Oleh : Anna Ummu Maryam

(Pegiat Literasi Peduli Negeri)


Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari mahasiswa, buruh atau pekerja, pakar, hingga organisasi keagamaan.

Undang-undang impian Presiden Joko Widodo yang diklaim bisa menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja tersebut justru dinilai masyarakat sipil tak pro rakyat hingga merusak lingkungan hidup. (CNN Indonesia.com,  07/10/2020)

Sejak disahkan pada sidang paripurna 'dadakan' yang digelar DPR pada Senin (5/10) tersebut, maka bersamaan dengan pengesahan UU Cipta Kerja tersebut, sejumlah organisasi keagamaan itu kompak membuat sebuah petisi lewat situs change.org. Petisi ini kini telah ditandatangani sedikitnya oleh 1,2 juta orang saat diakses CNNIndonesia.com pukul 07.50 WIB, Rabu (7/10).

Penolakan ini tidak hanya berasal dari pemuka agama saja, namun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menolak mentah-mentah secara keseluruhan isi Undang-undang Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut penolakan ini, Sekretaris Jendral KPA Dewi Kartika memastikan segera melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA akan menggugat Undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi," kata Dewi dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).

Sistem Kapitalis Liberal Tidak Berpihak Pada Rakyat

Inilah yang dirasakan oleh rakyat sejak Undang-Undang Cipta Kerja diluncurkan. Perhatian masyarakat akan hal ini sangat besar karena di dalamnya terdapat banyak sekali bahaya yang akan terjadi ke depan jika  undang-undang ini benar-benar disahkan dan dijalankan.

Aroma kepentingan para pengusaha kapitalis sangat tercium dari undang-undang Cipta Kerja ini dan perbaikan masyarakat menjadi hal yang diabaikan. Padahal sejatinya setiap kebijakan haruslah demi kemaslahatan kehidupan rakyat. Bukan demi perusahaan para kapital yang jelas hanya melihat keuntungan dan peluang kerja bagi mereka.

Pernyataan sikap dan segala bentuk reaksi masyarakat adalah sebuah kepedulian dan bukan melakukan permusuhan. Artinya masyarakat telah ikut dalam memperhatikan setiap keputusan pemerintah yang sejatinya diharapkan selalu memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat. 

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyarankan beberapa upaya untuk menjegal UU Cipta Kerja. Salah satunya yanag sangat memungkinkan adalah melakukan pembangkangan sipil.

Menurutnya pembangkangan sipil memang harus dilakukan lantaran selama proses legislasi, DPR dan pemerintah telah melangkahi dan membelakangi kemauan publik.

"Ini bukan kali pertama, ini udah kuatrik dalam hitungan beberapa bulan. Mulai dari UU MK, UU KPK, UU Minerba. Saya lihat ini kebalik, yang diinginkan publik, misal UU PKS dicuekin. Saatnya perlawanan sipil dilakukan, pembangkangan sipil menurut saya penting," kata Zainal.

Kesejahteraan hidup masyarakat adalah mutlak di bawah tanggung jawab negara. Dan setiap kebijakan haruslah memperhatikan bahaya besar yang akan didapatkan pada masa yang akan datang. Apalagi dengan mengundang dan membuka sebesar-besarnya peluang negara asing untuk melakukan investasi.

Sistem kapitalis liberal adalah akar dari kemelut peristiwa yang terjadi di negeri ini. Dimana dalam sistem ini kekuatan negara tidak dibangun secara mandiri, namun tergantung pada dana asing dalam berbagai bentuknya. Dan salah satu yang amat diandalkan adalah investasi. 

Padahal pada sejatinya investasi bukanlah pemberian bantuan tanpa perjanjian tertentu. Namun investasi adalah salah satu strategi dari berbagai cara untuk menguasai hal tertentu dalam suatu negara.

Bahkan tak jarang negara yang diberi investasi berada dalam kebangkrutan yang hebat. Sehingga kebijakan dan keputusan suatu negara ditetapkan berdasarkan perjanjian tersebut. Maka jelas kepentingan rakyat bukanlah prioritas perbaikan menuju kesejahteraan.

Sistem Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Islam hadir dalam kehidupan manusia sebagai pemberi solusi dalam segala aspek aktivitas manusia selain memberikan pemahaman dan tata cara dalam beribadah yang benar.

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (QS. Ali ‘Imran : 19)

Dalam pandangan Islam, negara memiliki fungsi yang amat besar yaitu sebagai pelayan dan pelaksana hukum Islam dalam segala sisi kehidupan. Pemerintahan, ekonomi, kesehatan, keamanan, peradilan, sosial dan hal lainnya adalah menjadi mutlak harus dijalankan sesuai syariat Islam.

Negara berkewajiban mengurusi rakyatnya, menyejahterakan kehidupannya, memberikan mereka kemudahan dalam menjalankan segala hal dalam kehidupan dan menjamin terpenuhinya segala kebutuhannya.

Negara dalam Islam dituntut haruslah mandiri dalam segala hal dan tidak tergantung pada asing. Sehingga setiap kebijakan tidak di bawah kepentingan dan tekanan dari luar. Selain hal itu negara juga dituntut dalam menjaga keseimbangan kehidupan dan masyarakat.

Segala aspek yang ada dalam kehidupan haruslah dijaga demi keberlangsungan seluruh makhluk hidup pada masa yang akan datang. Karena kehancuran masa depan adalah ulah kelalaian pada masa kini.

Negara dan rakyat berjalan bersinergi untuk saling mengingatkan dan membangun peradaban manusia yang agung. Sehingga reaksi rakyat bukan dianggap pembangkangan tapi kepedulian dari hal yang mungkin terlewatkan untuk diperhatikan oleh negara.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلاَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمُُ 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana“. (QS. at-Taubah : 71)

Maka sudah sepantasnya negara berjalan bersama rakyat dalam menjalankan setiap keputusan berdasarkan Islam saja dalam bingkai Khilafah Rasyidah. Karena hanya dengan melaksanakan syariat Islam kafahlah kesejahteraan rakyat benar- benar dapat dirasakan.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top