Oleh: Rahmi Ummu Atsilah

Unjuk rasa menolak UU Omnibus law terjadi di mana-mana, menyusul ketuk palu DPR RI yang telah mengesahkannyal, Senin (5/10/2020). Para demonstran bukan hanya berasal dari kalangan buruh saja, melainkan remaja SMA dan SMK, K-popers dan gamers. Sang agent of changes (mahasiswa) tidak ketinggalan untuk turut serta beraksi untuk menuntut keadilan dengan dibatalkannya UU “Sapu Jagat” ini.

Demo susulan pun terus dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa. Meski sangat disayangkan bila sampai terjadi ricuh dan pengerusakan. Apalagi sikap arogansi petugas yang seharusnya bertugas di lapangan untuk mengamankan dan mengawal penyapaian aspirasi dari masyarakat. Penolakan juga berasal sejumlah kepala daerah yang memang menyalurkan aspirasi rakyat yang dipimpinnya, bahkan beberapa di antaranya juga tegas menolak UU Ciptaker tersebut. Para kepala daerah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Selain itu, tidak sedikit bupati atau wali kota yang menyerukan aspirasi serupa.

Rakyat yang tidak puas  menggugat UU Ciptaker ke MK. Tak hanya serikat buruh, PBNU dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Profesor Azyumardi Azra bersama para ahli hukum, juga dikabarkan akan menempuh langkah yang sama. Yakni mengajukan uji materi UU Ciptaker ke MK. (idntimes.com, 12/10/2020). Sayangnya hingga hari ini belum ada kejelasan tentang draft final undang-undang ini. Tak ayal undang-undang ini pun belum memiliki nomor atau belum diundangkan. walhasil kembali rakyat seolah dibuat pesimis. Penyapaian aspirasinya dengan cara yang sesuai konstitusi pun menuai kendala.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono pun angkat bicara. Menurutnya, permohonan pengujian UU yang belum bernomor bisa saja dilakukan, tetapi permohonan menjadi tak punya objek. Ia juga mengatakan kemungkinan hakim MK akan memutuskan menolak pengujian undang-undang yang belum diberi nomor (kompas.com, 13/10/2020).

Banyaknya aksi penolakan semakin menunjukkan kepada kita bahwa rakyat tidak menginginkan hadirnya UU Ciptaker. Lalu pengesahan UU ini mewakili aspirasi dan kepentingan siapa? Mereka menyebut diri wakil rakyat, penyambung lidah rakyat, lima tahun sekali setiap pemilu mereka mendekati rakyat. Beragam janji mereka gantungkan di tengah harap rakyat jelata yang haus akan keadilan. Namun ketika mandat telah diberikan, mereka meninggalkan rakyat. Nasib tak lagi dipedulikan, aspirasi tak lagi didengarkan, keluhan tak lagi dimengerti, aksi tak ditanggapi.

Rentetan peristiwa terjadi yang memicu ketidak puasan masyaratkat terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi gambaran bagi kita tentang absurdnya sistem demokrasi. Sistem ini tidak benar-benar mewakili rakyat dan kepentingan-kepentingannya. Demokrasi cenderung melahirkan rezim oligarki yang hanya memenangkan kepentingan segelintir elit. Cenderung mementingkan investor, pengusaha, dan para konglomerat daripada buruh dan rakyat. Salah satu bukti nyata wajah buruk demokrasi kita saksikan dalam penetapan UU omnibus law ini. Jelas, demokrasi tidak dapat menjadi wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi. Terbukti bobrok dan penuh tipu daya, hanya berfaedah bagi segelintir elit yang menyokong kekuasaan. Alih-alih memberikan keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan, justru sebaliknya mendatangkan derita rakyat yang tak berkesudahan.

Masyarakat berulang kali dinina bobo, ditipu, dan di-PHP. Demokrasi seharusnya membuat rakyat lebih waspada dan hati-hati. Bukan malah terpukau dan tersilau dengan janji-janji palsu hingga terus menggantungkan harapan apalagi memperjuangkan demokrasi. Jangan lagi racun demokrasi menyakiti dan membunuh rakyat pelan-pelan. Sebab undang-undang sejenis UU Cipta Kerja yang tidak hanya merugikan rakyat, tapi juga merusak keseimbangan alam akan terus berlahiran dari rahim demokrasi.

Undang-undang zalim ala rezim oligarki tidak akan pernah ditemui dalam naungan Islam. Islam memandang bahwa kedaulatan berada di tangan asy-syari’. Ini berarti yang menangani dan mengendalikan aspirasi seorang hamba adalah hukum syara’, bukan hamba itu sendiri sekehendak hawa nafsunya. Aspirasi ini akan diselesaikan berdasarkan syariah-Nya, dalam bingkai ketaatan dan ketundukan terhadap seluruh perintah dan larangan-Nya.

Mencampakkan demokrasi adalah keharusan. Karena tak ada kenyataan dalam kehidupan. Cenderung menjadi alat penguasa meraih keuntungan, dari para konglomerat dan para penyokong kekuasaan. Bagi rakyat demokrasi hanya hiasan bisa dilihat tak bisa dirasakan. Sudah saatnya beralih kepada sistem Islam. Ajaran sempurna yang berasal dari Tuhan yang mengerti hakikat kebahagiaan. Hanya dalam naungan Islam, suara derita rakyat didengar dan disolusikan. Keadilan dan kesejahteraan rakyat diprioritaskan.

Terbukti selama 14 abad memimpin kehidupan, dunia menjadi makmur dan sejahtera dalam peradaban gemilang.  Semua ini niscaya akan terwujud jika syariah Islam diterapkan secara kafah dalam institusi Negara sebagai mana yang Rasulullah saw. tuntunkan, serta sahabat yang berijma’ untuk melanjutkan, yaitu institusi khilafah Islamiyah ‘ala minhajin nubuwwah. Karena terpola dalam benak pemegang kekuasaan bahwa Rasulullah saw. telah berpesan,

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”. (H.R. Bukhori).

Wallhu a’lam bisshawab.

 
Top