Oleh : Ummu Qutus (Ummahat dan Member AMK)


Anjing menggongong, kafilah berlalu. 

Itulah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan sikap pemerintah yang tetap akan menggelar Pilkada serentak pada Desember mendatang.

Seperti dilansir DetikNews, 21/9, bahwa Komisi ll DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP sepakat bahwa tidak ada penundaan Pilkada serentak 2020. Pilkada akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.


Atas nama menjaga konstitusi rakyat Pilkada serentak akan dilaksanakan di 270 daerah. Dalam suasana pandemi covid-19, hal ini akan menjadi ancaman serius terhadap nyawa dan keselamatan rakyat, jika masyarakat dibiarkan terus terlibat keramaian. Penularan virus covid-19 akan makin tidak terkendali.


Pasalnya, Pilkada tentu akan mengundang kerumunan massa. Dari mulai pendaftaran paslon, masa kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, pengumuman pemenang sampai pelantikan paslon. Penerapan protokol yang ketat tidak bisa menjamin mengurangi ancaman penyebaran virus covid-19. Terbukti banyak pelanggaran terjadi saat pendaftaran calon. Secara aturan pun belum semua siap. Protokol pencegahan covid banyak dilanggar. Selama masa pendaftaran calon 4-6 September lalu terjadi ratusan pelanggaran.


Menurut epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman (liputan6.com, 12/9/2020) menyatakan bahwa Pilkada 2020 berpotensi menjadi klaster baru. Pasalnya, pengendalian pandemi covid-19 secara nasional belum terkendali. Hal ini terbukti dari positivity rate yang selalu di atas 10%. Artinya laju penyebarannya sangat tinggi. Ditambah lagi masih banyak orang tanpa gejala yang belum terdeteksi. Oleh karena itu para epidemiolog lainnya pun menyarankan Pilkada ditunda.


Sebelumnya, desakan agar Pilkada serentak 2020 ditunda datang dari berbagai pihak. Dua ormas Islam terbesar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah mendesak agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda. Komnas HAM pun merekomendasikan hal yang sama. Namun desakan tersebut tak digubris oleh pemerintah. 


Kenapa pemerintah ngeyel untuk tetap melaksanakan Pilkada pada 9 Desember mendatang? Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan berpendapat (Kompas.com, 24/9/2020) ada beberapa alasan kenapa 2020 tetap diselenggarakan walau masih di masa pandemi covid-19, _pertama_: Kepentingan kepala daerah yang sedang mencalonkan kembali di pilkada tahun ini. Lebih dari 200 daerah dari 270 daerah diikuti oleh pertahana. Para pertahana tersebut yakin akan lebih mudah memenangkan pilkada di masa pandemi ini. _Kedua_: Kepentingan partai politik. Praktek mahar politik sudah bukan rahasia lagi dalam pelaksanaan pesta demokrasi. _Ketiga_: Ada dugaan kuatpengambil kebijakkan Pilkada punya jagoan yang bisa diandalkan untuk tetap melanggengkan kedudukan mereka. _Keempat_: Tidak dipungkiri kemungkinan adanya peran pengusaha dalam keputusan penyelenggaraan pilkada. Dari sini kita bisa pastikan penyelenggaran pilkada ditengah pandemi hanya demi kepentingan elit bukan kepentingan rakyat.


Bagaimana dengan klaim Mendagri bahwa pilkada bisa membangkitkan ekonomi? Andai pilkada benar bisa menggeliatkan ekonomi - hal ini tentu sangat diragukan - namun tetap saja menjadi sia-sia jika dibarengi dengan lonjakan kasus covid yang pasti akan lebih menyulitkan secara ekonomi. Biaya penanganan pandemi akan makin membengkak dan pandemi akan berkepanjangan. Apa artinya ekonomi bergerak tapi banyak rakyat yang mati. 


Jika pilkada tetap dilaksanakan, jelas ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak mengutamakan kepentingan, keselamatan dan kesehatan masyarakat. Yang menjadi prioritas penguasa negeri ini adalah kepentingan politik kelompok, kekuasaan dan ekonomi. Sangat kentara kebijakan khas kapitalisnya.


Berbeda dengan Islam. Islam sangat menghargai nyawa manusia. Tidak boleh ada seorang pun yang mati sia-sia. Seisi dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawa seorang muslim yang terbunuh tanpa hak. Rasulullah Saw. pernah bersabda, "Sungguh hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada seorang muslim yang terbunuh (HR An Nasai, At Tirmidzi dan Al Baihaqi)


Wallaahu a'lam bishshawaab

 
Top