Oleh : Wida Ummu Azzam

Ibu Rumah Tangga


Pemerintah ngotot akan tetap mengadakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia meskipun lonjakan kasus Covid -19 terus mengalami kenaikan secara signifikan bahkan sulit untuk dikendalikan.


Bahkan usulan agar Pilkada serentak ditundapun ditolak dengan berbagai alasan.


Usul agar Pilkada 2020 kembali ditunda lantaran penyebaran Covid-19 makin tinggi, kembali muncul. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menilai penundaan Pilkada 2020 sulit diwujudkan karena berbagai alasan.


Menurut Mahfud, usulan soal Pilkada serentak kembali ditunda sulit diwujudkan karena perubahan UU membutuhkan waktu. Selain itu, penerbitan Perppu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu disetujui. (Terkini.id 13/09/2020)


Namun, apabila Pilkada serentak nekat dilakukan khawatir akan menjadi lonjakan kasus baru.


Pilkada yang direncanakan digelar 9 Desember 2020 perlu ditunda ke tahun depan guna mencegah bom waktu lonjakan Covid-19. Kewajiban memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan belum bisa dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, dari Sabang hingga Merauke. Jika dipaksakan, Pilkada bakal menjadi bom waktu yang melipatgandakan angka positif Covid-19. Entahlah berbagai aspirasi rakyat ini hanya dipandang sebelah mata. Padahal saat dulu kampanye mereka ingin memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun, nyatanya hari ini hanya isapan jempol semata. 


Padahal seharusnya yang dipikirkan oleh pemerintah bahwa musuh besar bangsa kini adalah pandemi Covid-19 yang sudah terbukti mematikan, sangat cepat penularannya, dan meluluhlantakkan perekonomian. Tidak mungkin ekonomi pulih jika angka positif Covid-19 terus meningkat. Karena itu, faktor pemicu ledakan positif Covid-19, seperti Pilkada, sebaiknya ditunda.


Demikian pandangan yang mengemuka dalam diskusi "Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia" yang diselenggarakan Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Sabtu (12/9/2020)


Diskusi daring ini diikuti lebih dari 700 orang peserta dari seluruh wilayah Indonesia, dan dari berbagai profesi, juga dari luar negeri. Topik yang membetot perhatian publik ini dibahas dan didiskusikan hingga lima jam, dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB.


Sekitar 91% yang mengikuti polling meminta agar Pilkada ditunda karena tidak ada urgensinya dan hanya membesarkan masalah yang sudah ada.(Beritasatu.com 14/09/2020)


Berbagai pihak menyatakan agar Pilkada sebaiknya ditunda,tapi pemerintah masih tetap saja ngotot agar tetap terselenggara?


Padahal sudah jelas dampak dan bahayanya apabila tetap terlaksana.


Aspirasi publik ini ditolak oleh rezim karena  logika demokrasi yang menyesatkan, dan mengabaikan pertimbangan kesehatan.


Ini menegaskan bahwa Pilkada menjadi instrument penting mempertahankan demokrasi. Kerusakan dan kezaliman kepemimpinan demokrasi akan diperpanjang nyawanya melalui Pilkada.


Pilkada hanyalah ajang penghamburan uang rakyat ambisi para pengusaha di tengah masifnya serangan pandemi dan kesempitan perekonomian masyarakat.


Bobroknya demokrasi sudah terlihat jelas, mereka lebih mementingkan para korporasi dibanding nyawa rakyat,mereka melakukan segala cara demi kepentingan mereka, tapi abai terhadap nyawa rakyatnya.


Demokrasi Melahirkan Pemimpin Bodoh


Paham demokrasi hanya dimaknai pemilu saja tanpa mengetahui turunannya semakin menjadikan rakyat jd korban keserakahan penguasa. Antek Barat yang menancapkan kukunya di negeri-negeri muslim kian hari semakin terasa. Berbagai paham turunan dari aturan demokrasi menjadikan penguasa gelap mata untuk melanggengkan kekuasaannya. 


Pantaslah Rasulullah saw. bersabda,


إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين


“Sesungguhnya aku tidak khawatir atas umatku kecuali para imam (pemimpin) yang menyesatkan.” (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi)


Dalam kitab, al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain, al-Hakim mengeluarkan hadis:


“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465)


Hadis ini mengabarkan munculnya para pemimpin yang menyesatkan lagi bodoh. Keberadaan mereka sama sekali tidak membawa kebaikan bagi manusia dan alam semesta. Mereka telah menjual diri dengan harga sangat murah.


Mereka diangkat sebagai pemimpin melalui mekanisme sistem yang tidak bersumber dari Alquran dan sunah.


Islam adalah Agama Rahmat Bagi Seluruh Alam


Islam memandang nyawa adalah hal terpenting yang harus dijaga. Islam lebih mementingkan nyawa di atas segala-galanya,apalagi demi segenggam kepentingan dunia. 


Dalam Islam, nyawa seseorang apalagi nyawa banyak orang benar-benar dimuliakan dan dijunjung tinggi.


Menghilangkan satu nyawa manusia disamakan dengan membunuh seluruh manusia. (Lihat: QS al-Maidah [5]: 32)


Nabi saw. juga bersabda,


لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ


“Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim.” (HR. an-Nasai, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi)


Perlindungan dan pemeliharaan syariah Islam atas nyawa manusia diwujudkan melalui berbagai hukum. Di antaranya melalui pengharaman segala hal yang membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Nabi saw. bersabda,


لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ


“Tidak boleh (haram) membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibn Majah dan Ahmad)


Pilkada serentak dimasa pandemi sudah jelas akan membahayakan nyawa orang banyak.


Sudah saatnya kita kembalikan aturan kepada Sang Pencipta,Sang Pemilik manusia.


Indonesia dan dunia milik Allah,lantas mengapa hukum tidak dikembalikan kepadaNya?


Sudah saatnya  mencampakkan demokrasi yang penuh madharat bagi manusia,yang tentu Allah Swt pun tidak meridhainya.


Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top