Oleh : Elisa Salsyabila Lukmayanti

Mahasiswi dan Pengemban Dakwah


Seperti yang diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sampai saat ini masih banyak menemui kendala. Sebab, di daerah-daerah terpencil masih banyak ditemukan para siswa yang tidak memiliki Smartphone. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda melihat faktanya, di satu sisi pandemi Covid-19 masih merajalela, tapi di sisi lain kegiatan belajar harus tetap berjalan. Oleh karena itu, katanya, instrumen yang paling mungkin dilakukan adalah memperkuat program PJJ. Sehingga dibutuhkan terobosan dan inovasi dari Kemendikbud terkait PJJ ini. 

“Kami berharap Kemendikbud harus mendorong konten PJJ untuk secepatnya disesuaikan. Ini kan kontennya masih padat banget, tatap muka yang tidak bisa dilaksanakan di sekolah, begitu saja dibawa ke dalam skema PJJ, itu yang tidak boleh,” ungkap Syaiful saat wawancara di Kecamatan Cileunyi, belum lama ini. Syaiful mengatakan, hanya perlu satu kurikulum yaitu kurikulum darurat. Intinya, Semua guru dan sekolah, tidak boleh dipaksakan untuk memenuhi standar, seperti pada saat dalam kondisi normal. (jabarekspres.com, 21/09/2020) 

Adapun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), baru-baru ini mengumumkan adanya penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Hal itu terungkap dalam paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim disampaikan dalam Webinar Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (7/8/2020). Ada 2 hal yang akan dilakukan pemerintah, yaitu perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan menerapkan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). Lalu seperti apa kurikulum darurat itu?

Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). "Untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK kami telah menyusun kurikulum darurat yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru," kata Nadiem dalam webinar yang disiarkan di YouTube, Jumat (7/8/2020). Imbuhnya, penyederhanaan itu mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya.

Namun Nadiem mengatakan kurikulum darurat tidak wajib dipilih. Opsi lain selain itu, satuan pendidikan bisa memilih tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. "Yang ingin saya tekankan adalah satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum darurat ini," kata Nadiem. (kompas.com, 8/08/2020) 

Pendidikan memang hal terpenting dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Bagaimana nasib generasi saat ini di masa mendatang jika pemerintah abai dan tidak bertindak tegas dalam mengurusi masalah pendidikan generasinya? Siapa yang akan bertanggung jawab pada moralitas anak bangsa? Tentunya ini harus menjadi pertimbangan pemerintah jika menyerahkan kebijakan pada daerah dan sekolah-sekolah untuk menerjemahkan sendiri kebijakan pendidikan saat ini.

Lalu jika sekolah tatap muka diberlakukan di zona hijau, siapakah yang akan menjamin jika wilayah tersebut benar-benar aman dari paparan Covid-19? Siapa yang bisa menjamin jika sekolah-sekolah tersebut mampu secara mandiri menyiapkan protokol Covid-19 dengan sempurna? Sementara sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Yakinkah kita bahwa tidak ada kemungkinan penularan masuk di zona hijau? Kita sudah belajar dari pengalaman PSBB yang berefek pada kenaikan jumlah pasien posistif Covid-19. Bahkan sudah tercatat pada 18 Mei lalu, ada 3324 anak berstatus PDP, 129 PDP meninggal dan 584 terkonfirmasi positif dan 14 anak meninggal dunia. (tempo.co, 03/06/2020)

Akankah kita menambah daftar panjangnya? Selama tidak ada lockdown atau karantina wilayah yang benar, maka tidak ada yang bisa menjamin zona hijau pun aman dari Covid-19.

Di sisi lain, jika sekolah ini tetap dengan sistem daring dan belajar dari rumah, dapatkah terpenuhi capaian materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada? Sudah pahamkah para guru dengan cara pembelajaran yang efektif dengan cara daring? Mampukah mereka melakukan pengajaran menggunakan IT? Bagaimana dengan siswanya, terjangkaukah teknologi ini bagi mereka, dari sisi ketersediaan alatnya dan kuota internet? Bukankah tiap siswa mempunyai kondisi yang berbeda? Belum lagi kendala kekuatan sinyal yang tidak sama di tiap daerah?

Semua permasalahan ini seperti benang kusut dari penerapan sistem yang salah yakni kapitalisme yang memandang kemanfaatan sebagai asas utamanya. Sistem ini tidak akan mampu menjawab permasalahan pendidikan, apalagi di era pandemi seperti saat ini. Karena sistem ini tidak memiliki solusi yang tepat, menyeluruh di semua aspek.

Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah/PT, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. Setiap kegiatan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar-audiotorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, majunya sarana-sarana pendidikan dalam kerangka untuk mencerdaskan umat menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya.

Semua gambaran solusi di atas hanya akan terjadi jika sistem Islam-lah yang diterapkan secara menyeluruh di bumi pertiwi ini. Maka negara tidak hanya menjamin keselamatan pelajar, namun juga akan memastikan tujuan utama pendidikan yakni membentuk kepribadian Islam ini tercapai. Tentunya dengan kurikulum yang berbasis Islam.

Wallahu a&lam bishshawab.

 
Top