetujuan pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10).

Akan tetapi ada dua fraksi yang menolak pengesahan UU tersebut. Salah satunya Partai Demokrat yang spontan walk out dari ruang rapat. Anggota Fraksi Partai Demokrat menilai, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sudah sewenang-wenang dalam memimpin forum tersebut. 

"Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan pandangan, maka kami mengambil sikap walk out," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10).

Menurutnya, pengambilan keputusan tingkat II pada RUU Cipta Kerja harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun masih ada dua fraksi yang menolak, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sosial (PKS). Sebagaimana dikutip dari www.suara.com (6/10/2020).

Keputusan yang demikian menjadi bukti bahwa adanya urgensi pada pengesahan UU Cipta Kerja. Namun apa pun dalih urgensinya, tentu prioritasnya bukanlah untuk kepentingan rakyat, akan tetapi untuk kepentingan para pemilik modal atau kapitalis. Sepertinya slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidaklah cocok disematkan di negeri ini. Sebab kenyataan yang terjadi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk penguasa dan pengusaha.

Dampak dari pengesahan UU ini tentulah kemarahan rakyat yang secara gamblang menolak pengesahannya. Semua elemen masyarakat mulai dari rakyat biasa, mahasiswa hingga penggemar K-Pop pun serentak turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, apakah didengar oleh yang memegang kebijakan?

Di tengah pandemi yang semakin semrawut ini alih-alih memikirkan rakyat kecil. Pemerintah justru mengesahkan UU yang semakin membuat rakyat kecil menjadi bertambah kecil di negeri sendiri. Lebih parahnya lagi memancing kekacauan di tengah pandemi, Ironis bukan?

Pengesahan UU Cipta kerja yang disinyalir menguntungkan beberapa pihak, terutama pebisnis dan investor ini telah berhasil mencekik dan menzalimi hak rakyat. Terutama buruh dan rakyat kecil lainnya seperti petani dan nelayan.

Seyogyanya sebagai pelayan rakyat pemerintah beserta aparat lebih fokus mengutamakan apa yang menjadi prioritas dan kebaikan untuk rakyat. Dengan mengetuk palu pengesahan UU Ciptaker saat pandemi, bukanlah untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi justru memancing kegaduhan nasional dan berujung pada kekecewaan sosial.

Kegaduhan itu muncul di saat rakyat harus dihadapkan dengan aparat yang statusnya adalah pengayom bagi mereka. Walhasil aspirasi mereka tak akan didengar. Justru sebaliknya mereka dihujani dengan perlawanan.

Berharap pada kapitalis memang ibarat mimpi di siang bolong, rakyat akan selalu menaruh kekecewaan setiap harinya. Sementara berharap hanya kepada Allah dengan menjalankan syariat-Nya secara keseluruhan adalah pilihan terbaik. Sebab Allah Maha baik kepada hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Faktanya, ikut aturan manusia tak akan menemukan kesejahteraan dan kebahagiaan. Sudah seharusnya kita ikut dengan aturan yang telah ditetapkan Allah.

Syariah Islam melindungi rakyat kecil dan kaum buruh. Dalam Islam besaran upah mestilah sesuai dengan jasa, jenis pekerjaan, waktu bekerja dan tempat mereka bekerja. Tidak ada kaitannya dengan standar minimum hidup masyarakat.

Dengan syariah Islam rakyat akan diurusi dan dilindungi oleh negara. Kepentingan seluruh masyarakat dijamin, baik pengusaha maupun pekerja. Alangkah benar sabda Rasul,

"Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari)

Imam atau khalifah tidak hanya menampung aspirasi rakyat baik kritik atau saran. Imam menerapkan dan menegakkan syariah Islam untuk menjamin kebutuhan hidup rakyat dan memberikan lapangan pekerjaan. Sebab bagi negara Islam kesejahteraan masyarakat adalah yang paling utama. Jika kita memang ingin adanya perubahan, kembalilah pada syariat Islam secara keseluruhan.

Sejatinya, perubahan hakiki bukanlah dilihat dari disahkan atau tidak suatu undang-undang. Pun bukan terbatas pada pergantian siapa yang berkuasa. Perubahan harus mampu membawa umat manusia dari keterpurukan menuju kesejahteraan. Itu semua hanya akan terwujud jika Islam yang dijadikan sandaran. Dengan akidah yang lurus serta menerapkan Islam secara kafah sesuai dengan syariat, Insya Allah  negeri akan dilimpahkan keberkahan.

Wallahu'alam bishshawab.

 
Top