Oleh : Rifka Nurbaeti, S.Pd


Demonstrasi menolak Omnibus law Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan makin marak setelah undang-undang itu disahkan pada Senin (5/10/2020). Jumlah massa aksi di sejumlah daerah angkanya bisa mencapai ribuan orang, terutama aksi di kota-kota besar yang memiliki banyak kampus dan sekolah.  Sebab selain berasal dari kalangan buruh, aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja juga banyak berasal dari mahasiswa, hingga pelajar. Gelombang massa yang melakukan aksi tersebut. diklaim ada dalang yang menggerakkan demo besar-besaran sejak kemarin. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV seperti dikutip Kamis (8/10/2020). Dia mengaku tahu pihak-pihak yang membiayai aksi demo itu. "Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya," ucapnya. (detikfinance)


Dampak dari pernyataan tersebut menyebabkan adanya kekeliruan pandangan terhadap aksi para mahasiswa yang menolak omnibus law, sehingga protes mereka seolah-olah dianggap bentuk perlawanan bukan dianggap sebagai bahan pertimbangan atas kekritisan mereka terhadap permasalahan bangsa termasuk permasalahan buruh. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) meminta pemerintah dan DPR membuka ruang dialog dengan para demonstran guna menemukan jalan keluar terbaik. "Buka ruang dialog dengan para pemrotes dan segera diskusikan jalan keluar yang baik secara hukum dan politik mengenai situasi ini, termasuk kemungkinan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan RUU Cipta Kerja ini," ujar salah seorang perwakilan APHTN-HAN, Bivitri Susanti melalui keterangan resminya, Rabu (14/10). (cnnindonesia.com)


Upaya pembungkaman tersebut termuat di dalam pakta integritas mahasiswa baru 2020. Dalam pakta tersebut terdapat beberapa aturan yang tidak boleh dilakukan oleh Mahasiswa Baru UI 2020. Di dalam pakta tersebut terdapat poin yang mengancam hak mahasiswa bebas berkumpul dan berpendapat. Aturan yang disorot negatif terdapat pada poin nomor 4 dan 5 yang berbunyi;

“Selama menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab berjanji untuk: (4) Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara (MMC, 17/09/2020). (5) Tidak melaksanakan dan atau tidak mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan atau pimpinan universitas Indonesia.”


Pergerakan mahasiswa masih belum menyentuh pada masalah mendasar dan sistematis yang terjadi di negeri ini. Mahasiswa aksi tolak UU Ciptaker hingga menuntut rezim turun, tanpa mengkaji apa yang menyebabkan adanya UU tersebut dan kenapa rezim penguasa tersandera kepentingan kapitalis. Oleh karenanya, dalam melakukan perubahan hendaknya mahasiswa tidak membebek cara-cara yang sudah dan terjebak pada mekanisme demokrasi yang ada, seperti tuntutan mengeluarkan Perpu dan gugatan ke MK yang tidak pernah menyelesaikan masalah dan menyebabkan terjadinya perubahan hakiki dan menyeluruh.


Sejatinya mahasiswa adalah agent of change (agen Perubahan). Dalam menjalankan perannya harus dihindarkan sikap pembebek. Untuk itu ada tiga kunci yang harus dipahami oleh mahasiswa ketika akan terjun melakukan perubahan.

1. Mahasiswa memiliki kesadaaran akan fakta yang rusak dan akar permasalahan yang mengharuskan dilakukannya perubahan.

2. Mahasiswa mengetahui solusi dan sistem yang akan menggantikannya

3. Mahasiswa memahami cara untuk melakukan perubahan.


Terkait permasalahn UU Omnibus Law Ciptaker, sesungguhnya hal ini terjadi akibat diterapkannya sistem kapitalisme demokrasi. Sistem kapitalismelah yang memungkinkan pengusaha-dalam hal ini oligarki-mengatur, bahkan mendikte pemerintah dan legislatif untuk membuat aturan yang akan menguntungkan mereka.


Secara faktual, sistem kapitalisme dan demokrasi terbukti gagal menyejahterakan. Saatnya mahasiswa dan para pemuda negeri ini mengkaji sistem alternatif yang mampu menjadi solusi problematika bangsa. Ketika kapitalisme telah gagal dan sosialisme-komunis meninggalkan luka menyayat, maka satu-satunya pilihan adalah Islam dengan sistem pemerintahannya-khilafah.


Bahkan jika sistem ini kembali diterapkan, maka Allah Swt. Maha Pencipta alam semesta sendiri yang menjanjikan keberkahannya. Allah SWT berfirman, “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan-Ku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An Nur : 55)


Oleh karena itu, seyogianya gerakan mahasiswa segera melakukan refleksi dan reorientasi visi gerakan ideologis yang lebih terukur. Para aktivis pergerakan mahasiswa harus memahami kunci kebangkitan umat yaitu ideologi Islam dan sistem pemerintahann khilafah sebagai metode penerapnya.

 

Wallaahu a'lam bishshawaab

 
Top