Oleh : Nur Ilmi Hidayah
Pemerhati Masalah Remaja, Praktisi Pendidikan

Sistem ekonomi kapitalis yang mempengaruhi struktur masyarakat dunia termasuk di Indonesia, lambat laun menunjukkan wajah dilematisnya.

Perkembangan korupsi hingga saat ini sudah merupakan hasil dari sistem pemerintah yang tidak tertata dan tidak terawasi dengan baik. Dikarenakan produk hukum yang digunakan juga banyak mengandung kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Dengan demikian, bisakah kita melihat korupsi sudah melembaga dan membudaya, serta sulit untuk dihapuskan?

Tidak terlepas, korupsi juga sudah menjalar di bidang pendidikan. Padahal kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting dalam proses perubahan sikap dan tata cara seseorang atau kelompok orang dalam upaya mendewasakan dirinya. Atau dengan kata lain, pendidikan itu suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu hal yang membantu mereka menjadi manusia yang kritis dalam berpikir. Didukung dengan fasilitas tempat belajar dan mengajar yang memadai.

Dana pendidikan malah disalahartikan untuk kepentingan pribadi, dilihat dari banyak kasus-kasus rentang dana pendidikan yang dikorupsi. Jika dilihat dari kasus-kasus yang terungkap, maka pelaku utama dari penyalahgunaan dana pendidikan tersebut adalah pimpinan lembaga pendidikan tersebut.

Harus diakui, bahwa fenomena penggelapan (korupsi) dana ini terjadi karena haluan pendidikan kita yang cenderung kapitalis. Manusia akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus berkorban banyak, akibatnya korupsi dilakukan.

Kita banyak menemukan faktor yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi orang-orang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Degradasi moral adalah faktornya. Hal tersebut sangat jelas karena satu-satunya sumber moral yaitu agama dipisahkan dari kehidupan atau sekularisme dijadikan asas untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ini menjadi bencana besar bagi rakyat Indonesia. Sekularisme di bidang pendidikan meniscayakan orang-orang cerdas sainstek tapi jauh dari nilai moralitas, sehingga tidak amanah dalam memegang kekuasaan. Selain itu, ekonomi kapitalisme yang menanamkan pola hidup dan pola pikir materialis menjadikan nilai kehidupan hanya distandarkan pada materi.

Akhir tahun 2012, UU PTN-BH disahkan oleh DPR. Undang-Undang tersebut semakin memperparah kenyataan dan kehidupan materialis di dunia pendidikan. Perlu diketahui, bahwa UU PTN-BH adalah wujud dari implementasi kapitalisme liberal dalam dunia pendidikan. Kapitalisme memandang bahwa subsidi dan bantuan yang sesungguhnya adalah tanggungan negara kepada rakyat hanyalah beban yang harus dikurangi, atau bahkan ditiadakan.

Penyalahgunaan dana pendidikan dapat berupa pembuatan program-program fiktif atau pembuatan biaya sekadar formalistik untuk menghabiskan anggaran tanpa dilandasi atas kebutuhan nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Walaupun nominalnya tidak besar, tetapi seharusnya ada upaya penindakan yang tegas dan pengungkapan dari penyalahgunaan anggaran dalam bidang pendidikan.

Orang mudah melakukan korupsi akibat dari pemisahan Tuhan dan dunia. Ia merasa tidak bersalah dan merasa tidak akan ada pertanggungjawaban kepada siapapun mengenai tindakannya tersebut.

Maka, kita butuh solusi yang sistemik, karena permasalahan negara ini terjadi bukan hanya pada permasalahan oknum/individu, tetapi juga karena permasalahan sistem. Satu-satunya harapan atau kunci dari permasalahan ini adalah dengan mencampakkan sistem kapitalisme demokrasi dan menggantinya dengan sistem Islam yang terbukti memberikan kebaikan yaitu sistem Islam.

Islam mampu mencegah para penguasa atau pemegang jabatan untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Setiap harta penguasa akan dicatat sebelum dan setelah menjabat. Jika ditemukan ada kelebihan yang tidak wajar, maka negara akan menarik harta yang berlebih ke dalam baitul mal (kas negara).

Allah Swt. telah melarang umatnya untuk memakan atau mengambil harta maupun hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Dalam pandangan Al-Qur’an tentang korupsi sudah jelas haram, karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan cara yang tidak halal. Dampak korupsi sangat berpengaruh terhadap kita dan juga merugikan banyak orang.

Allah melarang keras kita untuk melakukan korupsi, hal ini terdapat dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam pemerintahan Islam terdapat larangan menerima harta ghulul, yaitu harta yang diperoleh para wali (Gubernur), amil (Kepala Daerah) dan ASN dengan cara tidak syar’i. Baik diperoleh dari harta negara maupun harta milik masyarakat, pejabat akan memperoleh gaji/tunjangan.

Aturan-aturan yang diterapkan dalam pemerintahan Islam untuk mencegah korupsi adalah sebagai berikut :

Pertama, pengawasan/pemeriksaan keuangan. Syekh Abdul Dadim Zallum dalam kitab Al Amwal Fii Daulah Khilafah menyebutkan untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/Pemeriksaan Keuangan. Ditambah lagi keimanan yang kokoh akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah Swt.

Khalifah Umar bin Khattab pernah membuat kebijakan, agar kekayaan para pejabatnya dihitung sebelum dan setelah menjabat. Jika bertambah sangat banyak dan tidak sesuai dengan gaji/upah selama masa jabatan, maka beliau tidak segan-segan menyitanya.

Kedua, gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Negara Islam (khilafah) memberikan gaji yang cukup kepada pejabat/pegawainya, gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Di samping itu, dalam pemerintahan Islam biaya hidup murah, karena politik ekonomi negara menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat.

Ketiga, ketakwaan individu. Dalam pengangkatan pejabat/pegawai negara, negara menetapkan syarat ketakwaan, selain syarat profesionalitas. Karenanya mereka memiliki self control yang kuat. Sehingga seorang muslim akan menganggap jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan benar. Ketakwaan individu juga mencegah seorang muslim berbuat kecurangan, karena dia tidak ingin memakan dan memberi kepada keluarganya harta haram yang akan mengantarkannya masuk neraka.

Keempat, amanah. Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi syarat amanah.

Inilah cara yang dilakukan oleh pemerintahan Islam (khilafah) untuk membuat jera pelaku korupsi/kecurangan dan mencegah yang lainnya berbuat demikian.

Wallaahu a’lam bishshawab.[]
 
Top