Oleh : Yani Rahmawati

(Ibu Generasi Peduli Umat)


Senin, 5 Oktober 2020 dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2020-2021 di Komplek Parlemen Jakarta, Pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU), yang awalnya RUU Ciptaker ini akan disahkan tanggal 8 Oktober 2020.

Legalisasi Omnibus Law Cipta Kerja ini dilakukan di tengah pandemi yang belum berakhir bahkan kurva positif pun masih terus meningkat, yang mengakibatkan banyaknya permasalahan yang muncul, seperti masalah kesehatan akibat Covid-19 dan PHK besar-besaran yang membutuhkan fokusnya penanganan pada masalah tersebut.

Menurut Sekertaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, bahwa RUU yang disahkan menjadi UU tersebut akan menjadi solusi fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional, seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing, serta untuk menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru yang terus meningkat.

Namun demikian pengesahan RUU Cipta Kerja ini mendapat penolakan dari 2 fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS, dan 9 Fraksi di DPR telah memberikan pandangannya. Padahal di masa seperti ini pengesahan RUU Cipta Kerja ini tidak ada urgensinya bagi masyarakat.  Sungguh ini adalah tindakan yang sangat melukai hati masyarakat yang dilakukan pemerintah dan DPR, padahal DPR sejatinya adalah wakil dari rakyat.

Omnibus Law Cipta Kerja untuk Kepentingan Asing

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, sejatinya hanya menguntungkan bagi pihak asing. UU ini akan mempermudah bagi asing untuk berinvestasi sebesar-besarnya di Indonesia, karena ada perampingan regulasi dan penyederhanaan peraturan. UU ini juga akan mempermudah tenaga kerja asing termasuk buruh kasar untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Selain itu sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan malah dihapuskan.

Investasi yang dimaksud adalah eksploitasi sumber ekonomi baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, untuk kepentingan kaum kapitalis.

Agar mudah dipahami publik, RUU Cipta Kerja ini semestinya menggunakan nomenklatur RUU Cipta Kerja Investasi (Penjajahan). Karena RUU yang terdiri dari 1244 pasal dari 79 hingga 81 UU berorientasi pada investasi.

Sebagai contoh, pada kluster ketenagakerjaan, kalau dulu UU Ketenagakerjaan (UU 13/2003) dibuat dalam perspektif kepentingan perlindungan tenaga kerja, RUU Cipta Investasi ini justru mengoreksi sejumlah norma UU ketenagakerjaan yang sebelumnya berpihak kepada buruh, menjadi berpihak kepada investor.

Contohnya pada kluster pemerintahan daerah, sejumlah kewenangan daerah dipangkas. Hal ini memudahkan investor melakukan investasi dengan cukup bernego dengan pemerintah pusat dan mengabaikan pemerintah daerah.

Pada kluster pendidikan, RUU ini melakukan privatisasi dan liberalisasi pendidikan, sehingga pendidikan menjadi lahan bisnis yang diperebutkan oleh asing.

Pada kluster kesehatan, rumah sakit, dokter, bahkan bidan, kesempatan juga diberikan kepada asing. Sehingga menjadikan Indonesia terbuka untuk siapapun dalam mencari nafkah, terlepas apakah pribumi dan rakyat sendiri kesulitan dalam mempertahankan hidup atau tidak.

Pada kluster sumber daya alam, prinsipnya RUU Cipta Kerja ini adalah karpet merah bagi para investor dan karpet merah bagi penjajahan negeri ini. Dengan kata lain Indonesia mengucapkan 'Selamat Datang Penjajahan'.

Sebaliknya, pihak yang paling merasakan dampak dari Omnibus Law ini adalah rakyat Indonesia, bukan hanya buruh saja tapi masyarakat lain juga akan merasakan dampak buruknya. Karena banyak klausul yang merugikan mereka.  

Dari sini terlihat jelas watak pemerintahan kapitalisme, yang lebih mementingkan para investor dibandingkan dengan nasib rakyat.  Begitu nyata abainya pemerintah terhadap nasib rakyatnya.

DPR dan Partai juga bersuara mewakili kepentingan investor, bukan kepentingan rakyat, padahal mereka dipilih oleh rakyat, dan rakyat yang membiayai mereka dengan biaya yang sangat tinggi, namun kenyataannya mereka dikhianati, begitulah kondisi negara kita saat ini. Maka tidak mengherankan jika gelombang unjuk rasa terjadi begitu masifnya dari berbagai elemen negeri ini.

Seperti itulah Omnibus Law Cipta Kerja produk proses demokrasi, dari rakyat oleh penguasa untuk kapitalis. Jika ingin menolak UU ini rakyat bisa mengajukan banding melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Namun faktanya kebanyakan tuntutan akan kandas di MK. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa Demokrasi tidak akan membawa perubahan hakiki pada kehidupan masyarakat.

Islam adalah Solusi

Sistem Islam (khilafah) telah terbukti berhasil menyejahterakan rakyat selama ribuan tahun. Yakni sejak tegaknya Daulah Islam di Madinah abad ke-7 M hingga runtuh tahun 1924 di Turki. Selama itu, dunia dipenuhi dengan kesejahteraan dan kemuliaan.  Tidak terjadi konflik antara kalangan pekerja dan pengusaha. Karena hukum terkait buruh (ijarah) menempatkan pekerja dan pengusaha dalam posisi setara.

Dalam sistem Islam, besaran upah harus sesuai dengan besaran jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaan, waktu bekerja dan tempat bekerja. Juga tidak dikaitkan dengan standar hidup minimum masyarakat. 

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat menjadi tanggung jawab penguasa bukan pengusaha. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar kolektif rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Perusahaan wajib memberikan upah dan hak-hak buruh sesuai akad yang sudah disepakati. Negara wajib menyelesaikan jika ada perselisihan antara pekerja dan pengusaha secara adil sesuai syariat Islam.

Sudah saatnya rakyat berubah pada sistem yang berasal dari Sang Mudabbir, yaitu pengatur seluruh alam dan kehidupan ini, yaitu syariat Islam agar hidup menjadi berkah. Termasuk kesejahteraan yang diidamkan buruh dan kenyamanan para pengusaha dalam berbisnis bisa terwujud.  

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top