Oleh : Ageng Kartika

(Pemerhati Sosial)


Pandemi Covid-19 belum berakhir, kebijakan new normal ternyata membawa sebagian masyarakat abai akan protokol kesehatan dan anjuran pemerintah dalam bersosialisasi dan beraktivitas di luar rumah. Kehidupan seperti berangsur normal, hilir mudik mobilitas masyarakat kembali tinggi.

Semakin masifnya penyebaran pandemi ini, membuat kepala daerah di wilayah yang terdampak tinggi angka positif Covid-19 ini melakukan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya. Misalnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan  menetapkan pemberlakuan PSBB kembali dengan istilah menarik rem darurat. Setelah sebelumnya PSBB transisi malah mempercepat penyebaran Covid-19 makin masif. Hal serupa pun dilakukan Gubernur Banten, Wahidin Wahid, Terhitung tanggal 14 September 2020, kebijakan PSBB diberlakukan dan harus dijalankan oleh warga Banten. (Tempo.Co, 13/09/20) 

Keputusan menerapkan kembali PSBB merujuk hasil evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Tiga data juga dijadikan rujukan, yakni angka kematian, tempat tidur isolasi, dan ruang unit perawatan intensif atau ICU khusus Covid-19. (Liputan6.Com, 11/09/20)

Pemberlakuan kembali PSBB di DKI Jakarta ini, menuai komentar negatif dari pengusaha atau para kapital pemilik modal besar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,  Airlangga Hartanto. Menurut Airlangga, keputusan menarik rem darurat ini, dapat menurunkan kembali pergerakan sektor ekonomi. Karena kinerja perekonomian tidak dipengaruhi oleh kondisi fundamental tapi kepercayaan masyarakat dan publik atau disebut sektor kapital market.

Berbeda dengan Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, memberlakukan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro), dikenal juga dengan karantina lokal atau lockdown lokal, untuk mengatasi lonjakan kasus baru, dengan melokalisir wabah sehingga tidak semakin menyebar dan menular. Kebijakan PSBM juga diikuti oleh daerah lain di Jawa Barat. Dengan pertimbangan tidak mengganggu sektor ekonomi daerah. (Liputan6.Com, 13/09/20)

Melihat faktanya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah saling tumpang tindih dan tidak didukung penuh oleh pemerintah pusat. Ini menunjukkan lunturnya sikap leadership dari pemimpin negara karena seharusnya kebijakan diambil seragam dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. 

Mirisnya, kebijakan yang ditetapkan lebih mengutamakan kepentingan para kapital atau pemodal besar dengan alasan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pasar yang dikuasai oleh rakyat menengah ke bawah dengan modal kecil, tetap terseok-seok dalam menunjukkan eksistensinya. Bagaimana ketidaksiapan pengadaan dana dalam menghadapi pandemi, terlihat dengan menambah jumlah defisit APBN yang diperoleh pemerintah dari efesiensi anggaran kementerian/lembaga, menarik pinjaman luar negeri, hingga menerbitkan surat berharga negara konvensional dan non konvensional. Kebijakan dalam menyerap dana dari ekonomi non riil ini justru akan menambah beban bagi negara. 

Ini disebabkan PSBB yang diambil meniru cara Barat yang menetapkan 'blanket lockdown', yang mematikan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial pada area yang luas tanpa jaminan total dari pemerintah. Lockdown utuh tanpa pelayanan pemerintah terhadap rakyat justru akan membuat keadaan semakin runyam seperti yang sekarang sedang menimpa negara-negara yang terdampak pandemi ini.

Negara Barat dalam menerapkan lockdown, sangat perhitungan dalam memenuhi kebutuhan warganya karena sifat materialistisnya. Negara hanya mampu menyediakan tunjangan pengangguran, paket stimulus usaha kecil (agar bisa membayar gaji karyawan), bantuan untuk rumah sakit, pinjaman dan hibah pemulihan bencana, termasuk perluasan uji virus. Mekanisme santunan tidak menyeluruh atau tidak utuh yang diberikan kepada rakyatnya sebagaimana pernah  dipraktikkan pada masa kekhilafahan Islam. (Media Umat, Juli, 2020)

Islam dengan pemerintahannya dalam bentuk khilafah telah  mempraktikkan bagaimana pengurusan terhadap rakyatnya di masa wabah penyakit melanda suatu wilayah.

Islam merekomendasikan penanggulangan wabah penyakit dengan lockdown wilayah atau karantina pembawa virus dan area tertentu yang menjadi sumber sebaran, bukan lockdown total, dari awal sebaran wabah terjadi.

 "Apabila kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri maka janganlah kamu memasukinya; dan apabila (wabah itu) berjangkit sedangkan kamu berada di dalam negeri itu, janganlah kamu keluar melarikan diri." (HR. al-Bukhari) 

Kebijakan lockdown terhadap wilayah yang terdampak wabah ini disertai dengan memenuhi kebutuhan ekonomi dan pelayanan kesehatan bagi rakyat di wilayah yang terisolasi tersebut. Pemenuhan kebutuhan dalam menanggulangi wabah telah disiapkan dalam Bagian Belanja Negara Baitul mal, yaitu terbagi dalam 2 (dua), yaitu  pertama, Seksi Mashalih ad Daulah (masalah negara), khususnya Biro Mashalih ad Daulah. Kedua, Seksi Urusan  Darurat/Bencana Alam (Ath Tawari), bertugas memberikan bantuan kepada rakyat (muslim/non muslim) atas setiap kondisi darurat/bencana mendadak yang menimpa mereka. Biaya yang dikeluarkan Ath Tawari diperoleh pendapatan fa'i (harta rampasan perang/ghanimah) dan kharaj (tanah hasil rampasan perang). Apabila isi kas baitul mal tidak mencukupi, maka kebutuhannya dicukupi dari harta kaum muslimin yang aghniya' (ekonomi atas) berupa pinjaman sukarela/pajak. Sehingga terhindar dari unsur ribawi, berbeda dengan demokrasi kapitalisme yang mencari bantuan dana dari pinjaman bank dunia yang justru mencekik keuangan negara dan berimbas kepada rakyatnya yang harus membayar pajak bahkan menambah pajak negara di masa pandemi ini.

Bidang Pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama dilakukan dengan memenuhi secara maksimal kebutuhan para tenaga kesehatan berupa fasilitas dan sarana yang memadai serta mendorong para ahli peneliti dalam bidang kesehatan dengan dibiayai oleh negara untuk menghasilkan obat dan anti virus wabah, jika terkendala dananya, maka negara membuka sedekah dan wakaf bagi kaum aghniya bagi penelitian tersebut. Khalifah juga melarang kapitalisasi anti virus, sehingga vaksin dapat dinikmati oleh semua rakyat tanpa ada yang mencari keuntungan di tengah wabah.

Selain itu, khalifah juga melarang distribusi barang kebutuhan pokok dan lainnya dari wilayah pusat wabah penyakit. Untuk memenuhi kebutuhan di wilayah yang dikarantina, negara akan memasok produk subtitusinya. Seperti gandum diganti sereal, buah impor diganti buah lokal dan lain sebagainya.

Politik luar negeri sistem Islam, mendorong pemerintahan untuk membantu negara lain yang terdampak musibah wabah dengan bantuan sosial, berupa sembako, obat-obatan, anti virus dan tenaga kesehatan. 

Demikianlah kebijakan-kebijakan yang diadopsi negara dalam menanggulangi wabah penyakit. Tergambar kebijakannya efektif dan solutif  memutus mata rantai penyebaran. Sungguh, hanya Islam solusinya, yang dapat menyelesaikan segala probematika kehidupan di dunia dalam  institusi Khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top