Oleh : Lafifah

(Ibu Rumah Tangga dan Pembelajar Islam Kafah)


Sudah jatuh tertimpa tangga kemudian diinjak-injak, pepatah ini sangat tepat untuk menggambarkan keadaan masyarakat saat ini, khususnya kaum buruh. Bagaimana tidak, wabah virus Covid-19 yang sampai dengan saat ini belum selesai penanganannya telah  mampu meluluhlantakkan tatanan ekonomi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Dan yang paling terdampak adalah masyarakat kecil menengah, banyak pabrik gulung tikar yang mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran, atau sistem rolling sehari kerja sehari libur. Yang mengakibatkan antara pendapatan dan pengeluaran sangatlah timpang, terlebih yang terdampak sudah berkeluarga dan memiliki anak lebih dari satu, tentu ini menjadi beban tersendiri, banyak orang menjadi depresi bahkan banyak ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa).

Namun belumlah usai kepedihan, alih-alih memberikan solusi atas permasalahan yang tengah melanda negeri dan memberikan pengayomannya untuk menghilangkan beban masyarakat pemerintah justru mengesahkan RUU Cipta kerja Omnibus Law. Pada tanggal 5 Oktober 2020. Di tengah malam hari. Tentunya ada 5 point, yang menjadi tuntutan keberatan atas disahkannya RUU Omnibus Law ini di antaranya:

1. Penghapusan upah minimun

RUU Cipta Kerja menerapkan adanya upah satuan hasil dan waktu dengan menghapus upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dan upah minimun Kabupaten/Kota (UMK), sehingga penentuan upah minimum hanya didasari oleh Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, RUU ini menghapus adanya denda bagi para pengusaha yang telat membayar upah para pekerja.

2. Pemotongan hak cuti dan perpanjangan jam lembur

RUU Cipta Kerja menyerahkan hak regulasi terkait hak cuti panjang kepada perusahaan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati. Hal ini dapat merugikan para pekerja dengan mencantumkan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu dan menghapus hak libur pekerja dua hari dalam seminggu, serta menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun yang yang sebelumnya telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan. Sementara itu, RUU Cipta Kerja memperpanjang waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu.

3. Tak ada batas waktu kontrak

RUU ini juga menghapus batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga tidak ada batas aturan seorang pekerja bisa dikontrak. Hal ini menyebabkan kontrak bagi pekerja mungkin saja berlaku seumur hidup. Selain itu, RUU Cipta Kerja membuka kemungkinan bagi lembaga outsourcing untuk mempekerjakan pekerja outsourcing serta memberikan kebebasan dipekerjakan di semua jenis pekerjaan dan tanpa batas waktu tertentu.

4. Menghapus pesangon bagi pekerja PHK

RUU Cipta Kerja menghapus hak pekerja untuk mendapatkan pesangon dengan adanya kebijakan bagi para pekerja yang diPHK karena surat peringatan, peleburan, pergantian status kepemilikan perusahaan, serta perusahaan yang mendapat kerugian selama dua tahun tidak akan mendapatkan pesangon. Selain itu, RUU ini juga menghapus uang santunan berupa pesangon bagi ahli waris apabila pekerja meninggal dan menghapus pesangon bagi pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun.

5. Kebebasan Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA)

Point terakhir yang menjadi sorotan dalam RUU Cipta Kerja, yaitu adanya penghapusan mengenai kewajiban  menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi bagi para TKA. Dengan disahkannya RUU ini, TKA akan lebih mudah masuk lantaran perusahaan yang mensponsori TKA hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) saja tanpa izin lainnya.

Poin-poin inilah yang mengakibatkan unjuk rasa besar-besaran terjadi di seluruh daerah di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh organisasi buruh, tetapi juga oleh mahasiswa. Semua merasa tertipu, merasa dikhianati, menjerit dan ingin didengarkan jerit rintihan masyarakat ini berharap DPR anggota dewan yang agung. Mendengarkan keluh kesahnya, mereka masih menganggap bahwa DPR adalah wakilnya yang telah dengan tega mengesahkan kebijakan yang akan menjadikan masyarakat sengsara.

Ada tatapan kosong dari masyarakat yang membayangkan beban hidup yang semakin nyata di depan mata tanpa tahu harus mengadu kemana? Negara ini abai dan zalim, tersebab semua aturan yang diterapkan berlandaskan dari akal manusia yang berpotensi menyengsarakan manusia itu sendiri.

Sudah saatnya, kita kembali kepada aturan yang benar dari Pencipta dan Pengatur manusia, alam semesta dan kehidupan.

Islam datang untuk menyempurnakan agama, mengatur seluruh aspek kehidupan dari tata cara ibadah sampai bernegara, semua sudah diatur di dalamnya. Bukti keagungan dalam penerapannya telah mampu menjadi tonggak peradaban dunia selama 14 abad lamanya. Menjadi rahmat bagi semesta alam dengan wadah penerap aturan Allah yang telah diwariskan Rasulullah Muhammad saw., yaitu khilafah ala minhajin nubuwwah.

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka ternyata mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.”(QS. al-A'raf [7] : 96)

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top