Oleh : Mita Nur Annisa

(Pemerhati Sosial)


Deretan panjang massa yang membludak melakukan aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR secara terburu-buru dan dalam keheningan malam, menunjukkan tidak adanya transparansi pada publik. Aksi yang memprotes isi UU yang sangat bermasalah, tentang ketenagakerjaan, izin investasi, dan lingkungan, menandakan betapa tak berpihaknya pemerintah atas rakyatnya.  

Terkait disahkannya UU Cipta Kerja, tokoh masyarakat pun turut memberikan tanggapan. DPR, MPR serta pemerintah itu terbentuk dan terpilih secara demokrasi? Yang mana demokrasi ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun sepertinya hal tersebut tak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, saat masyarakat turun ke jalan untuk mengeluarkan aspirasi dengan menolak UU Cipta Kerja, justru dianggap ancaman dan tidak mendapatkan perhatian khusus atau hanya sekadar didengar. Jika demikian, lalu untuk siapakah undang-undang tersebut disahkan? Benarkah untuk rakyat atau orang tertentu?

Harusnya pemerintah mendengarkan jeritan dari rakyatnya. Sebagai wakil rakyat harusnya terbuka dan memberi jalan untuk masyarakat.

Dilansir oleh detiknews (07/10/2020), anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta maaf karena tidak berdaya mencegah pengesahan UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). Merespons ini, DPP Gerindra memastikan partai sudah menampung aspirasi rakyat.

"Walau saya bukan anggota Baleg, saya pastikan perjuangan Gerindra menampung dan mengakomodir aspirasi rakyat sudah maksimal," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan pada Rabu (7/10/2020).

Habiburokhman selaku anggota dewan pun siap terus memberikan penjelasan tentang UU Cipta Kerja terhadap masyarakat yang kecewa atas kehadiran UU tersebut.

Diketahui, Fadli Zon mengkritik pengesahan UU Ciptaker. Sebagai anggota DPR, Fadli Zon mengaku powerless atau tak memiliki daya untuk mencegah pengesahan UU Ciptaker.

"Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya UU ini. Selain bukan anggota Baleg, saya termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal sidang paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf," kata Fadli Zon dalam keterangannya.

Permintaan maaf ini menimbulkan dua spekulasi apakah beliau benar-benar tulus, atau hanya pencitraan saja. 

Sudah sekian kalinya masyarakat harus menelan pil pahit, menerima segala kebijakan dari pemerintah yang tak sejalan dengan aspirasi rakyatnya sendiri. Inilah sistem demokrasi yang dibuat oleh akal manusia dengan menjauhkan peran Tuhan dalam mengelola negara. Sehingga yang dilahirkan hanya keserakahan akal manusia tanpa memikirkan yang lain, dengan membuat segala sesuatu atas dasar hawa nafsu belaka. Hal ini tentu saja hanya menguntungkan para pemilik kepentingan dan syahwat politik. Dalam membuat undang-undang pun harus menyesuaikan dengan keinginan sang pemilik modal. 

Demikian hasil dari sistem demokrasi yang sejak awal memang bukanlah untuk rakyat melainkan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Jabatan dan kekuasaan yang diperoleh seseorang dengan dukungan para pemilik modal yang mendanai dirinya dalam kontestasi politik di wilayahnya. Tentu donasi yang besar ini tidak diberikan cuma-cuma kepada politikus untuk sampai pada tampuk kekuasaan. Inilah akar masalah politik transaksional dalam sistem demokrasi. Adanya money politik dalam berbagai kontestasi dari pusat hingga pemilihan kepala desa, dalam sistem demokrasi merupakan sesuatu yang lumrah. Bahkan menghilangkan money politik dalam sistem demokrasi menjadi sesuatu yang mustahil. Dalam bahasa lain, demokrasi itu cacat sejak kelahirannya.

Dengan demikian, rakyat tidak dapat berharap lebih atas perubahan maupun pembatalan UU tersebut. Sebab UU seperti ini akan terus lahir dalam sistem demokrasi. Tak cukup hanya merubah rezim, melainkan sistemnya yakni sistem Islam. Sebab Islam adalah solusi hakiki.

Islam hadir sebagai problem solving. Tidak ada sesuatu pun permasalahan manusia yang tidak ada solusinya dalam Islam, karena Islam berasal dari Zat Yang Maha Sempurna, Dialah Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi manusia.

Agama Islam adalah agama yang dengannya Allah Ta’ala memperbaiki akidah (keyakinan) dan akhlak hamba-Nya, memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya.

Hukum-hukumnya berada pada puncak kepastiannya, baik itu di dalam berita-berita yang dibawanya, maupun dalam hukum-hukumnya sendiri. Pokok-pokok dan pondasinya dibangun di atas kemudahan bagi setiap zaman.

Allah Ta’ala berfirman dalam QS. Fushshilat ayat 42, yang artinya:

“Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”

Maka hanya Islamlah satu-satunya solusi hakiki agar negeri ini terbebas dari belenggu demokrasi oligarki. Secara naqli, empiris, dan historis telah terbukti kurang lebih 1300 tahun peradaban Islam mewarnai dunia. Bahkan tertulis dengan tinta emas sejarah peradaban Islam yang begitu membekas bagi umat-umat lain.

Kesejahteraan, keadilan hukum, ketangguhan pemerintahan, kuatnya bangunan sistem ekonomi dan ketinggian akhlak serta melahirkan ulama dan teknokrat di zamannya. Semua hal tersebut bisa terwujud, jika Islam diterapkan secara paripurna dalam bingkai negara.

Wallahu a’lam bishshawab.

 
Top