Oleh : Dwi Suci Apriani

(Pejuang Pena Ideologis Kendari)


“Atas nama Kementerian Agama, secara resmi saya me-launching penceramah agama bersertifikat, atau program penguatan penceramah agama dengan membaca basmallah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan mengarahkan kita semuanya"

Begitulah kutipan pernyataan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi melalui tayangan video konferensi pada Rabu, 16 September 2020. Pernyataan tersebut menandakan telah diresmikannya program penceramah bersertifikat yang mewakili Menteri Agama Fachrul Razi. Acara proses peresmian ini berlangsung selama tiga hari, dari hari Rabu, 16 September sampai Jum’at, 18 September 2020. Lebih dari 90 penceramah perwakilan dari 53 lembaga sosial keagamaan mengikuti acaranya. Tahun 2020 ini target peserta adalah 8.200 penceramah. Terdiri dari 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat. 

Zainut menjelaskan bahwa program ini merupakan respon pemerintah dalam menyikapi isu-isu aktual yang mengemuka di bidang keagamaan. Menurutnya program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi para penceramah agama sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman dan sekaligus meneguhkan perannya di tengah modernitas. “Tak bisa dipungkiri, ada banyak perubahan zaman yang harus kita jawab dengan perspektif yang moderat” ujarnya, seperti yang dilansir Republika 18 September 2020.

Melalui program penceramah agama bersertifikat, Kemenag juga berharap agar penceramah bertambah wawasannya dan kompetensi ilmunya serta memiliki integritas kebangsaan yang tinggi. "Kita berharap langkah pembinaan ini semakin menjawab apa yang dibutuhkan umat, bangsa, dan negara," ucapnya lebih lanjut.

Umat Menolak

Program penceramah bersertifikat ini pun menuai banyak polemik di tengah-tengah masyarakat. Beberapa ormas Islam seperti MUI, Muhammadiyah hingga PA (Presidium Alumni) 212 menolak program tersebut. Sebagai contoh wakil ketua MUI Muhyidin Junaidi menjelaskan bahwa “MUI menolak sertifikasi penceramah”.  Begitulah ucapan tegas di hadapan wartawan dilansir Antara, Selasa (8/9). Menurutnya ini akan menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran intervensi dari pemerintah pada aspek keagamaan di Indonesia.

Dari tokoh yang berbeda, yaitu Wakil Sekretaris Jendral PA 212 Novel Bamukmin mengatakan hal serupa yaitu menolak program sertifikasi penceramah. Alasannya berpotensi menjadikan da'i dari kalangan Islam menjadi penceramah yang menyampaikan dakwah dengan menyembunyikan kebenaran dan menyesatkan.

Tetap Dilaksanakan Meski Banyak Penolakan

Walau banyak penolakan dari umat soal penceramah bersertifikat ini tetapi tetap dilaksanakan. Suara umat dan tokoh agama seperti dianggap angin lalu saja. Ada apa sebenarnya, kenapa pemerintah ngotot sekali mau melaksanakannya.

Jika melihat ke belakang. Semenjak Fachrul Razi dilantik sebagai menteri agama pada kabinet Indonesia maju jilid II Jokowi-Ma’ruf Amin pada Rabu (23/10/19) tahun lalu ada pesanan khusus dari Presiden Jokowi yaitu menangkal radikalisme di Indonesia. Bahkan pesanan menangkal radikalisme ini, tidak hanya disampaikan khusus pada menteri agama, tetapi beberapa menteri lainnya pun sama. Maka dilihat dari berbagai program pemerintah dan beberapa menteri lain selalu berdalih untuk memberantas radikalisme. 

Oleh karena itu, sudah jelas bahwa sesungguhnya program penceramah bersertifkat ini bagian dari melaksanakan "pesanan" bapak presiden yaitu menangkal radikalisme. Parahnya narasi radikalisme hari ini selalu ditujukan pada umat muslim saja. Sebut saja larangan celana cingkrang, larangan cadar bagi ASN, pernyataan menag soal radikalisme masuk ke masjid lewat anak good looking semua berkaitan dengan muslim, hingga revisi atau menghilangkan beberapa ajaran Islam di buku-buku pelajaran madrasah dan aliyah seperti jihad dan khilafah, Termasuk rencana penceramah bersertifikat ini sejatinya ditujukan kepada muslim, Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Agama, Fachrul Razi seperti yang dilansir CNN.Indonesia, (3/9) bahwa program penceramah bersertifikat tujuannya untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di tempat-tempat ibadah.

Bahkan lebih spesifik lagi, program penceramah bersertifikat ini, bisa membidik secara khusus untuk menghalangi da’i ataupun ulama yang bersebrangan dengan penguasa, dan ormas Islam yang aktif mengkritik kebijakan penguasa zalim. Apalagi mengingat rezim sekarang adalah rezim yang membubarkan ormas Islam, mengkriminalisasi ulama, hingga pelarangan beberapa pengajian. Sebaliknya justru mendukung atau memihak pada penista agama, memihak ormas yang mempersekusi pengajian/ustadz, memihak pada asing. Maka dengan adanya sertifikasi ini, akan semakin membungkam dakwah Islam ideologis. Selanjutnya dapat menghadirkan penceramah yang pro terhadap penguasa untuk bisa menjadi pengurus-pengurus masjid dan mengisi pengajian. Inilah kepemimpinan dari sistem sekuler demokrasi. Penguasa bebas menentukan standar yang mereka inginkan dan bukan berdasarkan syariat Islam.

Narasi Radikalisme Untuk Menghadang Islam?

Sejatinya program memberantas radikalisme atau deradikalisasi adalah program untuk menghadang kebangkitan Islam. Program ini awalnya digulirkan Amerika dengan dalih melawan terorisme (war on terrorism) dengan mengambil momentum keruntuhan Gedung WTC pada 11 September 2001. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat aktif menjalankan berbagai program perang melawan radikalisme yang didagangkan Amerika yang selama ini Amerika menganggap Islamlah yang berpotensi menumbangkan keangkuhan ideologi kapitalisme.

Amerika tentu memahami betul bahwa pasca perang dingin, lawan serius mereka dengan ideologi kapitalismenya adalah Islam. Selain itu Amerika memahami bahwa kekuatan umat Islam luar biasa. Baik dari jumlahnya, potensi sumber daya alamnya, pemikirannya atau khazanah yang dapat mewujudkan sebuah peradaban yang unggul yaitu dengan syariah dan khilafah. Dengan menjauhkan muslim dari agamanya, sumber daya alam negeri-negeri Islam yang luar biasa melimpah dapat dikuasai negara kapitalis penjajah.

Karena itulah umat Islam hari ini dijauhkan dari agamanya dengan menyematkan isu “radikalis” terhadap siapapun umat Islam yang mengkaji ajaran Islam dengan benar dan berupaya menerapkannya dalam kehidupan. Membuat stigma pada kelompok yang berpotensi melahirkan gerakan radikal. Mengajak pejabat negara agar jangan terlalu serius dalam beragama. Hingga saat ini mengatur para dai dengan sertifikasi. Itu adalah contoh kecil upaya menghadang kebangkitan Islam.

Pandangan Islam Tentang Dakwah dan Peran Dai

Dalam Islam dakwah adalah kewajiban bagi setiap individu muslim baik laki-laki dan perempuan, kaya maupun miskin, tanpa memandang profesinya apa, serta telah masuk usia baligh dan berakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata’ala:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. an-Nahl : 125)

 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran : 104)

Dakwah juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul hingga akhir hayatnya, beliau tidak pernah berhenti mengemban risalah Islam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia secara kafah. Dengan demikian kita sebagai umat Rasulullah saw. sudah selayaknya untuk meneladani kehidupan beliau, artinya menjadikan dakwah sebagai poros hidup. Karena setiap muslim pada hakikatnya adalah penyambung tugas Rasulullah Muhammad saw. 

Dan juga kita memang diperintahkan berdakwah sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi wassalam:

"Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkannya." (HR. Muslim)

Begitupun sabda Rasulullah saw. yang lain:

 “Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat.” (HR. al-Bukhari)

Orang yang menyampaikan Islam di tengah-tengah umat, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar inilah yang disebut dengan da'i atau mubalighoh. Jadi dakwah bukan tugas dan kewajiban pihak-pihak yang mendapatkan label “ulama”, “ustadz” atau nantinya penceramah yang bersertifikat dari penguasa.

Dalam khilafah seorang pengemban dakwah tak perlu sertifikat. Sebab sudah jelas perintah Allah dan aktivitas mulia yang diemban para nabi, termasuk Baginda Rasulullah saw. Sistem sekuler - kapilatalismelah yang membuat aktivitas mulia dibatasi. Sementara khilafah justru akan mendukung setiap warganya untuk melakukan aktivitas mulia ini. Karena itu penting memperjuangan syariah Islam kafah agar segala amal mulia individu, masyarakat dan negara bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Wallahu a’lam bishshawab.

 
Top