Oleh : Titien Khodijah

Muslimah Peduli Umat


Rakyatlah yang menghantarkan mereka melenggang ke senayan, rakyat pula yang memberikan suara untuk mereka bisa duduk di senayan, tapi setelah apa yang mereka dapatkan, sering suara-suaranya ditolak rakyat, keputusan-keputusannya sering ditolak rakyat, membuat rakyat putus asa yang membuat rakyat harus turun ke jalan untuk memprotes mereka, karena keputusan mereka tidak pernah berpihak pada rakyat. 

Dilansir oleh pantauan.cnnindonesia.com, dari 9 partai di DPR menyetujui  rencana uu, Omnibus Law menjadi undang-undang., hanya dua fraksi yang tidak menyetujui, yaitu Partai Demokrat dan PKS, sedianya RUU, Cipta Kerja ini alasan akan disahkan 8 Oktober, namun secara tiba-tiba DPR mempercepat agenda dan pengesahan Rencana Undang-Undang kontraversial ini. 

Seuramoe Jakarta menyampaikan Partai Demokrat DPR walk out saat rapat paripurna pengesahan rencana Undang-Undang Omnibus Law menjadi Undang-Undang. 

Anggota fraksi demokrat Benny K Harman mengatakan; kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, maka kami mengambil sikap walk out, ujar Benny di kompleks Parlemen Jakarta Selatan (5/10/2020). 

Seharusnya dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu, ada dua partai yang menolak, yakni PKS dan Demokrat, seusai dengan mekanisme tatib, harus ada lobi dulu untuk kesamaan pandangan, kalau lobi tidak tercapai hasilnya, bisa dilanjutkan dengan voting. 

Di saat sekarang ini negara sedang menghadapi pandemik Covid-19 yang belum usai, DPR dan pemerintah memberikan kejutan yang menyakitkan pada rakyat, yang seharusnya DPR, sebagai perpanjangan tangan rakyat, dengan nyata membuat rakyat menderita dengan menyetujui RUU Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja yang jelas membuat rakyat semakin menderita terutama kaum buruh, ibarat rakyat ini sedang tiarap ditikam pula dari belakang,lengkap sudah penderitaan rakyat Indonesia.

Walaupun gelombang demonstrasi, yang dilakukan oleh berbagai kalangan baik, para mahasiswa, kaum buruh, mereka turun ke jalan dengan resiko moncong senjata kaum aparat, gas air mata dan ada berapa mahasiswa yang demo menghilang belum ditemukan, tapi para pejabat dan cukong duduk manis di rumahnya, paling bahasa klisenya, kalau masyarakat tidak setuju lapor saja ke Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja bentuk kezaliman yang tersistematis. Omnibus Law bukanlah kata well come, karena dari dulu kapitalis asing sudah menguasai sumber daya alam Indonesia, apalagi sekarang dengan UU Cipta Kerja ini orang asing semakin leluasa masuk ke Indonesia. 

Itulah dalam sistem demokrasi UU dibuat oleh manusia, sehingga penetapannya bukan berdasarkan salah dan benar (obyektif) lebih kepada pertimbangan yang subyektif lebih mewakili seseorang yang di belakang pengusungnya, dalam hal ini kaum kapitalis yang menjadi pengusung utama rencana UU Omnibus Law menjadi UU. Demokrasi alat bagi kapitalis untuk menjajah negeri tercinta Indonesia.

Di dalam Islam investor boleh menanamkan investasinya, tetapi tidak dalam bidang usaha yang masuk kategori pengelolaan umum (sumber daya alam), karena kalau di dalam sektor vital itu dikelola oleh swasta akan membuat kemudaratan kepada rakyat daripada kemaslahatan sebagaimana sistem kapitalis sekarang ini yang menswastanisasi harta milik umum, sehingga banyak menyengsarakan rakyat. 

Soal ketenagakerjaan di dalam Islam, negara bertanggung jawab mengoptimalkan warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. 

Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok untuk warganya baik muslim atau non muslim, mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan. 

Di saat masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah seperti kaum buruh, yang kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan energi buat keluarganya, karena penghasilannya tidak mencukupinya, negara harus menjamin semuanya, karena sudah kewajiban negara untuk mengurusi dan melayani rakyatnya. 

Masihkah kita sekarang ini akan menyerahkan urusan masyarakat kepada para kapitalis? Sudah saatnya negara kembali kepada aturan Allah, yaitu negara diatur dengan aturan Islam secara hakiki.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top