Oleh : Satriani, S.H

(Pegiat Opini Media Kolaka)


Sejak pidato pertama Bapak Joko Widodo pada saat dilantik menjadi Persiden RI untuk kedua kalinya sudah menyinggung mengenai konsep Omnibus Law dan mengajak DPR membahas Omnibus Law dan sampailah puncaknya rangkaian Omnibus Law disahkan pada hari Senin, 5 Oktober 2020. 

Dilansir oleh Waspada.co.id – Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10) ini di Kompleks DPR secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Sementara itu di depan Kompleks DPR aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi demonstrasi elemen buruh dan masyarakat sipil.

“Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?” tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta. “Setujuuuu,” sahut mayoritas anggota yang hadir. ‘Tok,’ bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU tersebut. Rapat pengesahan RUU Cipta Kerja digelar langsung di Gedung DPR dengan setengah anggota dewan hadir sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan. Sebagian lain mengikuti rapat secara daring. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, mayoritas dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Ciptaker ini. Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. 

Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Ciptaker. Dalam pandangan mini fraksi, Partai Demokrat menyebut mekanisme pembahasan RUU Cipta Kerja yang ideal. Demokrat menilai RUU Cipta Kerja dibahas terlalu cepat dan terburu-buru. 

“Sehingga pembahasan pasal per pasal tidak mendalam,” kata juru bicara Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga disebut telah memicu pergeseran semangat Pancasila. “Terutama sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik,” ujar dia. Demokrat menyatakan RUU Cipta Kerja memiliki cacat baik secara substansial maupun prosedural. Marwan mengungkapkan dalam pembahasannya RUU Cipta Kerja tidak melibatkan masyarakat, pekerja, dan civil society.

“Berdasarkan argumentasi di atas, maka Fraksi Partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja. Banyak hal perlu dibahas lagi secara komprehensif agar produk hukum RUU ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial,” ujar dia.

Mengurai Masalah

Omnibus Law yang disebut juga Undang-Undang sapu jagat dalam kata latinnya omnis yang artinya banyak sedangkan dari segi hukum berarti suatu peraturan yang dibuat  berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda, penggunaan Omnibus Law banyak digunakan oleh negara dunia terutama yang menggunakan common law, misalnya AS, Kanada hingga Ingris. Dengan Peraturan tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan, memperjelas dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan tentang investasi untuk mendorong investasi domestik dan asing di negara tersebut. Ini pula salah satu alasan pemerintah Indonesia  menghadirkan Omnibus Law karena terlalu banyak regulasi, membuatnya saling tumang tindih hingga mengganggu program percepatan pembagian ekonomi. Undang-undang Omnibus Law dalam pasal 4 ayat 6 berbunyi, ‘’penciptakan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan mempercepat proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat pengaturan mengenai Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan menyediakan dan perizinan untuk percepatan proyek startegis nasional.“

Investasi dalam Undang-undang Omnibus Law menciptakan lembaga baru yang berbadan hukum yang disebut lembaga pengolahan investasi. Pemerintah sangat mendorong investasi dan realisasi baik investasi didominasi oleh penanaman modal asing dibandingkan penanaman modal dalam negeri. Adapun yang dimaksud investasi penanamkan modal yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh imbalan yang lebih besar. Baik itu dalam bentuk pasar obligasi atau transaksi pinjaman yang tidak lepas dari bunga, alih-alih memperbaiki pertumbuhan dan pembagunan ekonomi ternyata hanyalah sebuah jebakan.

Hadirnya Omnibus Law memudahkan investor dalam menguasai sumber daya alam, bumi pertiwi dengan limpahan kekayaan alam merupakan harta karun, namun tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya yang ada malah menyusahkan rakyat, sebab dengan pajak dan kebutuhan pokok yang semakin tinggi, fakta mengatakan bahwa yang dikutip oleh laman CNN Indonesia Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. Apakah Omnibus Law menguntungkan rakyat atau hanya para kapitalis saja? Meskipun negar-negara maju memakai konsep Omnibus Law ini. Namun, menurut Dodek selama beberapa dekade penggunaan, Omnibus Law berkembang menjadi “undemocratic practice” (praktek yang tidak demokratis) dalam pembentukan undang-undnag di perlemen. Undang-undang yang  hadir akan mengalami kecacatan ini disebabkan atas asas yang digunakan yakni penerapan sistem sekularisme-kapitalisme yang berani memisahkan agama dari kehidupan, menyerahkan aturan kepada manusia sehingga tidak  mampu mendatangkan maslahat untuk umat.

Kembali Kepada Islam

Islam sebagai din sempurna dalam memenuhi kebutuhan rakyat, negara akan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikan pelindung, maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya, maka ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai dan Ahmad)

Pemimpin idealisnya harus mampu menjadi tameng untuk keselamatan warganya baik ketika membutuhkan, keamanan dan kesejahteraan. Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warganya yang diberi taqlif mencari nafkah hingga menyerahkan lahan yang kosong untuk dimanfaatkan, negara Islam juga akan mengambil alih dalam mengelola sumber daya alam tidak menyerahkan kepada swasta.  

Rasullullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Sebab sumber daya alam merupakan fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama. 

Negara mewakili masyarakat mengatur pemanfaatannya dan dengan negara islam yang mandiri dalam memanfaatkan SDA ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga semua masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan manfaat secara adil dari harta-harta milik umum. Begitulah sistem Islam  pengurusan rakyat dan berhubungan tentang ketenagakerjaan, hal ini akan terwujud hanya dalam insitusi khilafah. Wallahu a’lam.

 
Top