Oleh : Enok Sonariah

      Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah


Sudah hampir satu tahun pandemi melanda dunia. Kematian akibat covid-19 belum menunjukkan ada penurunan, apalagi di Indonesia, yang tingkat kematiannya tertinggi di Asia Tenggara. Berbagai kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 sudah diterapkan di negeri ini. Ada PSBB, PSBM dan yang terbaru sedang diwacanakan adalah PSBK (Pembatasan Sosial Berskala Kampung) atau populer disebut mini lock down.


Menurut Pj Sekda Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, mini lock down bisa dilakukan dengan melihat perkembangan kasus covid-19. "Pilihan untuk menerapkan mini lock down tentu selalu ada, jika terjadi peningkatan kasus positif (covid-19) yang signifikan". Peningkatan kasus yang dimaksud berada di sebuah wilayah tertentu bukan secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Bandung. Jika terjadi banyak kasus dalam satu wilayah maka pihaknya akan membahas untuk menerapkan mini lock down ini di Gugus Tugas penanganan covid-19 Kabupaten Bandung. Demikian keterangan yang disampaikan Tisna Umaran. (AyoBandung.com 9/10/2020)


Bukan tanpa alasan mengapa pemerintah menghendaki mini lock down bukan PSBB ataupun PSBM lagi. Karena ternyata dengan PSBB ataupun PSBM terjadi lumpuhnya roda perekonomian. 


Walaupun baru wacana, sudah bisa diprediksi, mini lock down bukanlah langkah tepat untuk mengantisipasi penyebaran covid-19, karena baru akan dibahas untuk diberlakukan kalau di wilayah tertentu terjadi peningkatan kasus. Hal ini secara jelas bukan mengantisipasi, bukan preventif atau pencegahan tetapi rakyat dibiarkan tertular baru ditangani. Rakyat semestinya dijaga agar tidak tertular bukan dihadapkan pada spekulasi. Jadinya seolah terancam oleh kematian akibat tertular covid-19 dan kematian akibat kelaparan bila tidak melakukan aktifitas ekonomi di luar rumah. Patut disayangkan, pemerintah tidak mengambil pelajaran dari kebijakan new normal yang gagal. Kasus melonjak tajam pasca diberlakukannya new normal. Tapi lagi-lagi atas nama pertimbangan ekonomi rakyat kecil selalu menjadi korban.


Pemberlakuan mini lock down pun ditengarai lepasnya tanggung jawab pemerintah pusat dalam penanganan covid-19, diserahkan pada masing-masing wilayah, walaupun alasan yang mengemuka biar mudah tertangani kalau skupnya kecil. Kita tidak bisa percaya begitu saja. Berkaca pada kebijakan sebelumnya yang selalu gagal. Karena hanya merupakan solusi tambal sulam ditengah buruknya kepengurusan negara dalam berbagai bidang, bukan hanya penanganan covid-19.


Berubah-rubah kebijakan nyatanya tidak membuahkan penyelesaian yang berarti. Sebaliknya permasalahan semakin pelik dan bertambah. Inilah akibat Indonesia selalu membebek kepada barat. Setiap kebijakan selalu sarat kepentingan korporasi, disetir oleh kepentingan para cukong. Haus harta dan kekuasaan mendominasi para pemimpin negeri ini. Jeritan rakyat sudah tak sanggup mengetuk hati nurani untuk sekedar berempati. Kesan yang ingin disampaikan bahwa mereka begitu perhatian kepada rakyat. Berbagai bantuan pun mereka salurkan hanya sekedarnya. Cukup tidak cukup seolah bukan tanggung jawabnya.

[18/10 1:04 PM] Enok Sonariah: Berbeda halnya dengan kebijakan yang bersandar pada ajaran Islam. Rasulullah saw. bersabda “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar rumah.” (HR Muslim) 


“Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.” (HR Imam Bukhari Muslim)


Dari hadis di atas, negara akan sigap melakukan tindakan agar wabah tidak menyebar, yaitu lock down menurut ketentuan Rasulullah, bukan lock down ala barat.


Selama penanganan wabah negara akan hadir dalam memenuhi seluruh kebutuhan individu masyarakat. Bukan karena sudah menyalurkan bantuan, tetapi sampai benar-benar tidak ada satu orangpun yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya selama pandemi.


Disamping itu Islam memandang kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat yang harus dijamin oleh negara. Rakyat tidak akan dibiarkan menghadapi wabah dengan penuh kekhawatiran.


Selain ekonomi dan kesehatan tentunya diterapkan juga ajaran/aturan Islam di bidang lainnya. Secara keseluruhan pengaturan negara berlandaskan kepada ajaran Islam yang utuh dan menyeluruh atau Islam kaffah.


Kegagalan penanganan pandemi oleh sistem kapitalis, seharusnya menyadarkan kaum Muslimin akan butuhnya penegakkan khilafah yang akan menerapkan Islam kaffah agar pandemi segera dapat teratasi.


Wallahu a'lam bi ash shawwab

 
Top