Oleh : Rifka Nurbaeti, S.Pd

Ibu rumah tangga & Pegiat literasi


Organisasi petani dan nelayan, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat menyebutkan para petani terutama di tiga kabupaten, Jawa Barat, mengalami kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi. Padahal, pupuk urea bersubsidi ini diperlukan untuk menunjang aktivitas tanam padi mereka. Ketua KTNA Jawa Barat, Otong Wiranta, menyebutkan petani di Kabupaten Subang, Indramayu dan Bekasi, Karawang kesulitan mengakses pupuk urea bersubsidi karena kurangnya kuota atau alokasi pupuk yang diberikan Kementerian Pertanian. (REPUBLIKA.CO.ID)

Beberapa penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, diantaranya; 1) Dampak dari penundaan kartu tani yang belum bisa dilaksanakan akibat belum siapnya sarana dan prasarana. Penundaan kartu tani ini menyebabkan terhambatnya distribusi pupuk bersubsidi. 2) Alokasi pupuk bersubsidi yang masih jauh dari kebutuhan, misal Tahun 2020 di wilayah Karawang mendapatkan alokasi sebanyak 38 ribu ton pupuk subsidi, sedangkan kebutuhan mencapai 52 ribu ton. 3) Disparitas harga antara harga pokok produksi dengan harga eceran tertinggi yang disebabkan oleh komponen produksi yang terus meningkat. (Tempo.co)

Kemiskinan yang mendera petani lantaran persoalan-persoalan klasik yang tidak teratasi, walaupun rezim yang berkuasa terus berganti. Persoalan utamanya adalah minimnya kepemilikan lahan, keterbatasan modal, lemahnya penguasaan teknologi, hingga lemahnya posisi tawar dalam penjualan hasil panen. Problematika ini seperti lingkaran setan yang menyebabkan petani terus hidup dalam kemiskinan tanpa adanya solusi yang tuntas dan benar.

Namun jika diperhatikan, sebenarnya semua masalah ini merupakan persoalan cabang yang berakar pada sistem tata kelola pertanian yang buruk yaitu kapitalis neoliberal. Sistem ini yang telah meminggirkan peran negara hanya sebagai regulator, sementara operator diserahkan kepada korporasi. Bahkan bobroknya sistem ekonomi kapitalisme yang mengizinkan kebebasan secara mutlak, menciptakan kapitalisasi korporasi pangan yang terus menggurita. Sistem tata kelola inilah yang menyebabkan ketimpangan kepemilikan aset, penguasaan rantai produksi distribusi pangan, hingga kendali harga pangan oleh korporasi raksasa. 

Sementara pemerintah ibarat wasit yang juga cenderung berpihak pada korporasi. Minusnya upaya preventif untuk mengantisipasi anjloknya harga ketika panen raya juga menampakkan tidak adanya keberpihakan pada petani. Belum pula serbuan produk impor yang “difasilitasi” kebijakan pemerintah, jelas-jelas wujud pemiskinan struktural pada petani. 

Belum lagi adanya penetapan Undang-undang Perkebunan, Undang undang Sumber Daya air dan beberapa aturan hukum yang lain. Dalam pelaksanaannnya justru banyak petani penggarap perkebunan terlantar yang merupakan jalan satu-satunya dalam bertahan dalam sulitnya perekonomian hari ini lebih banyak di pidanakan daripada mencabut HGU perusahaan yang menelantarkan perkebunannya. Begitu pula UU Sumber Daya Air (SDA) yang lebih banyak memberikan fasilitas pada perusahaan-perusahaan air mineral seperti DANONE dari pada memfasilitasi atau memperbaiki sistem irigasi untuk petani.

Mencermati persoalan-persoalan petani yang terjadi karena paradigma dan konsep pengelolaan pertanian yang batil, mustahil dapat mengurai masalah dan menyentuh akar masalahnya.Hanya Islam yang diturunkan Allah Swt. sebagai ideologi, memiliki kekayaan konsep dan pemikiran cemerlang yang bersifat praktis. 

Pengaturan pertanian wajib berada dalam tanggung jawab negara/khilafah mulai dari hulu hingga hilir. Hubungan negara dengan rakyat bukan hubungan antara pemilik modal dan pekerja. Sebab negara/pemerintah adalah raain dan junnah bagi rakyat. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi: “Imam (khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad dan Bukhari)

Pengaturan pertanian Islam oleh negara ini akan mewujudkan dua hal sekaligus yaitu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. 

Pengaturan ini tampak dalam beberapa konsep hukum Islam diantaranya ; 

Dalam aspek produksi, Islam menetapkan kepemilikan lahan pertanian sejalan dengan pengelolaannya. Bagi siapa saja yang mampu mengelolanya, maka dia berhak memiliki seluas apa pun. Namun bagi yang tidak mampu, lemah, dan malas memproduktifkannya, maka hilanglah kepemilikannya. Hal ini terlihat pada tiga hukum terkait lahan, yakni hukum menghidupkan tanah mati, larangan menelantarkan lahan lebih dari tiga tahun, dan larangan menyewakan lahan pertanian. Sesuai sabda Rasulullah saw.: “Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu.” (HR Bukhari)


Berbeda dengan kapitalis-neoliberal, khilafah akan memberikan berbagai bantuan kepada petani seperti saprodi, infrastruktur penunjang, modal, teknologi, dsb. Untuk memaksimalkan pengelolaan lahan dukungan dan bantuan ini (Islam) bisa bersifat gratis, nonribawi, serta ditujukan kepada semua petani yang membutuhkan. Semua kebutuhan anggaran ditopang penuh oleh baitulmal khilafah.

Mendorong pelaksanaan riset oleh PT dan lembaga riset untuk menghasilkan bibit unggul dan berbagai teknologi dan inovasi yang dibutuhkan petani.

Untuk menjamin hal ini, pemerintahan khilafah harus hadir dalam bentuk pengawasan. Kebijakan khilafah dalam hal ini adalah dengan tidak melakukan penetapan harga, melakukan operasi pasar syar’i, dan menghilangkan berbagai pungutan pajak barang. Pengawasan juga dilakukan kepada penjual dengan cara melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel, dan sebagainya, disertai penegakan hukum secara tegas sesuai sanksi dalam Islam. Politik ekonomi Islam yang sahih, yang dijalankan oleh pemerintahan yang amanah dan sebagai pelayan serta pelindung rakyat, menjadi jaminan bagi berjalannya sektor pertanian dengan dinamis dan terus tumbuh.

Wallaahu a'lam bishshawaab

 
Top