Oleh : Nursyamsi Darwis, SKM (Pemerhati Kesehatan Kolaka Utara)


Narkoba semakin merajalela, termasuk di Indonesia. Pasalnya, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan kondisi yang perlu diperhatikan dan kompleks, bahkan negara ini sudah darurat narkoba, khususnya sejumlah daerah-daerah ibu kota/kota berkembang sebut saja seperti di Sulawesi Tenggara.

Dilansir dari Antarasultra.com (14/7/2020), Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat telah mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 2,632 kilogram, dan narkotika jenis ganja seberat 90 gram hingga bulan Juli 2020. 

Persoalan narkoba ini sudah sangat mengkhawatirkan  tidak hanya di kalangan masyarakat umum, pelajar, penegak hukum juga menggunakan narkoba, namun tidak sedikit melibatkan pula oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai pemakai maupun pengedar. ASN diingatkan untuk tidak melibatkan diri dalam lingkaran narkoba, sebab ada konsekuensi hukumnya yang bersangkutan akan dikenakan hukuman disiplin berat jika sebagai pengguna dan bila terlibat sebagai pegedar narkoba, maka langsung dipecat. (UU No.5 Tahun 2014).

Dengan Semakin meningkatnya kasus narkoba di kalangan ASN untuk wilayah Sulawesi Tenggara, sehingga Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan proteksi sejumlah Aparatus Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Seperti diberitakan juga oleh Kepala BNN Sultra, yakni Brigjen Pol Ghiri Prawijaya mengatakan hal tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 kepada ASN/pejabat Pemerintah Kolaka.  

"Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN dan deteksi dini dalam upaya menciptakan lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba," kata Ghiri Prawijaya, melalui rilis BNN Sultra.

Kata Ghiri selain memberikan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, pihaknya melanjutkan tes urine kepada 30 ASN yang diikuti oleh kepala OPD atau yang mewakili lingkup Pemkab Kolaka.

"Tentu kita berharap seluruh ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka termasuk seluruh masyarakat hidup 100 persen tanpa Narkoba," ungkapnya. Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka saat mengikuti sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. (ANTARA/HO-BNN Sultra)

Ironi Demokrasi Suburkan Narkoba

Semakin maraknya kasus narkoba ini di tengah masyarakat disebabkan karena penerapan sistem demokrasi yang rusak dan merusak. Disamping penerapan sistem kapitalis-liberal yang menghalalkan segala jenis barang untuk diperjualbelikan asalkan menguntungkan. Keuntungan material menjadi asasnya. Selama sistem ini diterapkan, meskipun di negeri dengan penduduk muslim mayoritas, narkoba akan sulit diberantas. Apalagi dalam sistem ini, hukumnya sangat lemah karena tidak bisa membuat jera pelakunya.

Selanjutnya, sistem liberal mempromosikan dan membangun masyarakatnya tentang pemikiran jahat dan berbahaya tentang ‘kebebasan pribadi’ yang mendorong kebanyakan orang untuk menggunakan narkoba sebagai bagian dari kenikmatan kebebasan mereka. Dengan demikian, konsumsi narkoba memiliki hubungan langsung dengan gagasan kebebasan yang merupakan ide penting dalam demokrasi.

Ideologi kapitalis terutama sistem ekonominya yang bangkrut mengorbankan manusia ke dalam penderitaan berat yang menuntun mereka ke dalam depresi karena reaksi yang sulit dan keras, akhirnya mendorong beberapa orang untuk menganggap bahwa mengumbar obat-obatan dapat menghilangkan penderitaan mental mereka atau memperoleh kenyamanan sementara.

Kapitalisme tidak memiliki solusi spiritual untuk menenangkan manusia selama masa-masa sulit.

Selain itu, sistem demokrasi dalam meningkatkan kepentingan ekonomi mendorong masyarakat untuk tunduk dan menuju duplikasi sikap selebritisme sebagai teladan mereka, yang sebagian dari mereka terjerat kasus penggunaan narkoba. 

Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus narkoba yang tidak memberikan efek jera makin memperparah masalah. Sejumlah terpidana narkoba justru menikmati perlakukan istimewa di dalam rutan, sebagian lagi mendapatkan keringanan hukuman. Jangankan membuat jera orang lain, orang yang sudah dihukum pun tidak jera. Maka, keinginan menjadikan Indonesia bebas narkoba, adalah bak jauh panggang dari api. Karena apa yang dilakukan seperti menegakkan benang basah.

Pesatnya kejahatan narkoba sebenarnya buah dari sistem sekularisme-kapitalisme yang dengan standar manfaatnya melahirkan gaya hidup hedonisme, gaya hidup yang memuja kenikmatan jasmani. Doktrin liberalismenya mengajarkan, setiap orang harus diberi kebebasan mendapatkan kenikmatan setinggi-tingginya. Maka contoh akibatnya, tempat-tempat hiburan malam yang sering erat dengan peredaran narkoba makin marak dan tidak bisa dilarang. Dan dengan dibingkai oleh akidah sekularisme yang meminggirkan agama, maka sempurnalah kerusakan itu. Tatanan kemuliaan hidup masyarakat pun makin terancam. 

Maka jelaslah bahwa akar masalah narkoba itu adalah pandangan hidup sekularisme kapitalisme.

Memberantas kejahatan narkoba harus dilakukan dengan membongkar landasan hidup masyarakat yang rusak dan menggantikannya dengan yang benar yaitu dengan menanamkan akidah Islam.

Butuh Penerapan Islam

Islam adalah agama komprehensif. Memiliki seperangkat aturan untuk menyelesaikan problematika manusia, termasuk dalam perkara narkoba.

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”. (Majmu’ Al Fatawa, 34: 204)

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah Ta’ala berfirman, “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. al-A’raf : 157). Setiap yang khobits terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khobits adalah yang memberikan efek negatif.

Kedua: Allah Ta’ala berfirman "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (QS. al Baqarah : 195)

Berdasarkan keharaman ini, maka Islam akan mencegah dan memberantas narkoba, yakni dengan cara:

Pertama, Islam mewajibkan negara menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma bagi seluruh warga negara. Melalui pendidikan yang dijamin negara, rakyat mendapatkan pengajaran mana yang baik dan buruk untuk dirinya serta konsekuensinya jika melakukan pelanggaran.

Kedua, Islam mewajibkan negara menjauhkan barang-barang haram dari tengah masyarakat.

Yang diberi sanksi bukan hanya pelaku yang mengonsumsi benda haram tersebut, tapi negara akan menindak penjual/pengedarnya, serta pabrik-pabrik yang memproduksinya.

Ketiga, Islam menetapkan sanksi tegas terhadap pelanggar hukum yang akan membahayakan akal dan jiwa manusia. Sanksi (uqubat) bagi mereka yang menggunakan narkoba adalah ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan Qadhi, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Sanksi ta’zir dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. (Saud Al Utaibi, Al Mausu’ah Al Jina`iyah Al Islamiyah, 1/708-709; Abdurrahman Maliki, Nizhamul Uqubat, 1990, hlm. 81 & 98). Dalam hadist yang diriwayatkan Ummu Salamah menuturkan: Rasulullah saw. melarang setiap zat yang memabukkan dan menenangkan. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Mengkonsumsi narkoba apalagi memproduksi dan mengedarkannya merupakan dosa dan perbuatan kriminal yang termasuk jenis tazir, dimana bentuk, jenis dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad Khalifah atau Qadhi. Sanksinya bisa dalam bentuk diekspos, penjara, denda, jilid bahkan sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat.

Alhasil, masalah narkoba ini tidak mungkin selesai tuntas selama sistem yang melahirkannya tetap diterapkan. Satu-satunya solusi menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba adalah mengenyahkan sekularisme-kapitalisme dan menggantinya dengan sistem Islam dalam Institusi Khilafah. Wallahu a’lam.

 
Top