Oleh: Ummu Najla

(Komunitas Ibu Peduli Generasi) 


Ketok palu UU Cipta Kerja yang mendadak disahkan  ditengah malam melalui hasil rapat paripurna pada Senin (5/10/2020) menuai kontraversi. UU ini disetujui oleh 7 fraksi yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP dan PAN. Namun ditolak 2 fraksi yaitu Partai Demokrat dan PKS.

Pasal-pasal karet yang dihasilkan bergulir bak bola panas. Dituding pasal tersebut pro koorporasi dan merugikan kaum buruh diantaranya: Pasal 42 soal mempermudah perekrutan TKA, Pasal 59 soal tenaga kontrak, Pasal 61 soal kontrak seumur hidup,Pasal 77 soal jam kerja, Pasal 78 soal ketentuan lembur, Pasal 79 soal hak cuti dan istirahat.


Tak ayal, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meradang. Umpan balik pun disambut dengan aksi mogok massal mulai dari 6-8 Oktober 2020 yang melibatkan sekitar 2 juta buruh di 150 kabupaten/kota tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia. Walaupun beresiko bisa menciptakan kluster baru penyebaran covid, upaya tersebut terpaksa mereka tempuh demi memperjuangkan aspirasi kaum buruh.


Namun hingga waktu berlalu, aksi demo tak kunjung henti justru semakin memanas dan merambah pelosok Negeri. Pesertanya pun tak hanya didominasi kaum buruh tapi juga para Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan pelajar. Aksi anarkis dan ricuh semakin tak terbendung. Tak hanya membakar ban bekas, peserta aksipun melampiaskan kekecewaannya dengan membakar halte Bus dan fasilitas vital lainnya. Alhasil, Polri pun membalas dengan tembakan gas air mata dan menciduk 796 peserta aksi yang diduga terafiliasi dengan kelompok Anarko. Mereka diamankan oleh Polda Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Jumat (9/10/2020).

Demokrasi Laiknya Drakor 

Miris, melihat nasib ibu pertiwi kini. Di tengah keprihatinan perang melawan corono, ternyata rakyat pun harus menelan getirnya pengkhianatan. DPR dan Pemerintah yang mereka harapkan mampu menjadi penyanggah dan tongkat dalam perekonomian, justru merampas tulang punggung kehidupan mereka. Namun Pemerintah berdalih dan membela diri lewat lisan Menko Perekonomian Erlangga Hartato, bahwa pengesahan UU Cipta Kerja ini adalah peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap investor. Nyatanya, isi pasal-pasalnya pro korporasi dan merugikan rakyat.

Rupanya panggung sandiwara Senayan memerankan drama kehidupan yang lebih melankolis dari drakor. Betapa tidak, ketika sang sutradara Demokrasi memunculkan pemeran dua aktor antagonis dengan aksi walk out dan kicauan sumbangnya. Digempur pemeran protagonis dari segala sisi. Tentunya, happy ending kisah asmara syahwat politik bercumbu dengan Kolosi, Nepotisme dan Korupsi sukses membuat pemirsa termehek-mehek. Demikianlah skenario dirancang seapik mungkin sebagai hiburan dan hidangan spesial bagi sang tirani.

Bukan lagi sebuah rahasia bahwa sang sutradara Demokrasi mengidap penyakit bawaan sejak lahir. Cacat mental yang dideritanya mengantarkan kepada lemahnya sistem syaraf regulasi. Sang sutradara tak mampu mengfilter kontain benar ataukah salah dalam naskahnya. Cerita usang tak bermoral dan menghalalkan segala cara sudah menjadi ciri khas yang sukses menembus rating tertinggi. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para aktor-aktor politik demi mendapatkan peran apik yang diinginkan. Tentunya, dibumbuhi peran keserakahan dan aksi kong kalikong yang akan semakin menyemarakkan indahnya alur drama perpolitikan.

Belum lagi sang Demokrasi pasti akan bekerjasama dengan produser bernama Kapitalis yang sangat bengis. Materialisme dan kemanfaatan adalah tender yang harus dikeluarkan sebagai sesajen untuk pelicin setiap proyek andalan. Rakyat harus menjadi tumbal dalam persembahan dalam setiap ritual mereka. Cucuran air mata dan darah rakyat adalah syarat mutlak bagi sang produser untuk meloloskan audisi drama ini. Demi sajian apik yang akan mereka persembahkan kepada para konglomerat dan borjuis sang investor sejati. Lantas masihkah layak berharap pada sang Demokrasi yang bener-bener crazy?!

Islam Mensejahterahkan Buruh

“Laiknya bergantung pada akar lapuk” begitulah ibarat yang tepat jika kita masih terus berharap pada demokrasi. Jelas, demokrasi hanya mementingkan syahwat politik daripada kepentingan rakyat. Alih-alih mensejahterahkan buruh, justru menggadaikannya pada kepentingan korporasi demi sebuah ambisi dan keserakahan pribadi.  Sungguh hanya Islam yang mampu kita harapkan sebagai satu-satunya solusi. Sebuah sistem yang berasal dari Yang Maha Tinggi. Yang mampu menundukkan ambisi diri pada sebuah konstitusi Illahi. Dengan sistem yang adil dan mensejahterahkan isi bumi. 

Allah SWT berfirman dalam Qs Al-Anbiya [21]: 107:

“Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 

Allah SWT berfirman dalam Qs Al-Naml [27]: 77

”Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” 

Benar, Islam adalah agama paripurna yang mampu memberikan solusi tuntas dalam semua permasalahan tak terkecuali masalah buruh ini. Profesi buruh dalam Islam disebut ijarah yaitu akad/kesepakatan atas suatu jasa dengan adanya imbalan/kompensasi tertentu. Hukumnya mubah selama aktifitasnya tidak bertentangan dengan Islam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS At Thalaq [65]: 6 berikut:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Kesepakatan antara buruh dan majikan tentunya harus seimbang antara upah dan jasanya karena itu adalah rukun yang wajib dipenuhi. Tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak. Maka haram hukumnya bagi majikan melakukan PHK sepihak diluar akad yang sudah disepakati, menunda pembayaran upah dan mengurangi hak buruh seperti waktu istirahat, ibadah, cuti dll. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS Al Maidah [5]: 1) 

Rasulullah saw bersabda:

“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR Ibnu Majah)  

Secara normatif, Negara harusnya berperan sebagai katalisator dan regulator antara buruh dan majikan. Negara harus adil memberikan perlindungan tanpa berat sebelah. Namun faktanya di Negeri ini, rezim lebih condong kepada majikan dan korporasi dengan dalih investasi. Tak peduli rakyat tersakiti dan dikhianati. Semata-mata demi meraup keuntungan materi berkedok regulasi. Bukankah Nabi saw bersabda: 

“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. (HR al-Bukhari)

Secara historis, hanya Islamlah yang mampu melahirkan sosok pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Terbukti, bagaimana Khalifah selalu melindungi dan mensejahterahkan rakyatnya. Tengoklah bagaimana bersahajanya khalifah Umar bin Khatab dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang rela menyumbangkan hartanya ke baitul mal demi mengutamakan kepentingan rakyat. Bahkan pakaian dan tempat tinggal mereka jauh dari kata layak. Keadilan hukumpun ditegakkan tanpa pandang bulu walaupun kepada putranya sendiri. Perekonomianpun surplus hingga terdistribusi merata ke seluruh pelosok negeri.Tak heran jika di bawah kepemimpinanya, rakyat dan buruh hidup sejahtera dan sentosa. Akankah semua tinggal histori, ataukah akan kita perjuangkan kembali agar bumi berseri dan bersemi kembali?!.

Waallahu a’lam bi ash-shawwab.

 
Top