Oleh : Ummu Salman

(Pemerhati Sosial)


Gelombang penolakan atas disahkannya Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law masih terus berlangsung. Namun tampaknya sampai saat ini, rezim tak bergeming. Belum ada tanda-tanda undang-undang tersebut akan dicabut pengesahannya.

Tak salah jika rakyat menolak undang-undang tersebut. Jika melihat isinya meskipun beredar beberapa versi, namun isinya sarat dengan kepentingan segelintir orang-orang tertentu yaitu para kapitalis. 

Salah satu aturan yang berbahaya adalah tentang sertifikasi halal suatu produk. Dengan alasan agar memudahkan UMKM alias para pengusaha kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya, dalam Undang-Undang Ciptaker tersebut dicetuskan istilah "self-declare" atau deklarasi mandiri halal.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan RUU Cipta Kerja yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, berpotensi melemahkan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama dalam konteks perannya pada Sistem Jaminan Halal. "Bila halal hanya dengan 'self declare' maka akan menjadi tidak jelas kehalalannya. Dan yang menjadi persoalan utama, halal itu bukan masalah perizinan yang dalam Omnibus Law dimasukan di dalam kluster perizinan dan kemudahan berusaha. Tetapi halal itu adalah hukum syariah Islam yang menjadi domain dan kewenangan ulama," katanya. (antaranews.com, 7/10/2020)

Inilah watak kebijakan kapitalistik, yang pertimbangan utamanya adalah untung dan rugi secara materi. Demi mengejar kemudahan investasi dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara penghasil produk halal terbesar dunia melalui proyek Kawasan Industri Halal (KIH), standar halal yang benar-benar sesuai syariat bisa dikorbankan.

Lagi-lagi, kepentingan korporasi lebih diutamakan. Tidak salah, jika kemudian dikatakan bahwa negara demokrasi adalah negara dari korporasi, oleh korporasi dan untuk korporasi. Kepentingan rakyat dalam hal ini perlindungan bagi konsumen muslim yang merupakan mayoritas di negeri ini, untuk betul-betul menikmati produk yang halal sesuai syariat dikesampingkan, demi mengejar keuntungan materi.

Ketika negara menerapkan sistem Islam, maka yang menjadi perhatian utama kebijakan adalah kesesuaian dengan syariat dan berikutnya kemaslahatan publik. Apalagi menyangkut produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mengkonsumsi yang halal lagi thoyyib, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah [2] : 168)

Oleh karena itu, produk yang dikonsumsi oleh masyarakat menjadi perhatian dan tanggung jawab negara. Apalagi ketika negara menetapkan berbagai kebijakan, negara yang menerapkan Islam, sangat menjunjung tinggi syariah. Patokannya adalah apakah hal tersebut sesuai syariah atau tidak.

Maka ketika saat ini negara membolehkan self declare dalam penetapan kehalalan suatu produk, ini sama saja membuka celah bagi munculnya produk-produk yang sebenarnya tak halal namun diklaim halal. Apalagi dalam sistem kapitalisme saat ini, dimana ketakwaan individu sangat kurang karena pertimbangan keuntungan secara materi lebih mendominasi.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top