Oleh : Fransiska, S.Pd.

Pendidik Generasi


Kita ketahui bersama bahwasanya Omnibus Law UU Cipta Kerja telah mendapat berbagai penolakan, terkhusus dari kaum buruh. Belum selesai masalah tersebut, kini Omnibus Law menimbulkan masalah baru di bidang agrari/pertanahan. Hal ini tertera dalam pengaturan pertanahan dalan draf Omnibus Law UU Cipta Kerja versi 905 halaman yang di terima oleh KONTAN, ada di bagian keempat Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terdiri dari paragraf pertama soal Bank Tanah mulai pasal 125 sampai dengan pasal 135 (kontan.co.id, 11/10/2020). Adanya pengaturan tentang pertanahan (bank tanah) ditujukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Hal ini yang dijelaskan dan ditegaskan oleh presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

Namun, jika kita telaah secara mendalam, jika UU Omnibus Law mengenai pertanahan ini disahkan, maka akan ada pihak yang dirugikan yaitu masyarakat itu sendiri dan yang diuntungkan adalah para kapital (pemilik modal). Meskipun dikatakan bahwa UU bank tanah ini untuk menjamin kepentingan umum, namun dalam praktiknya hal ini untuk memudahkan para kapital dalam membebaskan sebuah lahan. Karena kita ketahui pula ketika sebuah perusahaan ingin membebaskan sebuah lahan butuh proses yang panjang dan biaya yang besar. Dengan adanya bank tanah ini mereka para kapital bisa lebih mudah dalam membebaskan tanah.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dewi, Sekretaris Jendral KPA, beliau mengatakan bahwa penambahan kategori kepentingan umum ini merupakan hambatan dan keluhan para investor terkait pengadaan dan pembebasan lahan bagi proyek pembangunan infrastruktur serta kegiatan bisnis (kompas.com, 10/08/20). Dalam pembebasan tanah pula sering terjadi pemaksaan, ketidakadilan dalam penggantian ganti rugi, intimidasi, dan lainnya. Hal ini akan semakin memperkeruh suasana dalam bidang agrari.

Islam memiliki pengelolaan dalam hal kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam terbagi 2 yaitu, ada kepemilikan umum dan ada kepemilikan khusus. Untuk kepemilikan khusus, ini dibolehkan bagi setiap individu memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya dan mengelolanya sendiri. Tetapi tidak boleh menguasai yang menjadi kepemilikan umum sebagaimana tertera dalam hadis di bawah:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ

Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dalam ketiga hal ini seseorang boleh mengambil manfaatnya tetapi tidak boleh menguasainya secara pribadi. Jika hal ini diterapkan, maka tidak akan ada lagi keserakahan dalam kepemilikan umum serta tidak akan terjadi ketimpangan ekonomi antara kapital dan masyarakat. Tidak dibenarkan adanya privatisasi atas kepemilikan umum, karena berhubungan dengan kemaslahatan umat.

Hanya di dalam Islam yang mengatur segala aspek, tidak terkecuali dalam hal kepemilikan. Dan kepemilikan dalam Islam dijalankan sesuai aturan hukum syara, bukan untuk memuaskan nafsu para kapital dan penguasa semata.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top