Oleh: Ramadhan, S.Sos (Jurnalis Muslim)

DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. "Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

(Dilansir dari KOMPAS.com 05/10/2020, 18:00 WIB)

Omnibus law RUU Cipta Kerja pada dasarnya mengundang kontra versi dari berbagai pihak. Omnibus law RUU Cipta Kerja mendapatkan Penolakan keras dari kaum buru, pekerja,  mahasiswa, bahkan seluruh lapisan masyarakat sipil menolak.

DPR yang konon katanya sebagai perwakilan rakyat tetap bersi kukuh mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja, padahal seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa dan berbagai elemen ormas Islam jelas menolak keras  omnibus law RUU Cipta kerja.

Pengesahan RUU Cipta kerja telah memudar kepercayaan masyarakat seutuhnya kepada rezim di era Presiden Joko Widodo, sebab dibawah kepemimpinan Joko Widodo menetapkan Rancangan Undng-undang bukan berdasarkan kepentingan masyarakat.

Pemerintah telah mengabaikan suara mayoritas masyarakat di negeri ini, mengabaikan suara-suara kritis, menutup akses aspirasi publik yang sengaja tidak dipublikasi oleh media atas penolakan RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh sejumlah massa dengan berbagai Gerakan di seluruh kota Indonesia, ini merupakan upaya pemerintah melakukan pembungkaman atas mereka yang berusaha menyuarakan penolakan RUU Cipta Kerja, jika ini terus dilakukan maka Indonesia berpotensi jatuh kedalam krisis yang terus menerus, karena keputusan pemerintah yang tidak adil maka akan lahir konflik yang berkepanjangan.

Harusnya Presiden Joko Widodo dan jajaran menterinya memberi kesempatan kepada publik, memberikan masukan atas rancangan peraturan ini, bukan menutup jalur komunikasi dan membungkam suara mayoritas masyarakat dan joko Widodo harus mencabut Kembali RUU Cipta Kerja yang ditolak oleh mayoritas masyarakat di negeri ini, sebab jika tidak,  keputusan ini justru melakukan pelanggaran terhadap demokrasi sebagai asas negara, keputusan itu harusnya ditentukan oleh suara terbanyak, jika masih tetap konsisten dengan asas negara.

Omnibus law Tidak Sesuai Dengan Hukum

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana memberi catatan terhadap omnibus law yang digulirkan pemerintah. pertama, berpotensi menambah masalah dalam sistem hukum Indonesia. Arif melihat melalui omnibus law pemerintah akan merevisi lebih dari 70 UU, salah satunya UU Ketenagakerjaan melalui RUU Cipta Lapangan Kerja selain RUU Omnibus Law yang lain. Menurut Arif, revisi sejumlah UU melalui omnibus law ini tidak sesuai sistem hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sebut saja, Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diperbarui dengan UU No.15 Tahun 2019 tidak mengatur tentang mekanisme omnibus law. Bahkan, ada pandangan yang menyebut omnibus law tidak lazim diterapkan di Indonesia karena menggunakan sistem hukum civil law.

“Omnibus law ini tidak punya landasan (dasar) hukum,” kata Arif dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/1/2020) kemarin. (Dilansir dari HUKUM ONLINE.COM)

Omnibus law Bukan Untuk Kepentingan Rakyat.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan, omnibus law RUU Cipta Kerja hanya menitikberatkan pada kepentingan ekonomi. Menurut Charles, tidak ada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam rancangan undang-undang tersebut. "Ketika kita melihat bagian penjelasannya sangat ekonomisentris, bukan kesejahteraan. Jadi hanya bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara keadilan sosial dan kesejahteraan," kata Charles di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Kamis (5/3/2020).         (Dilansir dari Kompas.com - 06/03/2020, 07:36 WIB)

Omnibus lau bukan untuk rakyat, bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan menyusahkan rakyat dan negeri ini, om nibus law undang-undang yang mendzolimi masyarakat yang tidak   memiliki dasar hukum, masihkah DPR tetap mengesahkannya, hanya untuk kepentingan segelintir orang mengorbankan masyarakat dan negara.

Solusi Islam dan Omnibus Law

Dalam Islam jelas kebijakan omnibus law RUU Cipta Kerja ini adalah sebuah kedzholiman dan merugikan banyak pihak.

 Solusi Islam

Menciptaan lapangan kerja secara luas.

Ada dua kebijakan yang dilakukan dalam Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. Yaitu pertama: Mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi, karena peran negara dalam Islam adalah membangun iklim usaha yang kondusif dengan menerapkan sistem ekonomi Islam secara komprehensif.

menata hukum-hukum kepemilikan, pengelolaan  dan pengembangan kepemilikan, serta distribusi harta di tengah masyarakat, menjamin pelaksanaan mekanisme pasar yang sesuai syariah serta menghilangkan berbagai distorsi yang menghambat, menyediakan informasi ekonomi dan pasar, serta membuka akses informasi untuk semua orang guna untuk mencegah terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar.

Mengembangkan sistem birokrasi dan administrasi yang sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan dan profesional, menghilangkan berbagai pungutan, retribusi, cukai dan pajak yang bersifat tetap; menghilangkan sektor non-riil sehingga produksi barang dan jasa di sektor riil akan meningkat.

Kedua: Mengeluarkan dana Baitul Mal, dalam bentuk pemberian subsidi tunai tanpa kompensasi bagi orang yang tidak mampu yang dijamin oleh Pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan. 

Subsidi diberikan dalam jumlah yang cukup besar untuk memulai bisnis, tidak hanya untuk dikonsumsi saja. Dengan demikian fungsinya betul-betul untuk mengangkat seseorang dari garis kemiskinan.

Keunggulan kompetitif dari beberapa kebijakan Negara dalam Islam yang berdampak pada luasnya lapangan pekerjaan dan terciptanya iklim usaha yang produktif antara lain kebijakan pembangunan infrastruktur secara mandiri, mekanisme rate yang khas pada kharaj dan zakat, serta aktivitas penyebaran Islam yang juga menimbulkan dampak ekonomis.

Hanya Dalam Islam kesejahteraan mampu terwujud, tercatat dalam sejarah peradaban dunia, dibawah kepemimpinan aturan Islam, Keadilan akan terwujud.

 
Top