Oleh : Yani Rahmawati
(Ibu Generasi Peduli Umat)

Wisata Medis adalah sebuah istilah yang muncul belakangan. Pada tahun 2015 Indonesia merupakan negara asal para wisatawan medis terbesar di dunia dengan jumlah 600.000 orang, melebihi Amerika dengan jumlah 500.000 orang wisatawan.  Wisatawan medis adalah orang yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dari data tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, melihat potensi besar untuk melakukan pembangunan Wisata Medis Indonesia. Luhut memerintahkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk mendatangkan rumah sakit asing ke Indonesia, permintaannya itu diikuti dengan rencana diperbolehkannya dokter asing lebih banyak masuk ke Indonesia. Pertimbangannya adalah faktor ekonomi. Karena Wisata Medis menjanjikan keuntungan yang cukup fantastis. Menurut pemerintah, melalui Wisata Medis ini akan melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi asing dan penyediaan lapangan kerja.

Namun wacana ini mendapat sorotan tajam dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), karena saat ini pandemi belum berakhir, bahkan dunia medis sedang berduka karena harus kehilangan banyak tenaga medis termasuk harus kehilangan lebih dari 100 orang dokter akibat Covid-19 ini.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr Adib Khumaidi menyampaikan keberatannya. Dia menyarankan seharusnya Indonesia mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di bidang kedokteran, kemudian meningkatkan konsep layanan. (detik.com,18/8/2020)

Penolakan juga disampaikan oleh Ketua IDI wilayah Kalimantan Selatan yang menyebutkan bahwa rencana itu bertolak belakang dengan program memajukan kearifan lokal yang mengatakan bahwa kehadiran dokter asing justru mengancam keberadaan dokter Indonesia. (Suara.com, 16/08/2020)

Buah Pemerintahan Sistem Demokrasi Kapitalis

Dalam sistem kapitalis, ekonomi lebih diutamakan dibanding nyawa rakyat, terbukti dengan banyaknya rakyat dan tenaga medis yang banyak menjadi taruhan, karena salah penanganan terhadap pandemi ini sejak awal demi mempertahankan perokonomian. Nyatanya pemulihan ekonomi tidak berhasil, sementara ribuan korban berjatuhan. Padahal nyawa manusia adalah hal yang utama, ekonomi bisa dikejar, tetapi nyawa tidak akan kembali. Pemerintah malah menggelar karpet merah untuk orang asing sementara rakyat sendiri dibiarkan menjadi korban.

Agenda Wisata Medis pemerintah Indonesia adalah buah dari sistem pemerintahan demokrasi kapitalis, dimana pemerintah semakin menunjukan komersialisasi di bidang kesehatan. Dengan masuknya investor dan dokter asing ke Indonesia akan membuat kedaulatan negara Indonesia di bidang kesehatan hilang, karena dikuasai asing. Mereka akan mengendalikan seluruh alur pelayanan sesuai yang mereka inginkan, melalui MoU yang terjalin dari investasi yang dilakukan.

Akibat dari komersialisasi di bidang kesehatan itu, maka akan semakin membuat sulit bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan murah. Kesehatan tidak akan lagi menjadi pelayanan dasar bagi rakyat, tapi malah menjadi lahan bisnis. Saat ini saja kesehatan sudah menjadi sektor yang mahal, apalagi jika sudah diserbu dokter dan rumah sakit asing, dapat dipastikan rakyat kecil tak akan mampu menjangkaunya dan rakyat Indonesia akan seperti tamu di negerinya sendiri.

Selain dokter asing  akan menggeser dokter kita, juga akan ada banyak kebijakan yang di buat, tentu yang hanya menguntungkan para investor. Misalnya Tenaga Kerja sistem outsourcing di rumah sakit, gaji kurang dari pegawai tetap, tidak dapat tunjangan bila di PHK, bahkan tidak dapat jaminan kesehatan dari pemberi kerja. Yang akhirnya kesejahteraan pun kurang.

Inilah gambaran jika layanan kesehatan di urus dengan pola kapitalis, semua hal ditimbang atas dasar untung dan rugi, bahkan yang lebih miris lagi untuk mengurusi rakyatnya masih berpikir tentang keuntungan.

Pandangan Islam di Bidang Kesehatan

Pandangan Islam tentang kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar rakyat yang menjadi tanggung jawab khilafah untuk dipenuhi. Karena khilafah  yang mengurusi seluruh urusan rakyat termasuk memenuhi kebutuhan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan tidak boleh dikomersilkan, bahkan khilafah wajib menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi rakyat.

Agar dapat memenuhi pelayanan kesehatan terbaik untuk rakyatnya, khilafah membangun banyak rumah sakit dengan fasilitas lengkap.
Demi terpenuhinya pelayanan kesehatan terbaik, khilafah mendukung dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan atau laboratorium untuk mencetak orang-orang terbaik dalam bidang kesehatan, seperti para dokter, perawat, bidan, laboran medis.
Juga menyiapkan anggaran untuk riset di bidang medis, baik meneliti dan mencari obat, vaksin dan lain-lain yang diperlukan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap rakyat. Semua dibiayai oleh khilafah dari Baitul Maal (kas negara).

Ketika terjadi wabah di wilayah Islam, maka khilafah akan segera menangani wabah dengan cara mengisolasi (lockdown) wilayah tersebut agar tidak terjadi penularan, dan segera mengobati seluruh rakyat yang terkena wabah, juga membiayai para ahli kesehatan untuk segera menemukan obat/vaksin bagi wabah dengan pembiayaan dari Baitul Maal, karena khilafah sangat mengutamakan keselamatan nyawa manusia dibanding yang lainnya (ekonomi).

Dengan mengisolasi (lockdown) tentu akan mempengaruhi ekonomi pada wilayah yang terkena wabah, akan tetapi karena khilafah adalah negara yang luas, maka ketika wabah terjadi di suatu wilayah, maka wilayah lain akan memberi dukungan segala yang dibutuhkan, sebagai wujud ukhuwah Islamiyah dalam masyarakat Islam. Semua bersatu padu baik individu, masyarakat dan negara dalam menangani wabah, sehingga dapat terselesaikan sampai kehidupan menjadi normal kembali. Begitu baiknya penanganan wabah di dalam khilafah. Selain wabah akan cepat selesai, nyawa manusia tidak akan hilang sia-sia dan ekonomi akan diperbaiki setelah kondisi normal kembali.

Wallahu 'alam bishshawab.
 
Top