Oleh : Liza khairina


Bagi orang yang punya empati tinggi, keburukan yang terjadi secara meluas adalah tanggung jawab bersama. Dia tidak hanya mencukupkan menjaga diri dan keluarganya, tapi juga tergerak menyelamatkan orang lain dari kesengsaraan lingkungannya. Ini fitrah manusia yang sesungguhnya, makhluk sosial yang Allah cipta sebagai khalifah fil ardl dengan sebutan al-insan artinya makhluk yang beradab dan berilmu.


Semilir konflik kebijakan mengitari perjalanan negeri Indonesia yang disibukkan dengan segudang masalah. Mulai dari rakyat biasa sampai pejabat yang berkuasa, dari remaja sampai lansia, dari yang rabun politik sampai yang melek politik. Masalah yang terus menumpuk telah menjadikan semuanya berpikir keras. Seperti tiada jeda melihat media-media yang berebut deadline. Memperlihatkan kepada khalayak tentang pekatnya beragam kezaliman, kriminal, kemiskinan, kebodohan dan apapun itu istilahnya, yang sangat mengiris hati kebangsaan kita. Seperti mengajarkan bahwa hidup itu keras. Kalau ingin bertahan/selamat maka harus memeras.


Sembilu di hati, saat melihat saudara-saudara kita yang di sana menyampaikan pendapat. Turun ke jalan bereaksi atas kebijakan pemerintah yang tidak merakyat. Tetapi mereka disambut perlakuan sewenang-wenang. Menyampaikan aspirasi dituduh menyalakan api demonstrasi, hingga diteriaki sampah demokrasi. Yang kritis dicap anti NKRI. Yang turun ke jalan ditembaki, dipukuli, dilempari bahkan ditangkap tanpa kepastian konstitusi. Video-video brutal pihak keamanan sungguh melukai naluri. Mereka peserta aksi seperti penjahat tak punya hati diperlakukan tidak manusiawi. Sungguh, ini serasa bukan peristiwa di Indonesia yang terikat agama dan adab tinggi.


Tidak cukup dengan mengacuhkan himbauan para tokoh peduli negeri. Pemerintah juga berlepas tanggung jawab atas keadaan cederanya para pelajar, bahkan disusulkan ancaman akan mengeluarkan siswa-siswa yang ikut berpartisipasi dalam aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Benar-benar menjadi pemandangan gelap, ketika rakyat harus terasing sebagai orang-orang yang mengancam stabilitas institusi.


Kamis, 13 oktober 2020, surat kabar TEMPO.CO, merilis pernyataan Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Lisyarti yang menyesalkan Dinas Pendidikan ancam DO siswa yang ikut demonstrasi. Retno menuturkan ancaman ini menunjukkan ada upaya menghilangkan hak atas pendidikan formal terutama di sekolah negeri. Pada hari yang sama Republika.co.id juga memberitakan penangkapan beberapa aktivis KAMI yang disinyalir ada keterkaitan dengan demo penolakan Omnibus Law UU cipta kerja.


Ini bukan kali pertama pemerintah menunjukkan sikap anti kritiknya. Berlaku semau tuan dan panik menghadapi rakyat sendiri. Pemandangan seperti ini menunjukkan pada kita, bahwa kepemimpinan negeri dengan sistem demokrasi menutup peluang hak suara rakyat yang seharusnya didengar dan dilindungi. Padahal jargon demokrasi "dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat" cukup nyaring digemakan dalam ruangan dan di luar ruangan. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, menutup rapat-rapat hak rakyat bersuara. Menabrak sendiri undang-undang yang telah disepakati, demi memanjakan asing yang sama sekali tidak ada ikatan apapun dengan negeri yang gagah dengan sebutan zamrud khatulistiwa ini.


Kaum Muslimin yang menjadi mayoritas di negeri ini, lebih dulu telah diajari bagaimana rasa peduli dan cinta negeri teraplikasi. Maka pantang bagi kaum muslimin diam dengan ketidakadilan. Saat dimana kesewenang-wenangan terjadi, saat itu pula seorang Muslim terpanggil untuk beraksi. Meminta pemerintah agar berhenti melegislasi perkara keburukan, sembari menyodorkan konsep Islam sebagai seruan perbaikan. Karena pada urusan umat ini tidak hanya tentang tanggung jawab di dunia, tapi juga di akhirat nanti.


Peradaban Islam telah mewariskan kepemimpinan sejati dengan bukti sejarah para pemimpin Islam melayani umat dengan sebaik abdi. Sebutlah Abu bakar, khalifah pertama ketika dibaiat menggantikan Rasulullah saw. Beliau berkhutbah meminta rakyat untuk mengkritiknya. Demikian juga khalifah Umar bin Khattab setelah dilantik menjadi khalifah, pengganti Abu Bakar as-Shiddiq ra. Umar mengajukan kepada rakyatnya pertanyaan yang sungguh dipenuhi rasa takut akan tanggung jawab kekuasaanya. Dan banyak lagi kisah ksatria pemimpin Islam yang mengukir peradaban gemilang dalam meriayah umat sehingga akan jauh dari kekuasaan oligarki.


Tentu, sejarah kepemimpinan terbaik dari para pemimpin Islam adalah kepemimpinan berbudaya kritik dan selalu meminta partisipasi rakyatnya selama memimpin. Keadaan ini harus menjadi pelajaran heroik untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Apa yang dilakukan Abu bakar, Umar dan kepemimpinan selanjutnya bisa menjadi standar kepemimpinan atas kaum Muslimin hari ini dan besok. Agar masa gelap dan keadaan sulit dapat teratasi tanpa banyak korban aksi lagi, lagi dan lagi


Sudah cukup kita terpuruk pada semua lini. Semua elemen harus menyadari bahwa tidak ada solusi yang lebih baik untuk perbaikan negeri, kecuali kembali kepada keadaan dimana rasa peduli antara pemimpin dan rakyat dihargai dan dihitung sebagai ekspresi ketaatan kepada Dzat pemilik negeri-negeri. Islam dengan sistemnya yang sempurna akan menaungi seluruh wilayah, suku bangsa, agama, segenap manusia. Bahkan hingga makhluk-makhluk lain yang berdiam membersamai kehidupan mereka. Wallahu a'lam.

 
Top