Oleh : Neneng Sriwidianti

Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK


"Liberalisasi adalah akar demokrasi sekaligus biang petaka mengapa negara demokrasi akan gagal selamanya." (Plato)


Kutipan tulisan Plato di atas, seharusnya semakin meyakinkan kepada kita, bahwa demokrasi adalah induk kerusakan yang terjadi saat ini. Disahkannya UU Cipta Kerja, produk demokrasi yang merupakan hasil kompromi anggota dewan dan  pemerintah  ini, akan menimbulkan berbagai penyimpangan dan penderitaan bagi rakyat. Apalagi, pandemi Covid-19 belum berakhir dari negeri kita. Hal ini akan semakin membebani rakyat.


Dilansir dari Detik.com, (7/10/2020). Fadli Zon, berpandangan Omnibus Law bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Fadli juga menyebut bahwa UU Cipta Kerja tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Disebutnya tidak tepat waktu karena negara berada di tengah-tengah pandemi.


"Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tidak dapat mencegah disahkannya UU ini. Selain bukan anggota Baleg, saya termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal sidang paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf," kata Fadli Zon dalam keterangannya, Detik.com, (7/10/2020).


Masihkah kita percaya dengan sistem demokrasi dan rezim oligarki? Padahal, bukti nyata sudah terpampang jelas di hadapan kita. Rakyat sudah merasakan penerapannya yang tak henti-hentinya menimbulkan kerusakan dan penyimpangan.


Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum dalam bukunya Demokrasi Sistem Kufur, demokrasi adalah ide khayal (utopia), tidak sesuai dengan realitas dan penuh  paradoks, dan telah melahirkan dampak-dampak yang sangat buruk dan mengerikan terhadap umat manusia.


Dengan banyaknya rakyat yang menolak disahkannya UU Cipta Cipta Kerja ini, membuktikan watak asli demokrasi yang buta untuk melihat derita rakyat dan tuli terhadap aspirasi rakyat.


Demokrasi juga telah melahirkan rezim oligarki yang hanya memenangkan kepentingan dan berpihak kepada segelintir elit. Contoh yang nyata, adanya penggelontoran dana sebesar Rp22 triliun untuk kasus pailitnya Jiwasraya yang dikorup elit. Padahal, anggaran tersebut milik rakyat, yang harusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, terlebih di masa pandemi ini.


Sudah saatnya rakyat mencampakkan demokrasi. Jangan lagi berharap kepada demokrasi, apalagi tertipu dengan tawarannya. Rakyat tidak bisa menggantungkan perbaikan nasib dari judicial review atau perubahan/pembatalan UU. Karena UU sejenis ini akan terus lahir dalam demokrasi. Demokrasi akan terus menghisap darah rakyat sampai kering kerontang.


Rakyat saat ini, membutuhkan kepada perubahan mendasar (asasiyah) dan menyeluruh (inqilabiyah). Perubahan totalitas ini membutuhkan beberapa prasyarat penting, di antaranya:  


Pertama, kejelasan basis ideologi. Persoalan ideologi ini penting, karena merupakan dasar yang dibangun di atasnya sistem kehidupan.


Kedua, membutuhkan musuh bersama yang jelas. Rakyat harus satu pemahaman, bahwa  musuh utama umat Islam adalah ideologi kapitalisme dan sosialisme. Karena penerapan ideologi kapitalisme inilah yang menjadi pangkal penyebab kerusakan yang saat ini terjadi.


Ketiga, adanya konsepsi dan arah perubahan yang jelas, terukur, dan terarah. Perubahan yang kita lakukan adalah dalam rangka melanjutkan kehidupan Islam dengan menerapkan syariat Islam kafah dalam institusi politik khilafah Islam.


Keempat, adanya kepemimpinan umat. Kepemimpinannya harus bersifat ideologis (mabda) yang dibangun berdasarkan Islam.


Kelima, perubahan akan semakin matang ketika ada peristiwa politik (political event). Peristiwa politik ini ditandai dengan adanya penolakan masyarakat terhadap pemimpin dan sistem yang ada. Ini terjadi ketika rakyat sangat menderita akibat kebijakan penguasa yang menerapkan sistem kapitalisme demokrasi yang rakus dan menyengsarakan.


Perubahan yang mendasar seperti ini, telah terbukti selama 13 abad. Sistem khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah, mampu menghadirkan regulasi yang adil, lepas dari kepentingan, dan berorientasi kemaslahatan rakyat dan menyejahterakan.


Pujian akan kegemilangan khilafah ini, seperti yang diungkapkan oleh Will Durant, seorang  sejarawan barat yang memuji kesejahteraan negara khilafah. Dalam bukunya ia menulis bersama istrinya, Ariel Durant, Story of Civilization, ia mengatakan:


"Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah ini juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti ini belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka."


Oleh karena itu, menegakkan khilafah sebagai kewajiban yang agung harus segera diperjuangkan oleh seluruh kaum muslimin. Agar penderitaan rakyat yang disebabkan oleh sistem demokrasi bisa segera dihilangkan. Rakyat akan diliputi keberkahan dari Allah Swt.


"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (TQS. Al-A'raaf [7] : 96)

Wallaahu a'lam bishshawaab

 
Top