Oleh : Dwi Sri Utari, S.Pd

(Pemerhati Kebijakan Publik)


Tagar #TolakUUCiptaKerja yang diikuti dengan tagar serupa lainnya tranding di jagat tweeter pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Terkesan kejar tayang, RUU yang rencananya akan dibahas pada rapat Paripurna pada 8 Oktober lalu mendadak dikebut menjadi 5 Oktober 2020. RUU yang sejatinya menuai penolakan dari masyarakat terutama kaum buruh disebabkan mengandung berbagai pasal yang kontroversial ini telah diloloskan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah dan DPD RI pada Sabtu malam lalu. Ketuk palu ketua sidang menandai UU Cipta kerja telah disahkan mendahului rencana aksi mogok nasional yang diinisiasi oleh para buruh dan pekerja.  

Ya, meskipun masih mendapatkan penolakan dari serikat buruh di tanah air, pemerintah dan DPR nampak tak bergeming hingga akhirnya UU Sapu Jagat tersebut disahkan. Tentu, hal ini menuai reaksi dari masyarakat. Kalangan buruh tetap melakukan gerakan mogok nasional, hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dilansir oleh BBC.com, Selasa (6/10/2020), Nining Elitos, mengatakan pada 6 - 8 Oktober, buruh akan berdemonstrasi menyuarakan apa yang disebutnya sebagai "mosi tidak percaya terhadap kekuasaan". Menurutnya, isi RUU Cipta Lapangan Kerja, tak jauh berbeda dengan usul revisi UU 13/2003 yang diupayakan sejak tahun 2006 lalu, yang juga ditolak buruh. Dalam revisi tersebut, ada banyak hak buruh yang dihapus dan tak lagi berlaku. Seperti  soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dapat dilakukan secara sepihak, turunnya jumlah pesangon secara drastis atau bahkan dihapus, serta beberapa persoalan lainnya terkait ketenagakerjaan. 

Begitu pula, aksi penolakan datang dari para mahasiswa di berbagai kota. Tagar #MahasiswaBergerak pun turut meramaikan jagat medsos. Meskipun di tengah pandemi, mahasiswa yang bergelar tonggak perubahan turut menampakan perannya dengan melakukan aksi demonstrasi. Sementara itu, dilansir dari BBC.com, Senin (5/10/2020), Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Feri Amsar yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law mengatakan pihaknya siap membawa RUU Cipta Kerja untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan pengamatannya, RUU Cipta Kerja memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan hidup demi mendatangkan investor dan pengabaian atas prosedur pembentukan Undang-Undang.  

Nampak terburu-burunya pemerintah dalam mensahkan UU ini wajar menimbulkan kecurigaan tersendiri di tengah masyarakat. Muncul dugaan bahwa UU tersebut merupakan pesanan para elit kapital. Bagaimana tidak, apabila dikaji lebih mendalam terhadap setiap pasalnya, di samping mengenyampingkan hak-hak pekerja, UU tersebut nampak lebih mengarah pada menguntungkan investor yang tidak lain adalah para pemilik modal. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir oleh Kompas.com pada 16/09/2020, beliau memaparkan hingga saat ini terdapat 143 perusahaan yang berencana melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Berdasarkan penuturannya, perusahaan yang bakal melakukan relokasi investasi ke Indonesia itu berasal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, serta Jepang. Selain itu, juga ada perusahaan yang berasal dari Hong Kong dan China.

Selain itu, UU ini justru nampak mempermudah tenaga kerja asing termasuk buruh kasar untuk masuk dan bekerja. Hal ini nampak pada salah satu regulasi terbaru yang bisa mendorong peningkatan investasi asing dengan pasal yang mengatur perizinan masuk bagi tenaga kerja asing ( TKA). Dalam penyusunannya, UU Cipta Kerja telah mengubah dan menghapus sejumlah aturan terkait izin masuk TKA dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Izin masuk TKA dipangkas dan kini hanya membutuhkan pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dari pemerintah saja. Sehingga pernyataan bahwa jika UU ini diterapkan akan menyerap tiga juta tenaga kerja sebagaimana disampaikan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, hanyalah sebuah klaim. Terlebih, beberapa waktu lalu Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia sempat menerbitkan izin kerja bagi 500 TKA Cina di Konawe Sulawesi Tenggara meskipun masih tertunda disebabkan adanya penolakan dari masyarakat.

Dengan demikian, slogan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” terbukti hanyalah isapan jempol. Bahkan berubah menjadi “untuk kepentingan pengusaha”. Berbagai kebijakan rezim yang sering kali condong memprioritaskan kepentingan para kapital, menjadi bukti bahwa negara ini memang menerapkan sistem ekonomi bercorak kapitalisme-liberal. Sifat dasar kapitalisme yang rakus mewujud dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang ditetapkan. Tak ada kamus rakyat dalam kapitalisme. Kecuali rakyat hanya dijadikan sebagai sapi perahnya para kapital. Sebab, prinsip dasar kapitalisme hanya peduli pada usaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sekalipun rakyat harus dikorbankan. 

Dengan melihat fakta tersebut, layaknya menyadarkan kita bahwa rezim dengan sistem kapitalis tidak pernah memihak pada rakyat. Alih-alih memberikan kesejahteraan, yang ada justru membuat masyarakat senantiasa dihadapkan dengan persoalan hidup. Oleh sebab itu, sudah seharusnya mencari sistem peraturan hidup lain yang lebih mampu mengurusi rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki seperangkat aturan yang mampu mengurusi umat manusia dengan baik sesuai dengan fitrahnya. Sistem Islam memandang negara adalah pelayannya umat yang mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Negara bertugas menjamin penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat. Di samping itu, dalam sistem pemerintahan Islam, regulasi dan legislasi hukum dibuat sesuai ketentuan Islam. Sehingga akan mencegah timbulnya politik kepentingan. Sebab tidak memberikan peluang produk hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan manusia. Maka dari itu, sudah selayaknya pula untuk segera mencampakkan sistem kapitalis-liberal dan beralih pada sistem peraturan hidup yang berasal dari Sang Maha Pencipta. 

Wallahu a’lam bishshawab.

 
Top