Oleh: Tin Hartini
(Pegiat Literasi)

Indonesia kembali berduka, pasalnya setelah wabah Covid-19 tidak mendapat penanganan serius, pemerintah melalui DPR justru mengesahkan UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 yang terkesan mendadak dan terburu-buru. Padahal rapat paripurna seharusnya dilaksanakan Kamis, 8 Oktober 2020.

Terlepas dari pro kontra UU ini, tentu saja hal ini memicu kemarahan rakyat dari banyak kalangan, terutama kaum buruh yang dinilai paling dirugikan atas UU ini. Padahal, sebelum UU ini di sahkan banyak mendapat penolakan dari berbagai kalangan, ditandai dengan adanya aksi demo yang menuntut pemerintah untuk mencabut RUU Cipta Kerja. Ibarat anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, pemerintah melalui DPR tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Apa sebenarnya motif disahkannya UU Cipta Kerja ini? Benarkah UU Cipta Kerja hanya untuk kepentingan para elit politik yang berkuasa dan investor sebagaimana yang dikontrakan oleh mayoritas rakyat?

Omnibus Law UU Cipta Kerja Agenda Oligarki

Gambaran rezim hari ini adalah buta terhadap kondisi rakyat dan tuli terhadap suara rakyat. Bahkan pengesahan UU Cipta Kerja begitu kilat dan menimbulkan kecurigaan rakyat terhadap pemerintah. Apalagi melihat kondisi sidang paripurna yang terjadi, dua partai yang menolak, yaitu PKS dan Demokrat, tak mendapat tempat untuk bersuara menyampaikan argumentasi atas penolakannya.
Bahkan sempat terjadi drama mic mati dari partai kontra dan menyebabkan perwakilan dari kedua partai tersebut harus meninggalkan ruang sidang (walk out). Alhasil, rakyat mayoritas tidak didengar dan kalangan dari merekapun (anggota DPR) yang tidak setuju dan tidak sejalan dengan arah pemerintah juga tidak dengar. Lantas suara siapa yang mereka dengar?

Demokrasi yang katanya pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, nyatanya “dari yang punya kepentingan, oleh yang punya kepentingan, dan untuk yang punya kepentingan”. Siapa lagi yang punya kepentingan jika bukan para kapital. Rapat baleg atau paripurna DPR lebih mirip drama yang dipertontonkan seolah mereka bicara atas nama rakyat. Padahal secara faktual, mereka bicara atas nama kepentingan oligarki dan partainya sendiri. Suara rakyat yang mereka cari saat pemilu hilang tak berbekas. Setelah menang, rakyat tak didengar, UU yang menyengsarakan rakyatpun mereka goalkan.

Menelisik UU Cipta Kerja ini tak lebih dari produk nyata perselingkuhan penguasa, pengusaha, dan oligarki kekuasaan. Rakyat menjadi tumbal nyata keserakahan mereka. Undang-undang yang mereka buat hanya untuk kepentingan mereka. Bila Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto mengklaim sejumlah manfaat dalam UU ini, seperti kemudahan izin usaha dan investasi, membuka lapangan kerja, pelaku usaha mendapat insentif dan berbagai kemudahan, pelaku usaha juga mendapat jaminan perlindungan hukum, dll. Dan bila UU ini dinilai menarik minat investor, adakah jaminan investasi itu berkorelasi positif pada lapangan kerja baru? Faktanya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri mencatat, Indonesia berhasil menyerap investasi senilai Rp809,6 triliun sepanjang 2019.

Namun investasi sebesar itu hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 1.033.835 orang. (theconversation.com)
Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja hanya menguntungkan pelaku usaha namun merugikan para pekerja. UU yang sarat kepentingan pemodal dan menghapus kesejahteraan buruh dan pekerja. Karakter kapitalisme yang rakus lahir dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang ditetapkan. Tidak  ada kata rakyat dalam kapitalisme. Sebab, prinsip kapitalisme hanya peduli pada persoalan untung rugi, yang menguntungkan harus diwujudkan, yang merugikan wajib dhilangkan.

Hal ini diterapkan dengan hadirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menyapu bersih kepentingan kapitalis berbasis oligarki.
Bagaimana dengan demokrasi? Demokrasi tak lebih sekedar tunggangan sesaat untuk memuluskan kepentingan tersebut. Seolah mewakili rakyat, padahal sejatinya mengkhianati rakyat. Suara rakyat hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Dengan melihat fakta tersebut semestinya mampu menyadarkan kita bahwa rezim hari ini adalah rezim zalim. Mereka  tidak benar-benar memihak pada rakyat. Produk hukum yang mereka legislasipun hanya untuk kepentingan pemodal.

Kesejahteraan Hakiki Hanya dalam Khilafah

Nyatanya demokrasi kapitalis telah gagal mengurusi hajat hidup rakyat. Kesejahteraan masih menjadi penyakit akut yang tidak kunjung sembuh bahkan tidak akan pernah sembuh. Bagaimana tidak, negara hanya berperan sebagai regulator kepentingan para kapital. Kesejahteraan rakyat diabaikan. Sementara kekayaan negara juga hanya dinikmati segelintir orang. Begitupun dengan masalah perburuhan, sebenarnya juga dipicu sistem kapitalisme yang menerapkan prinsip kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja, dan living cost terendah yang dijadikan tolak ukur dalam menetapkan gaji buruh. Oleh karena itu, masalah pekerja/buruh akan selalu muncul selama hubungan antara pengusaha dan pekerja dijalankan berdasarkan sistem ini.

Khilafah sebagai institusi pelaksana seluruh hukum-hukum Islam hadir sebagai solusinya, karena Khilafah merupakan pelayan umat, bukan para korporat yang menginginkan keuntungan dari setiap peraturannya.
Negara khilafah wajib memberi jaminan dan pelayanan. Menjamin penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam ini, regulasi dan undang-undang yang dibuat tidak akan menyalahi syariat. Legislasi hukum dalam sistem Islam dibuat sesuai ketentuan Islam. Tidak ada politik kepentingan. Tidak ada pula produk hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan manusia.

Sistem ekonominya menerapkan seperangkat aturan yang berkeadilan. Dari aturan kepemilikan harta hingga pembelanjaan harta kepada rakyat. Islam tidak mengenal kebebasan kepemilikan. Islam membolehkan kepemilikan harta dengan menjadikan halal haram sebagai standarnya. Pengaturan harta ini terbagi dalam tiga aspek, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara.

Dalam Islam tidak ada kebebasan bagi seseorang memiliki apa saja dengan cara apa pun. Ia harus terikat dengan ketentuan Islam, baik cara memperoleh harta maupun menafkahkannya.
Islam juga tidak mengenal kebebasan bekerja. Islam hanya membolehkan setiap orang bekerja sesuai ketentuan syariat Islam.

Dalam menentukan standar gaji kepada pekerja, maka Islam menetapkannya berdasarkan manfaat tenaga yang diberikan pekerja, bukan living cost terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi pekerja/ buruh oleh para majikan. Buruh dan pegawai negeri sama, karena buruh mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat. Jika terjadi perselisihan antara pekerja dan majikan terkait upah, maka pakar (khubara’) lah yang menentukan upah sepadan. Pakar ini dipilih kedua belah pihak. Jika masih berselisih, negara Khilafah melalui qadhinya akan menyelesaikan.

Masalah pengangguran, negara khilafah akan memberdayakan iklim usaha yang sehat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Bagi yang tidak punya modal, diberi modal oleh negara agar ia bekerja. Sementara yang tidak punya keterampilan bekerja juga akan diberi pelatihan agar ia memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni. Sebab, dalam Islam, pengangguran dan bermalas-malasan itu dilarang. Setiap kepala keluarga wajib mencari nafkah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wa salam, “Cukuplah seorang Muslim berdosa jika tidak mencurahkan kekuatan menafkahi tanggungannya.” (HR Muslim). Sehingga negara akan membuka lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga laki-laki. Perempuan tidak akan dibebani dengan masalah ekonomi. Karena tugas utamanya adalah mendidik generasi.

Khilafah juga akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, sumber energi listrik, sembako murah, dan lain-lain. Sehingga masyarakat tidak akan merasa khawatir apapun pekerjaannya, karena kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik dan kehidupannya sejahtera.
Khilafah juga memiliki mekanisme muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa) jika rakyat menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa. Rakyat melakukan muhasabah kepada penguasa melalui majelis umat.

Selain itu, dalam Khilafah terdapat qadli madzalim yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan penguasa. Baik berkaitan dengan permasalahan individu dengan penguasa, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penguasa terhadap hukum-hukum syari’at dalam undang-undang dasar dan undang-undang yang diadopsi oleh Khalifah, dan lain sebagainya. Sehingga, kontrol rakyat kepada penguasa akan terjamin pelaksanaannya.

Kemenangan Selangkah Lagi

Wahai kaum muslim, wa bil khusus para pengemban dakwah syari’ah dan khilafah, lanjutkan perjuangan. Demokrasi Kapitalis telah nampak kerusakannya, rakyatpun kian tak percaya dengan pengusungnya (penguasa). Kesempatan besar di depan mata, memutus kepercayaan rakyat terhadap penguasa (dharbul ‘alaqah), kemudian mengajak mereka dalam barisan dakwah penegakan Syari’ah dan Khilafah. Hadirkan solusi Islam dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita. Jangan biarkan umat terjebak dalam lubang yang sama, berkutat pada sistem demokrasi. Karena tidak ada solusi hakiki bagi penderitaan umat manusia hari ini, kecuali hadirnya Khilafah yang akan menerapkan hukum Islam secara sempurna, yang akan membawa kehidupan mereka pada kebaikan dunia dan akhirat.
Wallahu a’lam bishawab

 
Top